PERTEMUAN DENGAN SETDA BATOLA

a.       Pertemuan Kepala BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan, Dra. Chamnah Wahyuni,MBA. dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Ir. Supriyono di dampingi Kepala Badan KB dan P3A Kabupaten Barito Kuala bertempat di ruang kerja Setda Barito Kuala tanggal 14 April 2011 dengan hasil pertemuan sebagai berikut :

1)      Kepala BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan

a)      Meminta dukungan untuk pelaksanaan program KB sebab dari hasil Sensus Penduduk 2010 terlihat angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya ledakan penduduk.

b)      Mengingat Barito Kuala merupakan salah satu daerah Galcitas hendaknya bisa bersama-sama menggarap masalah kependudukan melalui semua sektor pembangunan misalnya pemberian bea siswa bagi anak peserta KB

c)       Adanya kegiatan Jampersal bagi ibu hamil yang memeriksakan kehamilan dan proses kehamilan di bidan atau sarana medis yang dilanjutkan dengan pelayanan KB

d)      Adanya dana DAK untuk Program Kependudukan dan KB, diharapkan Pemda dapat mengawal dan memberikan dukungan

2)      Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala

a)      Pada dasarnya Pemerintah Daerah Barito Kuala setuju dengan adanya program KB bahkan mendukung program KB dalam berbagai sektor.  Selanjutnya dalam setiap kegiatan yang terkait dengan masyarakat, peserta KB akan menjadi prioritas utama dan menjadi syarat untuk mendapat pelayanan.

b)      Saat ini Pemda Barito Kuala telah mengupayakan pemerataan bidan di seluruh desa sehingga setiap desa memiliki service center atau pusat pelayanan kesehatan dan KB

c)       Saat ini sudah berlangsung kegiatan Pembinaan Keluarga Harapan di Kabupaten Barito Kuala dengan cara memberi insentif kepada  keluarga harapan atau keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera dalam kegiatan :

d)      Untuk Jampersal sudah di sosialisasikan melalui beberapa kegiatan Pemerintah Daerah

e)      Dalam pengamatan Menteri Keuangan RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu daerah yang selalu dapat menyerap dana DAK termasuk DAK Program KB kemudian mengawal dana DAK tersebut sampai terealisasi sebab kemajuan DAK dapat diukur dan bila tidak mendapat kemajuan dana tersebut akan dihentikan

Masukkan untuk program KB adalah mengusahakan terbitnya Surat Keputusan dari Menteri Keuangan  agar Program KB mendapat persenteasi tertentu di dalam DAU sehingga memudahkan daerah untuk membuat perencanaan keuangan khususnya mengenai Program Kependudukan dan KB