KEGIATAN KONSOLIDASI KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN KELUARGA BALITA-ANAK DAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA

A.      PENDAHULUAN

1.       Latar Belakang

a.       Dengan terbitnya Undang-undang No 52 Tahun 2009 dan peraturan presiden Nomor 62 Tahun 2010, maka tugas dan fungsi BKKBN ke depan semakin berat, karena perubahan struktur organisasi dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Konsekuensi dari perubahan tersebut BKKBN tidak hanya bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan program KB Nasional tetapi juga dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk. Apalagi jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia akhir-akhir ini berdasarkan Sensus Pendduduk Tahun 2010 melebihi angka proyeksi nasional yaitu sebesar 237,6 juta jiwa dengan LPP 1,49 % per tahun. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan langkah-langkah kongkrit guna menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk melalui penyerasian kebijakan dengan program pembangunan di segala bidang, baik aspek kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas serta persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung di setiap wilayah.

b.       Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut telah dijabarkan  kedalam RPJMN 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Pemerintah (RKP) Tahun 2011 telah ditetapkan tema pembangunan nasional yaitu ‘”Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Inklusif dan Berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat” . Sementara indikator sasaran pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana(KKB) yang tertuang dalam RKP Tahun 2011 antara lain sasaran peserta KB Baru yang akan dicapai, termasuk didalamnya pencapaian peserta KB baru pria, peserta KB baru Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Peserta KB baru dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (Keluarga Miskin), sasaran yang berkaitan dengan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja, serta kegiatan Ketahananan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Berbagai indikator sasaran tersebut kemudian dialokasikan dan disepakati dengan seluruh jajaran perwakilan BKKBN provinsi dalam bentuk Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) Tahun 2011.

c.       Guna mencapai prioritas pembangunan program Kependudukan dan KB Nasional salah satu fokus yang harus dilaksanakan adalah revitalisasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi BKKBN yaitu Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) Tahun 2015 serta mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan mewujudkan Keluarga Kecil yang Bahagia Sejahtera.

d.       Selanjutnya  sesuai dengan hasil rapat kerja nasional program Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2011, telah ditetapkan kebijkan dan strategi operasional, dengan tujuan diantaranya pelaksanaan konsolidasi nasional bagi para kepala seksi (KOSI) pembangunan kependudukan dan KB di lingkungan BKKBN.

2.       Dasar

a.       Surat Sekretaris Utama BKKBN Pusat Nomor  2054/TU-302/F2 /2011 tertanggal16 September 2011 Perihal KOSI Mission Center BKKBN 2011.

b.       Surat Tugas Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 091/TU.201/31/P/2011 tertanggal 21 September 2011.

3.       Tujuan dan Kegunaan

a.       Tujuan

Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang Mission Center, salah satunya Sub Bidang Bina Keluarga Balita-Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia.

b.       Kegunaan

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan acuan dalam membuat rencana kegiatan pada dan menjadi kerangka acuan penganggaran kegiatan tahun 2012 khususnya Sub Bidang Bina Keluarga Balita-Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia-Rentan, Bidang KS-PK Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan.

B.      PELAKSANAAN KEGIATAN

1.       Pembukaan

Kegiatan pembukaan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2011 pukul 19.00 WIB bertempat di Pendopo Kediaman Gubernur Sumatera Selatan dengan susunan acara :

a.      KESENIAN MENAMPILKAN TARIAN “LILIN SYIWA”

b.      DOA

c.       MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA

d.      MENYANYIKAN LAGU MARS KB

e.      LAPORAN KETUA PANITIA, DIREKTUR KETAHANAN REMAJA

f.        SAMBUTAN  WAKIL GUBERNUR PROPINSI  SUMATERA SELATAN YANG MENYAMPAIKAN TENTANG PENTINGNYA PROGRAM KB SERTA DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA SELATAN TERHADAP PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB

g.       SAMBUTAN KEPALA BKKBN PUSAT  SEKALIGUS  MEMBUKA ACARA KOSI

2.       Kebijakan-Kebijakan Service dan Mission Center

a.       Sekretariat Utama

Dengan inti pembahasan adalah mengenai Balance Score Card, salah satunya adalah mengenai Internal Bussiness Process yakni perencanaan berbasis kinerja dan laporan keuangan agar tetap dalam katagori Wwajar Tanpa Persyaratan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Badan/Lembaga Negara, ini menjadi bahan dasar atas Outcome Kinerja dan Key Performance Indicator terdiri dari Indeks kepuasan stakeholder terhadap Dokumen Perencanaan, RKAKL tanpa Bintang dan Indeks kepuasan stakeholder terhadap sasaran program KKB.

Perkiraan outcome yang perlu mendapat persetujuan terdiri dari :

1)       Reformasi BKKBN secara tepat waktu

2)       Meningkatnya jumlah BKKBD

3)       Indeks prilaku CUK

4)       Indeks kepuasan pegawai terhadap Kepegawaian.

b.       Deputi Bidang ADPIN

Tugas Bidang ADPIN adalah merumuskan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan sedangkan fungsi ADPIN adalah membuat perumusan dan pelaksanaan terhadap hasil rumusan yang sudah dibuat.

ADPIN BKKBN Pusat sebagai pembuat rumursan dan pelaksana rumusan sedangkan Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Propinsi  tidak dapat membuat perumusan melainkan pelaksanaan rumusan. Indikator kinerja yang perlu mendapat persetujuan antara lain :

1)       Persentasi penduduk yang menerima kampanye program KKB selama 3 bulan

2)       Persentasi kerjasama kemitraan meningkat

3)       Persentasi peningkatan struktur penduduk.

Issue strategis dari Advokasi dan KIE adalah belum meratanya gaung KKB ke seluruh lapisan masyarakat, belum menguatnya komitmen politis di lapangan dan belum optimalnya dukungan data dan informasi serta pemanfaatan operasional di lapangan.

Pada tahun 2012 akan dilakukan upaya peningkatan penggerakkan KKB secara sistematis, terencana melalui penguatan advokasi, KIE, kemitraan, pembinaan dan IT.

c.       Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan

Salah satu misi BKKBN adalah mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Ini menjadi rumusan yang perlu disepakati dalam program Pengendalian Kependudukan antara lain meliputi :

1)       Pemanduan kebijakan pengendalian kependudukan

2)       Perencanaan pengendalian kependudukan

3)       Analisa dampak kependudukan

4)       Kerjasama pendidikan dan kependudukan.

d.       Deputi Bidang KB-KR

Issue strategis Bidang KB-KR adalah mengenai lemahnya pembinaan PA sedangkan PA memiliki keterkaitan dengan angka drop out, rendahnya PB untuk Keluarga Pra Sejahtera & KS I disebabkan rendahnya mekanisme operasional, rendahnya kemandirian sebagai dampak dari mekanisme R/R yang belum optimal, tingginya Unmet Need, rendahnya peserta KB pasca persalinan atau pasca keguguran. Lamanya pelayanan di kegiatan pelayanan KB rutin. Dengan berdasar hal tersebut maka sasaran kegiatan di tahun 2012 untuk mendapatkan persetujuan antara lain :

1)       Peserta KB Baru sebanyak 7,2 juta

2)       Peserta KB Baru dari Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I sebanyak 3,4 juta.

e.       Deputi Bidang KS-PK

Keluarga adalah pilar bangsa sehingga diharapkan dengan membina keluarga akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan pembinaan terhadap keluarga. Nilai keluarga terdiri dari cinta kasih, saling menghormati, komitmen, tanggungjawab dan kebersamaan. Hubungan social yang harmonis memerlukan lingkungan yang kondusif, memiliki kekuatan ikatan emosional, kesetiaan orangtua dan consensus dalam keluarga.

Peningkatan kualitas manusia memerlukan dukungan baik dalam pola demokrasi maupun demokrasi keterbukaan maka keluarga memiliki tugas penting seperti pemenuhan dan pemeliharaan kebutuhan fisik, alokasi sumber daya manusia dan pembagian yang tegas dalam keluarga. Oleh karenanya BKKBN melakukan pembinaan melalui BKB dan Anak, BKR dan Remaja, BKL dan Rentan serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

f.        Deputi Bidang Latbang

Tugas Deputi Latbang adalah di bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dengan menyelenggarakan fungsi seperti merumuskan kebijakan teknis bidang Diklat dan Litbang KKB, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Diklat dan Litbang KKB, penyusunan norma-standar-prosedur dan kriteria di bidang Diklat dan Litbang KKB serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang KKB.

Berdasar Perka No. 92 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Laksanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana ada disebutkan bahwa hanya ada 8 Balai Diklat yang menjadi UPT Diklat yang dalam kegiatan sehari-hari mendapat pembinaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi.

C.     HASIL-HASIL PERTEMUAN SUB BIDANG BINA KELUARGA BALITA-ANAK DAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA-RENTAN

1.       Direktur Balita dan Anak

Program mengacu pada UU 52 tahun 2009 pasal 48 tentang  Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga dan UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Peran keluarga dimana tanggung jawab orangtua dalam mengasuh tumbuh kembang anak. Usia anak berdasar UU no 23 tahun 2002 sampai dengan usia 18 tahun. Landasan hukum program BKB Instruks Kepala BKKBN No. 2716 tahun 2008 dan Permendagri no 11 tahun 2011 dimulai tahun 80-an sehingga seharusnya memasuki masa keemasan dan diharapkan bisa kembali ke masa sebelumnya.

Strategy map menjadi bagian dari pekerjaan di Balita dan anak dengan outcome meningkatnya pengetahuan dan sikap keluarga Balita dan anak dalam pengasuhan Balita dan anak dengan kegiatan meningkatkan komitmen dan meningkatkan peran serta masyarakat

Semua tergantung pada kegiatan advokasi dan KIE Perwakilan BKKBN Propinsi terhadap pemerintah daerahnya supaya dapat bersama-sama melakukan kegiatan pembinaan terhadap keluarga Balita dan anak.

Bisnis internal proses yang harus dilakukan :

a.       Peningkatan keterampilan

b.       Capacity building

c.       Perencanaan

d.       Pembinaan

e.       Peningkatan

f.        Monitor dan evaluasi

KPI Di Bidang Bina Keluarga Balita dan anak :

a.       Persentasi keluarga Balita dan anak yang memiliki KKA

b.       Jumlah keluarga yang mempunyai Balita dan anak aktif daalm kelompok kegiatan BKB

c.       Persentasi PUS anggota Poktan BKB menjadi peserta KB

Inisiatif Strategis

a.       Mengembangkan kebijakan, strategi dan materi

b.       Mengembangkan PSP

c.       Menyediakan sarana dan pra sarana

Peningkatan kualitas SDM sbb SDM adalah pilar pembangunan bangsa. Rumah tangga merupakan titik sentral peningkatan kualitas. Saat ini rata-rata penduduk Indonesia rata-rata berpendidikan SD. Pembinaan TUMBANG anak sejak Balita. Anak akan TUMBANG dg baik bila mendapat gizi yg baik, kasih saying dan stimulasi dari anggota keluarga. Oleh karenanya keluarga penting dlm pembinaan TUMBANG.

Konsep BKB merupakan wadah kegiatan bagi keluarga yg memilik anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Tujuannya adalah membedayakan kualitas dan kapasitas keluarga dalam membina TUMBANG anak. Dalam kelompok BKB yang dilakukan adalah penyuluhan KB, bmbinganm cara pengasuhan dan pembinaan TUMBANG disertai ketersediaan APE, dongeng, nyanyian serta media lainnya sehingga kelompok bisa berkembang dengan cara berintegrasi dengan sector lain yg juga melakukan kegiatan pembinaan thd anak.

Keluarga adalah lingkungan utama dan pertama yang dikenal anak untuk mengasuh, menempatkan nilai-nilai thd anak.

Dalam teori ekologi bhw lingkungan akan banyak berpengaruh dan filternya adalah keluarga.

Inti pembangunan nasional adalah mencerdaskan bangsa tanpa ada deskriminasi thd anak-anak. Dalam SDM yg diprlukan adalah watak shg yg diperlukan adalah pembinaan thd watak.

Kondisi BKB saat ini adalah :

1.       Rendahnya advoaksi dan KIE tentang BKB

2.       Hasil Survey RPJM baru 34,12% yang mengetahui cara pembinaan TUMBANG Anak.

PENGHITUNGAN PPM KELOMPOK BKB

Sebelumnya dilakukan dengan menggunakan rata-rata pencapaian tiap propinsi per tahun. Ada beberapa daerah yang jumlah penduduk sedikit memiliki PPM banyak akibat nilai rata-ratanya bagus. Ada informasi dari Biro data mengenai PPM termasuk tentang DAK untuk pengadaan BKB Kit.

Banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam komitmen pembinaan BKB. Harapannya, ke depan kegiatan Advokasi dan KIE lebih meningkat. Salah satu yang perlu adalah adanya kebijakan yang menjadi landasan hukum untuk program integrasi melalui TP PKK. Oleh karenanya perlu menempatkan anggaran untuk study banding bagi stakeholder dan TP PKK.

Anggaran untuk Balita dan anak meningkat menjadi 65 M. Ini dikarenakan beberapa kegiatan pelatihan bidan dan dokter yg semula menjadi fokus kegiatan sudah selesai pada tahun 2011 sehingga sebagian besar dana akan dialihkan ke bidang KS-PK.

KKP Balita dan anak Kalsel sebanyak 302 untuk tahun 2011 sedangkan tahun 2012 menjadi 300. Hal ini masih perlu disepakati. Hal yang perlu dicermati adalah mengenai DAK Kalsel sebanyak 4 Kabupaten, untuk pengadaan BKB Kit sebanyak 1.659 buah dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000 sehingga total pagu DAK Pengadaan BKB Kit untuk Propinsi Kalsel sebesar Rp. 3.318.000.000,- . Berdasar data DAK tahun 2011.

Informasi yang Pelatihan TOT untuk 1 orang peserta data base online (staf) untuk menjadi wali data guna mengakses data BKB. Transport ditanggung Propinsi. Selain itu bisa disediakan dana mandiri dg biaya Rp. 515.000,- selama 2 hari. 

Dalam rangka Hari Ibu tanggal 22 Desember akan ada penilaian pengelola dan kelompok BKB terbaik agar dikoordinasikan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Akan dilaksanakan dan harus dilakukan secara berjenjang. Akhir November untuk kelompok BKB terbaik tingkat propinsi harus sudah sampai ke BKKBN Pusat. Nominasi kelompok BKB terbaik harus link dg TP PKK sehingga antara kelompok dengan pengelola terdapat satu nama.

2.       Direktur Ketahanan Keluarga Lansia

TUPOKSI ke-direktur-an termasuk Direktorat Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan berdasar Perka no 72/PER/BS/2011 hampir seluruhnya adalah pembuatan konsep (penyiapan konsep) antara lain :

a.       Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tehnis di bidang pengembangan program, pelembagaan serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan.

b.       Perumusan dan pelaksanaan Norma, standar, prosedur , tehnis dan fasilitas pengembangan program, pelembagaan serta monitoring evaluasai pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan.

Di Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan berdasar Perka nomor 82/PER/BS/2011 adalah melakukan tugas penyiapan pelaksanaan.

Kebijakan strategis

a.       Peningkatan PSP : Pengetahuan/Sikap/Prilaku

b.       Kegiatan yang terkait dana berada dalam ring kedua yakni pejabat eselon IV

a.       Jumlah lansia berdasar hasil Mini Survey sebanyak 19 juta maka diharapkan ada kegiatan penyiapan sarana dan prasana bg masyaralat lansia sehingga persentasi keluarga yg mengikuti BKL.

c.       Performance indicator :

1)       Persentas keluarga yang punya lansia menjadi anggota kelompok

2)       Jumlah kelompok BKL yang aktif melaksanaan pembinaan lansia dan rentan

3)       Jumlah anggota kelompok yang hadir dalam pertemuan kelompok kegiatan BKL.

d.       Rumusan indicator

S   : seluruh keluarga

K   : yg punya kartu kendali

D   : Datang terus

KA: aktif

Kebijakan : Meningkatkan PSP Keluarga lansia dlm pembinaan

Strategi : meningkatkan komitmen dan meningkatkan epran kemitraan.

Percontohan disebabkan adanya keraguan mengenai adanya kelompok Bina-Bina di Kabupaten/Kota.

D.     PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dalam kegiatan Konsolidasi Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang Mission Center tahun 2011.