KEWENANGAN TOP MANAGER

Di dalam sebuah organisasi akan dikenal dengan tingkatan jabatan kepemimpinan seperti 

• Top manager
• Middle manager
• Lower manager

Sedangkan di dalam sistem pemerintahan, akan dikenal dengan tingkatan kepemimpinan seperti

• Pemerintah pusat
• Pemerintah provinsi
• Pemerintah kabupaten/kota
• Camat
• Lurah atau kepala desa

Dari kedua tingkatan ini yang membedakan adalah kewenangan. Kewenangan berasal dari kata wenang yang artinya mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Jadi, kewenangan adalah hal mengenao hal dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Tugas pokok dan fungsi kepemimpinan berdasar arti kata memimpin adalah mengetuai atau mengepalai, membimbing dan melatih untuk menghasilkan seseorang mampu melakukan sendiri apa yang menjadi tanggung jawab dalam organisasi. Apabila dikaitkan dengan kewenangan, maka tugas pokok dan fungsi dalam kepemimpinan diperkuat dengan adanya hak dan kekuasaan itu sendiri.

Kalau pada sistempemerintahan, kewenangan bukan hanya menyangkut hak dan kekuasaan sebagaimana dalam organisasi melainkan juga berkaitan dengan otoritas wilayah. Dalam artikel ini, hanya akan dibahas tentang kewenangan di dalam sebuah organisasi.

Kewenanga Pada Top Manager

Top manager berada pada posisi paling atas yang bertugas menjalankan fungsi manajemen dengan mengacu pada sumber daya organisasi. Bentuk kewenangan top manager adalah berupa kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan. prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk menejemen dalam usaha mencapai sasaran.

Seorang top manajer terpilih untuk menjadi pemimpin di dalam organisasi karena memiliki keahlian konseptual. Semakin kuat keahlian konseptual seorang top manajer maka akan semakin jelas kebijakan yang dikeluarkan sehingga semakin jelas pula pelaksanaan di level bawahnya.

Ketika sebuah kebijakan ditetapkan maka konsep maupun pernyataan yang dikeluarkan oleh top manajer, sifatnya menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi yang mengikat semua pihak di dalam organisasi baik middle manager, lower manager dan bawahan non manajerial.

Kewenangan Pada Middle Manager

Setelah top manager, tingkatan berikutnya adalah middle manager. Posisi manager ini berada diantara top manager dan lower manager. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang middle manager adalah membangun tim, membangun kerjasama, "problem solving" dan menjadi "wajah" dari organisasi. Seorang middle manager harus mampu menjadi jembatan antara top manager dan lower manager.

Kewenangan seorang middle manager adalah membuat keputusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, keputusan adalah segala yang telah ditetapkan atau sikap terakhir atau langkah yang harus dijalankan. Keputusan middle manager tidak boleh bertentangan dengan kebijakan top manager. Keputusan middle manager sifatnya mengikat ke bawah.

Kewenangan Pada Lower Manager

Lower manager adalah manager paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi langsung petugas non manajerial. Berdasarkan pemahaman ini dapat digambarkan bahwa lower manager hanya memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan dan keputusan. serta memimpin langsung level bawahan untuk menjalankan atau melaksanakan kebijakan dan keputusan.

Dengan kewenangannya tersebut, maka lower manager bisa lebih berdaulat diantara level bawahan. Ketidak sinkronan akan muncul apabila kebijakan dan keputusan yang diemban tidak sejalan dengan kepentingan para bawahan yang dibarengi dengan ketidak mampuan lower manager dalam menterjemahkan kebijakan dan keputusan atasannya.

Oleh karena lower manager dengan bawahannya lebih dekat dengan bawahan dibandingkan dengan dua tingkatan di atasnya, maka organisasi memiliki kewajiban untuk mempelajari karakter dan kompetensi komunikasi para lower manager sehingga tidak terjadi gap antara tujuan organisasi dengan kepentingan individu yang muncul dakibatkan karakter dan kompetensi lower manager yang tidak sesuai dengan tuntutan organisasi.

Kewenangan dalam Kepemimpinan

Secara ideal, pelaksanan manajerial dilakukan secara berjenjang sesuai hirarki nya yakni dari top manager diteruskan oleh middle pamaner dan diaplikasikan oleh lower manager untuk dilaksanakan oleh bawahan atau non manajerial. Akan tetapi, bisa jadi juga tidak dilakukan secara berjenjang melainkan top down yakni dari top manager langsung ke bawahan tanpa melalui middle manager atau lower manager. Pola yang diberlakukan dalam pelaksanaan manajerial akan sangat bergantung pada type kepemimpinan yang dilaksanakan oleh top manajer. 

Dalam organisasi modern dan formal, kepemimpinan terpilih secara konstruktif melalui jenjang karier sehingga yang ada hanya type kepemimpinan demkratis dan type kepemimpinan otoriter. Sedangkan type kepemimpinan kharismatik hanya terdapat di organisasi tradisional atau organisasi moden informal.

Top manager dengan type kepemimpinan demokratis akan mempergunakan pola sesuai tingkatan kewenangan. Masing-masing tingkatan kewenangan dijalankan sesuai dengan yang berlaku di tiap-tiap level. Dengan demikian, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan, akan diputuskan bersama-sama dengan mempertimbangan banyak saran dari middle manager dan masukan dari lower manager. Dalam kepemimpinan demokratis, suasana yang tercipta adalah suasana yang  lebih kondusif dan tidak terbentuk kubu oposisi karena antara top manager, middle manager, lower manager dan bawahan non manajerial memiliki peran dan kepentingan yang sama. Bentuk keputusan semacam ini akan lebih akurat. Akan tetapi, memerlukan waktu yang lebih lama karena harus mengumpulkan saran dari level-level di bawahnya. 

Top manager dengan type kepemimpinan otoriter merupakan kebalikan dari type kemepimpinan demokratis. Top manager dengan pola kepemimpinan ini sikapnya kaku. Bawahan diharuskan mengikuti kebijakan dan keputusannya, permasalahan diselesaikan secara sepihak, tidak ada saran atau bantahan dari bawahan. Pada kepemimpinan ini, suasana akan sangat kaku bahkan mudah menimbulkan grup dan oposisi yang didasarkan pada suka dan tidak suka, selanjutnya disiplin hanya terjadi saat top manager berada di tempat dan berubah ketika top manager tidak berada di tempat. Sebuah perbedaan pendapat, bagi type kepemimpinan otoriter dianggap sebagai pembangkangan dan kelicikan. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa seorang pemimpin demokratis akan menyelengarakan kepemimpinan sesuai dengan kewenangan pada masing-masing level sedangkan kepemimpinan otoriter akan menyelenggarakan kepemimpinan sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya termasuk mengabaikan kewenangan pada masing-masing level.

Keluarga, Cermin Kepemimpinan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terstruktur secara otomatis. Pola kepemimpinan dalam keluarga akan sangat berpengaruh terhadap type kepemimpinan yang dihasilkan. Dan hal ini sangat besar kontribusinya pada seorang Top Manager.

Seorang kepala keluarga yang otoriter di lungkup keluarganya dengan sendirinya akan membawa sikap otoriternya ke dalam lingkungan organisasi. Begitu pula dengan seorang kepala keluarga yang demokratis. Otoriter atau demokratos, bukan hanya dimiliki oleh kepala keluarga yang notabene banyak dipegang oleh para suami, melainkan juga oleh bisa dilakukan oleh isteri. Oleh karenanya, bila dilihat pada latar belakang, maka type otoriter atau type demokratis yang dibawa ke dalam keluarga dan ke dalam organisasi oleh individu tentunya dipengaruhi latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan latar belakang pengalaman hidup seseorang.

Penutup

Dengan keseluruhan uraian ini, maka ketika seorang Top Manager tidak menyerahkan kewenangan kepada level di bawahnya, yang bisa artikan sebagai type kepemimpinan otoriter maka harus dipahami bahwa semua kembali pada runtutan perjalanan hidup yang menjadi latar belakang terbentuknya type otoriter tersebut. Dengan demikian, sebagai middle manager dan lower manager, harus memegang peranan sebagai penyelaras agar sistem dalam organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak terpengaruh pada kubu-kubu yang tercipta akibat adanya rasa suka dan tidak suka yang dimunculkan bawahan sebagai dampak dari type kepemimpinan otoriter.

Semoga tulisan ini memberi makna untuk pembacanya.

Salam KB, Dua Anak Cukup

Mantab KB-nya mantab keluarganya !!!!!

MENGATASI MASALAH KEPENDUDUKAN

Artikel ini ditulis sebagai urun pemikiran

Permasalahan Kependudukan

Kependudukan merupakan hal penting yang harus menjadi pusat perhatian bagi pemerintah selaku penyelenggara administrasi kenegaraan dikarenakan penduduk merupakan syarat mutlak dan awal berdirinya sebuah negara. Apabila pemerintah mengabaikan penduduk dalam pelaksanaan pembangunan maka sudah dipastikan bahwa pembangunan tersebut banyak yang lepas sasaran.  Oleh karenanyam tidak salah kalau kemudian ada wacana untuk melakukan pembangunan berwawasan kependudukan. Dengan demikian, permasalahan yang ditimbulkan dari kependudukan dijadikan sebagai tolok ukur pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan utama dari kependudukan yang sebaiknya menjadi fokus perhatian pemerintah adalah :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator seperti kelahiran, kematian, pindah masuk, pindah keluar. 
2. Kualitas Penduduk dengan indikator kemampuan pada pencapaian tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat kesejahteraan dan tingkat penghasilan.

Kedua masalah utama ini akan memiliki keterkaitan satu sama lain yang akan mempengaruhi pola pembangunan di daerah. 

Bagi daerah dengan laju pertumbuhan penduduk masih rendah ditambah lagi wilayah yang sangat luas, memandang tidak perlu menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga kelahiran tidak perlu diatur apalagi dicegah. Secara mudahnya, hal itu mungkin saja terjadi apalagi bila ukuran pembangunan hanya sebatas memperbandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah.  Akan tetapi, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah melainkan justru melihat pada peningkatan kualitas penduduknya.

Indeks Pembangunan Masyarakat yang dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan, merupakn hal yang harus menjadi perhatian karena pada akhirnya pemerintah daerah harus menaruh perhatian besar pada laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dikarenakan, dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali maka peningkatan kualitas penduduk akan mudah direncanakan dan akan dengan mudah pula diselenggarakan. Artinya, pemerintah daerah akan melaksanakan pembangunan dengan berwawasan kependudukan.

Pyramida Penduduk

Penyelenggaraan pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menjadi penduduk sebagai subyek, obyek dan data dasar dalam membuat perencanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan data yang akurat dan akuntabel agar perencanaan menjadi tepat sasaran.

Identifikasi penduduk sebagai sasaran atau obyek pembangunan dapat dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Ini biasanya digambarkan dalam bentuk pyramida penduduk. Disebut pyramida penduduk karena biasanya pengelompokan berdasar umur dan jenis kelamin ini akan membentuk seperti bangunan pyramida.

Dari pyramida penduduk ini akan diketahui, komposisi usia mana dengan jenis kelamin mana yang paling besar dan yang paling rendah. Berikut contoh pyramida penduduk di Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan data tanggal 25 Oktober 2018.

Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Dengan melihat pada piramida di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, ketika membuat perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan akan menjadi data-data pada piramida di atas sebagai data dasar.

Hal-hal yang dipersiapkan untuk Kecamatan Sungai Durian adalah :

• Membangun daerah ramah lansia karena penduduk lansia di kecamatan tersebut sangat besar. Baik yang terlihat pada kelompok umur lebih dari 85 tahun maupun bila mengacu pada kelompok umur lansia dimulai dari usia lebih dari 60 tahun
• Menyediakan lembaga-lembaga pelatihan keterampilan untuk tenaga siap pakai karena jumlah penduduk usia produktif di atas 15 tahun sampai dengan 40 tahun yang cukup besar. Apabila pemerintah daerah tidak memperhatikan angka ini dan dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber tenaga kerja maka yang terjadi adalah sumber daya manusia di Kabupaten ini hanya akan menjadi pekerja di level buruh atau pekerja kasa. Sedangkan pekerja administrasi akan diambil alih justru oleh orang-orang luar daerah.
• Mengatur jumlah kelahiran pada kelompok umur 20 sampai dengan 49 tahun karena bila tidak dikendalikan akan terjadi kelahiran dalam jumlah besar yang berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan. Secara tidak langsung juga akan memperbesar angka ketergantungan pada 5 - 10 tahun ke depan apabila kecamatan ini tidak mengendalikan kelahiran.
• Dengan angka penduduk usia balita yang sangat rendah maka tidak signifikan kalau di kecamatan ini dibangun PAUD atau digalakkan guru TK. Dengan melihat pada angka Balita yang sangat rendah maka pengaturan kelahiran sangat perlu dilakukan agar kecamatan ini tidak kehilangan generasi penerus (lost generation).

Keseluruhan uraian di atas merupakan contoh pembangunan berwawasan kependudukan yang berbasis pada pyramida penduduk dengan kondisi data riil per tanggal 25 Oktober 2018 pukul 08.10 wib.

Dari contoh tersebut, sekira dapat memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah kependudukan yang tidak hanya menyangkut jumlah dan wilayah melainkan juga kualitas penduduk.

Salam KB !!

MEMPERTAHANKAN PERWAKILAN DI PROVINSI

Catatan Kesatu

Berdasarkan konvensi Montevideo tahun 1933 yang merupakan konvensi hukum internasional bahwa negara harus mempunyai empat unsur konstitutif salah satunya adalah harus ada penghuni yaitu penduduk. Oleh karena itu, sudah seharusnya urusan penduduk menjadi urusan negara atau pemerintah dan termasuk urusan absolut karena mempengaruhi pembentukan negara.

Pembahasan tentang penduduk meliputi :

1. Kuantitas yaitu jumlah penduduk yang akan diukur dari sudut angka absolut dengan pemilahan berdasar jenis kelamin dan kelompok umur. Pengukuran dilakukan melalui registrasi penduduk.
2. Kualitas yaitu tingkat kebaikan, derajat dan kemampuan masyarakat yang diukur dari  pendidikan, penghasilan, kesehatan dan pekerjaan. Pengukurannya dilakukan melalui pembinaan penduduk berdasar tingkat pendidikan, penghasilan, kesehatan dan pekerjaan.
3. Mobilitas yaitu pergerakan pendudukan yang diukur dengan memperbandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah.

Hal yang berkaitan dengan penduduk dan dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan kependudukan yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan dinamika penduduk dalam negaranya. 

Dari catatan kesatu ini, saya garis bawahi bahwa masalah kependudukan merupakan masalah yang harus menjadi kewenangan negara atau pemerintah pusat meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas..

Catatan Kedua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan landasan hukum terlaksananya tata pemerintahan di Indonesia. Saya sudah membahas masalah ini pada artikel saya dengan judul UU 23 Tahun 2014 dan Program KKBPK.

Dari keseluruhan paparan mengenai hubungan antara UU 23 Tahun 2014 dengan program KKBPK saya menyimpulkan bahwa kewenangan tata pemerintahan dalam program KKBPK terbagi atas 3 bagian yaitu :

1. kewenangan bagi pemerintah pusat namun tidak diserahkan ke pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi PLKB/PKB serta pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga
2. kewengan bagi pemerintah pusat bukan kewenangan bagi pemerintah provinsi namun menjadi kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota yaitu mengenai distribusi alokon dan pelaksanaan pelayanan KB
3. kewenangan pemerintah pusat diserahkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan tingkatan kewenangan yang berbeda seperti a) pemerintah pusat melakukan penyusunan, pemerintah provinsi melakukan pengembangan dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pelaksanaan, b) pemerintah pusat melakukan penetapan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pemetaan; c) pemerintah pusat melakukan pengelolaan, pemerintah kabupaten/kota melakukan pendayagunaan

Melihat pada kewenangan pemerintah pusat namun tidak diserahkan ke pemerintah ini menjadi kekuatan untuk pelaksanaan program Kepedudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga oleh BKKBN Pusat selaku lembaga pemerintahan pusat yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Catatan Ketiga

Dari kedua catatan tersebut maka sangat jelas bahwa masalah kependudukan merupakan permasalahan yang harus dikelola oleh negara melalui pemerintah pusat dan hal tersebut telah diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Lampiran N yaitu kewenangan pemerintah pusat terhadap 

1. Standardisasi pelayanan KB yaitu membuat pedoman pengelolaan sumber daya organisasi untuk pelaksanaan pelayanan KB.
2. Sertifikasi PLKB/PKB adalah penetapan tingkat kompetensi atau kemampuan petugas lapangan KB baik dari segi manajerial maupun teknis.
3. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga yakni pengelolaan sumber daya organisasi untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data-data individu dan keluarga dalam rangka intervensi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Di dalam Undang-Undang 52/2009 ini tercantum tentang keberadaan BKKBN di Provinsi dengan sebutan Perwakilan. Tugas pokok dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi adalahmelaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 lampiran N tersebut sebagai perwakilan BKKBN di setiap provinsi di seluruh Indonesia.

Mempertahankan keberadaan Perwakilan BKKBN di Provinsi bukan saja amanat dari Undang-Undang 52 Tahun 2009 melainkan juga didasarkan pada teori organisasi modern adalah organisasi membesar dengan pemanfaatan ada data dan staf yang majemuk dimana setiap unit memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Dengan adanya Perwakilan BKKBN di Provinsi maka BKKBN selaku organisasi sudah masuk ke dalam istilah organisasi modern dan sifatnya majemuk. Selain itu, karena yang menjadi tugas pokok dan fungsi BKKBN adalah meningkatkan kualitas penduduk   dan permasalahan penduduk merupakan permasalahan besar yang harus menjadi urusan pemerintah maka tidak mungkin pengelolaannya oleh organisasi yang kecil.

Catatan Keempat

Standardisasi Pelayanan KB

Standardisasi pelayanan KB menjadi tanggung jawab BKKBN. Sepintas lalu, sangat memungkinkan pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengelolaan sumber daya organisasi BKKBN dalam pelayanan KB ini dilaksanakan oleh selain BKKBN. Akan tetapi tugas pokok dan fungsi ini merupakan satu kesatuan kegiatan yang berujung pada pelayanan KB. Dalam proses yang berujung pada pelayanan KB ini perlu dilakukan identifikasi sasaran program, format komunikasi-informasi-edukasi sesuai dengan sasaran program, tata cara dan sistematika yang dilakukan dalam  merealisasi tujuan program. 

Sehingga pembuatan standard pelayanan KB hanya sebatas pembuatan aturan pada saat pelayanan KB melalui pemberian alat kontrasepsi melainkan juga terdapat kegiatan pra pelayanan KB melalui penyuluhan dan pasca pelayanan KB melalui pembinaan.

Sertifikasi PKB/PLKB

PKB atau PLKB adalah petugas lapangan yang memiliki tugas melakukan penyuluhan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga hingga mendapatkan calon akseptor KB untu diberikan pelayanan alat kontrasepsi dengan tujuan menjarangkan kelahiran.

Sebagai petugas yang bergadapan langsung dengan masyarakat, sedangkan masyarakat itu sendiri majemuk maka yang dibutuhkan adalah petugas penyuluhan yang memiliki kompetensi manajeria, kompetensi teknis dan kompetensi budaya kerja yang memadai untuk dapat memberikan penyuluhan secara baik.

Terkait dengan standardisasi pelayanan KB maka sertfikasi PKB tentunya mengacu pada standard ini. Baik dalam kegiatan pra pelayanan KB melalui penyuluhan, pada saat pelayanan KB dengan pemberian alat kontrasepsi maupun pasca pelayanan KB melalui pembinaan. Kegiatan ini sudah sangat jelas menjadi tugas pokok dan fungsi BKKBN.

Meskipun petugas lapangan KB tetap sebagai pegawai Pemerintah Daerah, tdak diserahkan kembali ke BKKBN, tgas pokok pembuatan sertifikasi PKB/PLKB tetap mengacu pada standardisasi pelayanan KB. Apalagi dengan diserahkannya kewenanga pengelolaan PKB/PLKB ke BKKBN maka tugas pokok dan fungsi ini menjadi semakin kuat.

Pengelolaan dan Pengendalian Sistem Informasi Keluarga 

Seperti dalam uraian di atas bahwa dalam melaksanakan tugas pokok standardisasi pelayanan KB diperlukan identifikasi sasaran dan ini terkait dengan penyediaan data. Sebagai organisasi modern, data dan pengelolaannya haruslah menjadi satu unsur yang kuat bagi BKKBN.

Dalam melakukan tugasnya, bisa saja BKKBN menggunakan data dari data kependudukan yang saat ini digaungkan dengan istilah "one data"

Akan tetapi, konsekwensi yang dihadapi apabila menggunaka one data adalah sasaran program akan sulit di iendtifikasi karena sifat data yang ada di data kependudukan sangat luas dan hasil dari pelayanan saat masyarakat meminta dicatat sebagai warga negara. Apalagi sistem data e-KTP yang tidak memerlukan surat pindah apabila mutasi antar daerah karena sudah berisfat online maka identifikasi sasaran satu daerah akan sangat sulit dilakukan, berkaitan dengan pembinaan pasca pelayanan kontrasepsi maupun penyuluhan pada pra pelayanan kontrasepsi.

Data yang dibutuhkan oleh BKKBN adalah data real time sesuai pergerakan masyarakatnya sehingga sangat mustahil bila mengandalkan data kependudukan yang sifatnya statis kecuali bila ada perubahan pada individu di dalam keluarga. Oleh karenanya, pengelolaan data di program Kependudukan, Keluarga Berecana dan Pembangunan Keluarga merupakan data khusus yang harus dipantai perkembangannya setiap saat.

Terakhir

Perwakilan BKKBN di Provinsi merupakan satu kebutuhan, sama pentingnya dengan pengelolaan penduduk yang harus ditangani oleh pemerintah pusat. Sesuai tingkat kepentingannya maka sudah seharusnya BKKBN memperkuat diri sesuai dengan tuntutan yang ada dalam UU 23 Tahun 2014.

Salam KB !!!

SERVANT LEADERSHIP

Pemimpin yang melayani, itulah terjemahan dari judul di atas. Mari kita bahas.

Apa itu pemimpin ?

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia online, pemimpin adalah orang yang memimpin. Sementara kata "memimpin" itu sendiri mengandung banyak arti seperti :

1. Mengetuai atau mengepalai

2. Memenangkan paling banyak

3. Memegang tangan seseorang sambil berjalan (untuk menuntun, menunjukkan jalan, membimbing, 

4. Memandu

5. Melatih (mendidik dan mengajari) supaya dapat mengerjakan sendiri.

Dengan arti-arti yang tersedia itu maka dapat digambarkan bahwa peran seorang pemimpin tidaklah mudah. Harus bisa memberikan hasil yaitu ada seseorang yang akhirnya dapat mengerjakan sesuatu sendiri. 

Orang lain dalam pembahasan ini adalah yang dipimpin oleh pemimpin, bisa jadi disebut bawahan, karyawan, anggota dan anak buah. Artinya, seorang pemimpin harus menghasilan bawahan, karyawan, anggota dan anak buah yang nantinya dapat mengerjakan sendiri tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka.

Seorang pemimpin tentunya akan memimpin maka untuk menjadi seorang pemimpin seharusnya memiliki syarat-syarat tertentu.  

Kalau mempergunakan teori kepemimpinan tentunya tidak sesederhana itu syarat untuk menjad pemimpin. Namun pembahasan kali ini dipergunakan syarat sederhana berdasar definisi memimpin itu sendiri. Dari definisi pemimpin, diperoleh kata "memimpin" dan dari arti kata memimpin sudah dapat dikteahui hal-hal yang menjadi syarat untuk memimpin yaitu memenangkan paling banyak serta memiliki kemampuan membimbing dan melatih. 

Memenangkan paling banyak. 

Artinya secara kuantitas dipilih oleh banyak orang dan secara kualitas memiliki banyak kelebihan. Untuk penetapan secara kuantitatif tentu ada aturan yang berlaku dalam sebuha organsasi. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi maka cara memilih pemimpin sekarang justru lebih komprehensif dan obyektif baik dari sudut pandang kuantitatas maupun kualitatas. Contoh penetapan secara kuantitatif adalah didasarkan pada Daftar Urut Kepangkatan. Dari daftar urut kepangkatan akan terlihat jumlah calon-calon pemimpin yang akan dipilih untuk memimpin dalam satu unit atau satu kesatuan. Kriteria berdasarkan kepangkatan ini tentunya didasarkan pula pada peraturan yang baku yang menjadi pedoman bagi oraganisasi yang bisa jadi mengacu pada "lamanya bekerja" atau "pangkat tertinggi" dan sebagainya Contoh penetapan secara kualitas adalah dengan melihat kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh calon pemimpin. Di masa sekarang, yang diberlakukan fit and proper test atau asesmen atau seleksi sejenis. Dalam prosedur pemilihan berdasar kualitas ini, calon pemimpin diberikan simulasi permasalahan, psikotest dan uji kompetensi lainnya sehingga dapat ditentukan ranking kualitas masing-masing calon. 

Mampu Membimbing dan Melatih. 

Kualitas calon pemimpin sangat berkaitan dengan kemampuan atau skill yang dimiliki. Bukan hanya kemampuan manajerial karena seorang pemimpin harus mampu melaksanakan fungsi manajemen (perencanaan, peng-organisasian, pelaksanaan  dan pengevaluasian) melainkan kemampuan lainnya yang diaggap penting. Diantara sekian banyak kemampuan, berdasar defisni "memimpin", hanya dibutuhkan 2 (dua) kemampuan yaitu kemampuan membimbing dan kemampuan melatih.

Kemampuan membimbing, merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk menunjukkan jalan penyelesaian masalah. Di dalam melaksanakan kemampuan ini, seorang pemimpn dituntut memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan berbahasa dan berempati terhadap yang dimbimbing. Hal ini dikarenakan, mereka-mereka yang mendapatkan bimbingan memiliki beberapa kesamaan seperti kesamaan umur atau mungkin umur yang dibimbing lebih tua daripada pemimpin, kesamaan latar belakang pendidikan, budaya dan sebagainya. Beberapa kesamaan tersebut dapat menjadi sebuah keberuntugan namun tidak sedikit pula yang menjadi kendala dalam melakukan bimbingan. Dari kemampuan membimbing yang baik dan benar, tentunya akan menghasilkan seorang bawahan yang akan mampu menyelesaikan dan mengatasi masalah-masalah dalam kedinasan.

Kemampuan melatih juga tidak akan terlepas dari kecerdasan emosional, kecerdasan bahasa dan empati akan tetapi perlu ditambah dengan kecerdasan matematik agar dapat memperhitungkan dengan tepat apakah hasil dari melatih ini benar-benar akan menghasilkan seseorang yang mampu menyelesaikan dan mengatasi masalah plus bisa diberi tanggung jawab penuh akan hal tersebut.

Dari keseluruhan uraian ini maka dapat tergambar makna dari pemimpin yang sesungguhnya yaitu bukan semata-mata mengetuai saja melainkan harus memiliki output yaitu "menghasilkan seseorang yang mampu mengerjakan sendiri".

Judul artikel yang dibahas adalah Servant Leadership, artinya pemimpin yang melayani. Pada sebagian pengertian, seorang pemimpin jutsru harusnya dilayani. Itu sebabnya, apabila ada seorang pemimpin maka akan ada juga para pembantu pemimpin untuk melaksanakan sebagian dari tanggung jawab si pemimpin. Akan tetapi, bila bersandar pada pengertian "pemimpin" dalam uraian di atas, pemimpin juga punya kewajiban melayani. Untuk melihat hubungan antara "pemimpin" dan "melayani" selanjutnya pembahasan ini mengarah pada konsep melayani.

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, kata melayani mengandung arti :

• Membantu menyiapkan apa yang diperlukan
• Menerima ajakan atau tantangan
• Mengendalikan 
• Melaksanakan penggunaan suatu alat

Membantu menyiapkan apa yang diperlukan bukanlah suatu hal yang bersifat individual yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Keperluan dalam pengertian ini tentunya keperluan organisasi kedinasan, yang tertuang dalam vis-visi organisasi kedinasan menyangkut sumber daya organisasi (man, manufactur, machine, money, method dan market). Kalau berkaitan dengan syarat kemampuan yang telah diuraikan sebelumnya maka seorang pemimpin harus bisa membantu menyiapkan sumber daya manusia dalam menggerakan organisasi.

Menerima ajakan atau tantangan tentunya terkait dengan visi organisasi yang menjadi target kelembagaan. Juga target-target tahunan. Tentunya seorang pemimpin harus siap menerima ajakan atau tantangan organisasi demi eksistensi dan keberlangsungan organisasi. Seorang pemimpin yang visioner akan menganggap visi organisasi menjadi tantangan pribadinya untuk bisa diwujudkan.

Mengendalikan dan menggunakan alat merupakan salah satu dari tugas melayani seorang pemimpin. Mengendalikan dan menggunakan alat dalam pengertian ini tidak terlepas dari 6 sumber daya organisasi seperti (man, manufactur, machine, money, method dan market) sehingga berjalannya sistem organisasi dalam mencapai tujuan akan lebih efektif dan efisien. Ketika pengendalian bukan menjadi salah satu hak yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin maka tujuan organisasi akan dicapai dengan tidak efektif dan tidak efisien. Sumber organisiasi berupa money, method dan machine akan besar sedangkan target organisasi yang dicapai justru masih rendah.

Pengertian melayani ini apabila dikaitkan dengan syarat memimpin akan menjadi satu rangkaian yang saling berkaitan. Apabila seorang pemimpin tidak dapat menghasilkan "seorang mampu mengerjakan sendiri" dan tujuan-tujuan organisasi tidak dicapai secara optimal maka harus dipertanyakan konsep "servant leadership" yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jangan-jangan, yang bersangkutan tidak memahami bahwa sebagai pemimpin ada target-target yang harus dicapai seperti pengertian "memimpin" yang sudah diuraikan sehingga diri pribadi lah yang harus menjadi fokus perhatian, bukan kewajiban untuk membimbing dan melatih agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di organsasinya.

Artikel ini terinspirasi dari materi dalam kegiatan KOREN II BKKBN di Solo pada bulan September 2018 yang disampaikan motivator. Semoga mengingatkan diri sendiri untuk tetap pada definis yang tepat dari PEMIMPIN MELAYANI.

Salam KB
Mantab alokonnya, mantab KB nya, mantab juga keluarganya