MENGATASI MASALAH KEPENDUDUKAN

Artikel ini ditulis sebagai urun pemikiran

Permasalahan Kependudukan

Kependudukan merupakan hal penting yang harus menjadi pusat perhatian bagi pemerintah selaku penyelenggara administrasi kenegaraan dikarenakan penduduk merupakan syarat mutlak dan awal berdirinya sebuah negara. Apabila pemerintah mengabaikan penduduk dalam pelaksanaan pembangunan maka sudah dipastikan bahwa pembangunan tersebut banyak yang lepas sasaran.  Oleh karenanyam tidak salah kalau kemudian ada wacana untuk melakukan pembangunan berwawasan kependudukan. Dengan demikian, permasalahan yang ditimbulkan dari kependudukan dijadikan sebagai tolok ukur pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan utama dari kependudukan yang sebaiknya menjadi fokus perhatian pemerintah adalah :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator seperti kelahiran, kematian, pindah masuk, pindah keluar. 
2. Kualitas Penduduk dengan indikator kemampuan pada pencapaian tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat kesejahteraan dan tingkat penghasilan.

Kedua masalah utama ini akan memiliki keterkaitan satu sama lain yang akan mempengaruhi pola pembangunan di daerah. 

Bagi daerah dengan laju pertumbuhan penduduk masih rendah ditambah lagi wilayah yang sangat luas, memandang tidak perlu menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga kelahiran tidak perlu diatur apalagi dicegah. Secara mudahnya, hal itu mungkin saja terjadi apalagi bila ukuran pembangunan hanya sebatas memperbandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah.  Akan tetapi, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah melainkan justru melihat pada peningkatan kualitas penduduknya.

Indeks Pembangunan Masyarakat yang dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan, merupakn hal yang harus menjadi perhatian karena pada akhirnya pemerintah daerah harus menaruh perhatian besar pada laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dikarenakan, dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali maka peningkatan kualitas penduduk akan mudah direncanakan dan akan dengan mudah pula diselenggarakan. Artinya, pemerintah daerah akan melaksanakan pembangunan dengan berwawasan kependudukan.

Pyramida Penduduk

Penyelenggaraan pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menjadi penduduk sebagai subyek, obyek dan data dasar dalam membuat perencanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan data yang akurat dan akuntabel agar perencanaan menjadi tepat sasaran.

Identifikasi penduduk sebagai sasaran atau obyek pembangunan dapat dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Ini biasanya digambarkan dalam bentuk pyramida penduduk. Disebut pyramida penduduk karena biasanya pengelompokan berdasar umur dan jenis kelamin ini akan membentuk seperti bangunan pyramida.

Dari pyramida penduduk ini akan diketahui, komposisi usia mana dengan jenis kelamin mana yang paling besar dan yang paling rendah. Berikut contoh pyramida penduduk di Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan data tanggal 25 Oktober 2018.

Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Dengan melihat pada piramida di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, ketika membuat perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan akan menjadi data-data pada piramida di atas sebagai data dasar.

Hal-hal yang dipersiapkan untuk Kecamatan Sungai Durian adalah :

• Membangun daerah ramah lansia karena penduduk lansia di kecamatan tersebut sangat besar. Baik yang terlihat pada kelompok umur lebih dari 85 tahun maupun bila mengacu pada kelompok umur lansia dimulai dari usia lebih dari 60 tahun
• Menyediakan lembaga-lembaga pelatihan keterampilan untuk tenaga siap pakai karena jumlah penduduk usia produktif di atas 15 tahun sampai dengan 40 tahun yang cukup besar. Apabila pemerintah daerah tidak memperhatikan angka ini dan dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber tenaga kerja maka yang terjadi adalah sumber daya manusia di Kabupaten ini hanya akan menjadi pekerja di level buruh atau pekerja kasa. Sedangkan pekerja administrasi akan diambil alih justru oleh orang-orang luar daerah.
• Mengatur jumlah kelahiran pada kelompok umur 20 sampai dengan 49 tahun karena bila tidak dikendalikan akan terjadi kelahiran dalam jumlah besar yang berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan. Secara tidak langsung juga akan memperbesar angka ketergantungan pada 5 - 10 tahun ke depan apabila kecamatan ini tidak mengendalikan kelahiran.
• Dengan angka penduduk usia balita yang sangat rendah maka tidak signifikan kalau di kecamatan ini dibangun PAUD atau digalakkan guru TK. Dengan melihat pada angka Balita yang sangat rendah maka pengaturan kelahiran sangat perlu dilakukan agar kecamatan ini tidak kehilangan generasi penerus (lost generation).

Keseluruhan uraian di atas merupakan contoh pembangunan berwawasan kependudukan yang berbasis pada pyramida penduduk dengan kondisi data riil per tanggal 25 Oktober 2018 pukul 08.10 wib.

Dari contoh tersebut, sekira dapat memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah kependudukan yang tidak hanya menyangkut jumlah dan wilayah melainkan juga kualitas penduduk.

Salam KB !!