SUPERVISION

I have a  special notes,  about a corrupt minded. These notes are comes from reading, watching and listening

THE THREE of RESPOND 

The supervision member need files of organization budget. So, some of sub unit do what the supervisor member asked for. But there are three categories for fulfill of the asking.

First, the unit gave all of the files so the member of supervision can look the files clearly. For this unit, will be easy to coaching, Because the supervisor can knowing everything the wrong and the right of the budget file.

Second, the unit that gave the file with the selection especially the wrong files. It can be right because they know which one is right and which one is not right. The files that not right just because of everything. May be they didn't know how to make the report..... may be they didn't know how to using the safe budget. For this unit, just like the first one but the member of supervisor don't know the other files that may be isn't right too.

The third, is the unit that don't give even only one file to member of supervisor. This unit may be have a power in a budget planning. They didn't give the file because of many reason just only knowing by them. 

What do you think about the three respond, above ? Which respond is represent for a corruption minded ?

THE THREE of REACTION

When the member of supervisor arrived, there are three reaction that shown by the unit leader. This reaction is not including invited for  lunch or dinner.

First, just give the files that asked by the member of supervisor. This reaction just based on the right thinking that supervisor is the other coaching so they only the the right information to make the right budget report.

Second, they give the files but give the special things too. They gives things not by their own money but from the organization's money.

Third, they didn't give the files but give the best services.

What do you think about the three reaction, above ? Which reaction is represent for corruption minded ?

Please,  save our agreement for not corrupt. Salaaaam !!

MINTA MOBIL BARU

Menurut perasaan para pejabat di kantorku, mobil dinas sudah tidak layak pakai. Menurut perasaanku juga begitu. Akan tetapi menurut pengawasan, mobil itu sebanyak 3 dari 5 buahnya layak pakai. Nah, dimana letak permasalahannya ?

LAYAK dan TIDAK LAYAK

Konsep layak memiliki pengertian dengan indikator-indikator tertentu. Indikator konsep layak bisa bersifat kualitatif seperti mesin berfungsi baik, bisa jalan, tidak mogok, nyaman dikendarai dan bisa mengantarkan penumpang sampai di tempat tujuan. Indikator kualitatif semacam ini, lebih mudah dipergunakan. Oleh karenanya, pengawasan memberikan kesimpulan bahwa mobil dinas tersebut masih layak dipakai.

Akan tetapi konsep layak menurut pengawasan ini bisa dibantah kalau benar-benar menggunakan mobil tersebut untuk perjalanan dinas dari titik berangkat di kantor hingga titik tujuan misalkan ke Kabupaten Kotabaru atau Kabupaten Tabalong. Hal ini dikarenakan, untuk sampai ke titik tujuan, mobil-mobil dinas yang ada tidak se-layak yang dibayangkan. Boleh jadi, mobil akan mogok beberapa kali sehingga tidak efektif dalam hal waktu. Bisa jadi, mobil memerlukan bahan bakar yang lebih banyak sehingga tidak efisiensi dalam hal biaya. Bisa jadi fisik mobil mengakibat satu dan lain hal pada keselamatan pengemudi dan penampangnya.

Dengan adanya pertentangan antara layak menurut pengertian pengawasan dan layak menurut pegertian para pengguna maka sebenarnya dibutuhkan satu konsep layak yang bisa menjadi acuan dalam menetapkan kondisi sebuah kendaraan dinas seperti mobil dan sepeda motor.

MENENTUKAN KELAYAKAN

Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup diatur dalam peraturan hukum. Demikian pula dalam menetapkan layak atau tidak layaknya sebuah kendaraan, telah diatur dalam :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya; 
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

Berdasarkan aturan hukum mengenai uji kendaraan bermotor ini jelas yang memiliki kewenangan untuk menentukan layak atau tidak layaknya mobil atau kenadaraan di jalan raya adalah Balai Pengujian Laik jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB). Bahkan seharusnya setiap kendaraan dilakukan pengujian secara berkala untuk mengetahui tingkat kelayakan jalannya.

Dengan menggunakan uji kelayakan sesuai dengan ketentuan ini maka kendaraan tidak hanya diuji secara kualitatif melainkan secara kuantitatif dengan ukuran-ukuran yang lebih bisa dipertanggung jawabkan sebab bukan hanya body kendaraan yang menjadi tolok ukur melainkan sampai dengan sistem yang terkecil akan mendapat pemeriksaan yang akurat.

MENDAPATKAN MOBIL BARU

Hasil dari uji kelayakan yang dilakukan oleh Balai Pengujian Laik jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) ini dapat dijadikan landasan pemikiran perlu atau tidaknya pengadaan kendaraan jenis roda empat atau roda dua untuk keperluan dinas.

Dengan alasan yang lebih bisa dipertanggung jawabkan secara hukum maka ketika kondisi menyatakan tidak layak maka memungkinkan untuk mengajukan pengadaan. Hal ini seharusnya menjadi landasan berpijak para pengelola program dimanapun mengingat pentingnya kendaraan bermotor untuk mendukung mobilitas administrasi dan pembinaan hingga ke lini lapangan.

Tulisan ini hanya sumbang pemikiran sebab ada keluhan bahwa keinginan mengadakan mobil untuk keperluan dinas yang terkendala mendapatkan persetujuan pimpinan. Mengapa tidak dicoba melalui jalur legal saja yaaa ?

Salaaaaaam perdamaian !!

GAGALNYA SEBUAH APLIKASI

PEMIMPIN

Organisasi tidak akan terlepas dari manajemen dan manajemen tidaka kan terlepas dari kepemimpinan dan berakhir pada pembuatan keputusan. Ini merupakan landasan pemikiran tentang perlunya pemimpin dalam sebuah organisasi yakni untuk mengambil sebuah keputusan.

Kepemimpinan itu sendiri terdiri dari beberapa jenjang sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya. Semakin besar organisasi maka semakin kompleks kebutuhan akan jenjang kepemimpinan sehingga terkadang dipisahkan antara pemimpin lapangan dan pemimpin organisasi. Posisi pemimpin bukan hanya untuk membuat keputusan melainkan bertanggung jawab atasa keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kedudukannya di dalam organisasi.

Pertanggung jawaban pimpinan di tingkat lapangan biasanya hanya  terbatas pada pelaksanaan keputusan yang diambil oleh pimpinan di tingkat middle manager dan high manager. Pada tingkatan manajemen, pemimpin lapangan merupakan tingkatan paling rendah. Oleh karenanya, tingkat tanggung jawabnya tidak sebesar meddle dan high manager. Pada jenjang ini, seorang lower manager yang berada di tingkat lapangan hanya memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya organisasi untuk terlaksananya kegiatan agar tujuan organisasi bisa terwujud.

Berbeda dengan lower manager, middle dan high manager tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan melainkan memiliki tanggung jawab terhadap biaya kegiatan, output dan outcome dari kegiatan. Boleh dikatakan, sepertiga tanggung jawab dari middle manager dipenuhi oleh para lower manager dan separuh tanggung jawab high manager dipenuhi oleh para middle manager. Akan tetapi untuk melihat cost benefit, output dan outcomes dari kegiatan merupakaan tanggung jawab penuh oleh middle dan high manager terutama untuk penerapan efisiensi dan efektifitas dalam organisasi. Inilah yang kemudian menyebabkan sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik bila salah satu tingkatan dalam organiasasi tidak terpenuhi.

APLIKASI DAN KEBIJAKAN

Organisasi yang besar dijaman modern seperti sekarang ini tidak dapat mengabaikan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.Itu sebabnya, teori organisasi modern menempatkan waktu dan tehnologi sebagai salah satu unsur penting dari organisasi. Tingkat modern organisasi dapat dilihat dari seberapa luas penggunaan IT dalam pelaksanaan kegiatannya.

BKKBN sejak lama sudah dikenal sebagai organisasi pemerintah yang pengembangan IT nya cukup modern. Hal ini terbukti dengan penggunaan aplikasi laporan yang tidak lagi manual sejak tahun 2012 melainkan dilakukan secara online sedangkan sektor lain baru mulai pada tahun 2013 dan meningkat di tahun 2014. Bukan hanya itu, hingga saat ini, hanya BKKBN yang bisa melakukan kegiatan video conference untuk kegiatan tatap muka dengan jajaran provinsi dan pusat sehingga arus komunikasi lebih efektif dan efisien.

Salah satu perkembangan yang menjadi tuntutan di lingkungan BKKBN adalah terkait dengan validitas data yang menjadi sumber pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Selama ini, data yang diperoleh dari sumbernya langsung yakni keluarga yang dilakukan setiap tahun, masih berupa angka besaran atau rekapitulasi sehingga kebijakan-kebijakan dalam pembangunan KKBPK hanya bergantung pada angka besaran tersebut. Padahal, untuk pelaksanaan program KKBPK secara sempurna diperlukan data mikro yang menggambarkan dengan jelas kondisi keluarga di seluruh wilayah Indonesia.

Terkait dengan itu, berkembangkan aplikasi pemutakhiran data keluarga online yang diharapkan bisa menginput data seluruh keluarga di Indonesia dalam server BKKBN Pusat. Akan tetapi, hal ini terkendala pada banyak hal terutama perbandingan antara waktu dan jumlah keluarga yang bisa diupload dalam aplikasi di server pusat. Akibatnya, sejak tahun 2012 aplikasi ini dikembangkan oleh BKKBN belum terserap semua keluarga masuk ke dalam aplikasi tersebut. Oleh karena data dipandang perlu maka diambil kebijkana untuk mengembangkan aplikasi yang sama dengan pusat namun berada di server provinsi.

PENANGGUNG JAWAB

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam organisasi terdapat tingkatan pemimpin. Ketika high manager memberikan kebijakan untuk menggunakan aplikasi yang memudahkan dalam peng-input-an data keluarga maka pemimpin di tingkat lower manager atau tingkat lapangan melakukan pengkajian kemungkinan dan kemudian memenuhi kebijakan tersebut dengan menghadirkan aplikasi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. 

Di atas langit masih ada langit demikian sebuah slogan yang kerap didengar yang sepertinya bukan sekedar slogan melainkan sesuatu yang nyata terjadi. Ketika aplikasi yang diharapkan high manager sudah bisa diwujudkan bahkan sudah berjalan, ternyata tidak dapat dipenuhi. Cost benefit, output dan outcomes yang seharusnya menjadi tanggung jawab middle manager tidak dapat berjalan sempurna karena salam sistem ini middle mamanger tidak bersifat permanent melainkan hanya pelaksana tugas. Tanggung jawab yang tidak penuh ini menyebabkan mandulnya keputusan penggunaan dana untuk memaksilmalkan fungsi aplikasi yang sudah dibangun. Middle manager yang hanya sebatas pelaksana tugas tidak memfokuskan diri pada program yang sedang dijalankan melainkan hanya sebatas pada anggaran yang akan dipergunakan.

Salah satu sarana yang diharapkan dapat menyempurnakan peng-input-an data ke server adalah berupa smartphone berjenis android. Dalam budgeting untuk keperluan ini sudah tersedia. Dalam planning, keperluan pengadaan android ini sudah matang. Akan  tetapi dikarenakan tidak ada middle manager sehingga komunikasi antar middle manager tidak bisa diwakilkan kepada lower manager sebab lower manager bukanlah pengambil kebijakan dalam hal penggunaan anggaran. Yang justru terjadi justru, middle manager yang bertanggung di bidang anggaran akan mengalihkan pengadaan android tersebut menjadi pengadaan mobil dinas. Ini menunjukkan betapa middle manager yang ada tidak berorientasi pada organisasi modern.

TERANCAM GAGAL

Aplikasi sudah dikembangkan. Organisasi sudah mendapat pujian dari berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun pusat sebagai pioneer dalam hal penggunaan IT dalam pengumpulan data. Data yang dibutuhkan sudah tersedia di depan mata. Namun dukungan untuk sarana input data terancam gagal.

Sungguh, ternyata middle manager sangat diperlukan agar keinginan high manager yang dipenuhi oleh lowermanager tidak sia-sia di tengah jalan.

Tulisan ini hanya ungkapan kekecewaan penulis atas apa yang terjadi akhir-akhir ini setelah DIPA ONLINE diperbolehkan untuk dicairkan. Pengadaan android yang terancam batal karena middle manager di bidang anggaran tidak bisa melihat tingkat kepentingan suatu program melainkan hanya melihat tingkat kepentingan untuk perjalanan dinas dan memiliki mobil dinasbaru.

Salam KB Dua Anak Cukup !!

TRYING TO KNOWING AND UNDERSTANDING

Data is the important thing for an organization. Base on data, the organization can do the functional of management. It start from a planning, data is one of basic resource.  And then, to organizing of man-material-method-market-money-machine organization, need data. After that, based on data also, organization can make an actuating so the goals of organization can be reached effectively  and efficiently.

So, in the past time we known that organization need a management and management have a leadership to make a decision, it’s not enough for today. The organization need data for doing the management functional before the leader make a decision. Without data, the decision like arrow that has no purposes.

A description about the important of data can look from the statement : If the garbage you bring in, you will get the garbage out.  Meaning is if the organization has the garbage of data so the decision will be the garbage too.

The importance of data also depend on how organization to collecting data.  There’re so many techniques to get or to collecting data. The National Population and Family Planning Board in Indonesia, use a different technique to collect the data accordance with the purpose of data collection.

Survey is one of technique of collecting data for make a decision.  As we know, technique to collecting data using the survey is not every population or families will be to be entry in data base. The survey always apply the statistic method like how many targets, how many samples, how many respondent, the probability value and so on. Because the statistic method is scientifically agreed so there will be no a doubted for the decision that based on a scientifically analyzed.

The other technique of collecting data that used by BKKBN is Collecting data of Family Planning, every year.  This technique is not using scientific principles, because every population and family will be entry to the data base.  So, within this technique, BKKBN has a complete of family data by name by address. These data useful for implementation of Family Planning program to the right targets.

Now, since a few days, I invited to following the workshop at John Hopkins University Bloomberg School of Public Health. This workshop is talk about Performance Monitoring Accountability 2020 (PMA2020). It’s my first time following the event in another country like Baltimore, USA. Not the country that makes me interested but the program PMA 2020 that really new program for me. This article wrote based on my experience for three days, here, trying ti knowing and understanding.

The Progress of  IT

At the beginning session of workshop of PMA 2020, Scott Radloff, PhD, as a Project Director of PMA 2020 explains to the participants about organization structure and management in Baltimore and across program countries. He said,  PMA 2020 is the follow up of London Summit in 2011. With the new technique to collecting data, use a smart phone so will be more frequently. This technique is to mark of data progress and evolution of technology. Introducing of program by Mr. Scott makes me knows one thing.

Knowing that I’m not the only person, who was build a program using a smart phone to collecting data. Because, before I go to this big country, I have been to start in collecting Family Planning Data using the smart phone. The collector data are the villages cadre of Family Planning and the Family Planning fieldworkers are do the entry data using smart phone.

The progress of IT in collecting data as the same as PMA 2020 that I have been to do,  makes me more interested to understand about PMA 2020. So that’s why I’m only listening, watching and writing without interrupting, asking or speaking.  The other side, this has related to the program of application of MDK that was National Board of Population and Family Planning of South Kalimantan Province has built.

Here are the important things that in my notes as long as presentation.

1. The PMAS 2020 as the same as the other survey but the PMA 2020 using the smart phone. This specialization makes PMA looks like different because this survey has a attention to environmental sustainability (not use papers that comes from the trees); has consider the time for the effective and efficient survey ;
2. As survey method, PMA 2020 still calculated about the population for choosing the clusters, enumerators, respondents, etc. But PMA 2020 focused to member of household to be survey’s respondent.  The member of household not only family (has blood relationship and marriage) but who was slept in the household although not a regular member of household, can be listed by enumerators;      
3. The program application of PMA 2020 is more complete because not only have a Family Planning purposes but also for the healthy life program.  It's shown by the questionnaires for the respondent. It means the data from the PMA 2020 also has related with Millennium Development Goals 2015; 
4. Just like MDK Application in South Kalimantan, the application of PMA 2020 is in the server and the clouds.  It can save so much data (no limit data) for a long time. The aggregate data, not on the application at the smart phone but in the clouds and in the server. It's looks like in South Kalimantan, the fieldworkers and the cadres only have an access to entry of the data to the server and clouds with a blank form in the smart phone, but the aggregate of data only the admin  province has an authority. So, every country that need the data from PMA 2020 for make a decision of Family Planning must have deal for an access to the server. 

Finnaly

The participants get so much information for PMA 2020 and may be, the important session when program Open Data Kits will be presented by the committee after the first workshop closing. Specially of ODK, I have so understand how the MDK  application in South Kalimantan,  not only show the data of family but the family planning map in South Kalimantan. And may be the session in day 3rd on July 17 2014 is needed for application of MDK in my country to makes an easy calculation, so these data can be analysed and serves to the Region Government perfectly.

This article just for share  of information. Hopefully it can be a positive suggests for anybody to trying to knowing and understanding about PMA 2020. But the complete information, anybody can open link of Johns Hopkins University.

MEMAKAN SIMALAKAMA

Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2014 tentang Penghematan Belanja Negara telah diterbitkan.  Latar belakang diterbitkannya instruksi ini adalah defisit anggaran dalam APBN 2014 sebesar Rp. 100.000.000.000.000,- Untuk mengatasi defisit anggaran sebesar itu maka dilakukan penghematan di semua Kementerian dan Lembaga penyelenggara pemerintahan.

Besaran penghematan antara kementerian/lembaga tidak sama. Yang pasti, semua kementerian/lembaga berdasar instruksi ini, harus memangkas anggaran tahun 2014 sebesar 25 sampai dengan 45 persen. BKKBN pada lampiran Inores tersebut dihemat sebesar 29,43%.

Arus Politik

Penghematan atau efisiensi sebenarnya merupakan hal biasa saja dalam tatanan keuangan negara. Apalagi bila perhitungannya disebabkan adanya defisit anggaran yang membuka peluang untuk meminjam atau mendapat bantuan dana luar negeri yang pada akhirnya menambah hutang Indonesia ke luar negeri.

Yang tidak biasa dalam penghematan ini adalah keluarnya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2014 pada akhir masa kerja pemerintahan. Dengan penghematan 25%-45% ini maka bisa dipastikan bahwa 6 (enam) bulan ke depan seluruh kementerian/lembaga sudah tidak memiliki anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi-nya.

Di sisi yang lain, dalam 6 (enam) bulan ke depan, pemerintahan di Indonesia mengalami pergantian. Pergantian pemerintahan ini merupakan hasil dari Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden.  Dengan demikian bisa dibayangkan bahwa pergantian pemerintahan akan diawali dengan tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan itu sendiri.

Ini semua menggambarkan bahwa, arus politik saat ini berpengaruh besar terhadap kebijakan dan sangat berpengaruh pula terhadap kinerja di kementerian/lembaga.

Budaya Yang Diuji

BKKBN merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang wajib melaksanakan Instruksi Presiden tersebut. Itu sebabnya, penghematan dilakukan dari pusat hingga ke provinsi. Besaran penghematan pun ditentukan berbeda antar provinsi.

Kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Instruksi Presiden yang memangkas anggaran tersebut menyebabkan sebagian besar kegiatan tidak lagi tersedia anggarannya. Baik itu kegiatan penunjang, kegiatan baku dan kegiatan strategis mendapat perlakuan yang sama untuk di efisiensi. Hal ini, bagi BKKBN bagai buah simalakama sebab persentasi terbesar dari anggaran BKKBN justru diperuntukkan bagi tugas-tugas yang terkait dengan mitra kerja utamanya di lini lapangan.

Dari peristiwa yang hanya memakan waktu beberapa hari tersebut, buah simalakama ini suka tidak suka harus dimakan bersama oleh seluruh pengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Akan tetapi, memakan buah simalakama yang bernama efisiensi ini tidak harus mengakibatkan mitra kerja di lini lapangan mati, tidak harus menyebabkan BKKBN mati di tangan pemerintah Indonesia dan juga jangan sampai mematikan pengelola program KKBPK.

Hadirnya buah simalakama yang harus dimakan bersama ini, sebenarnya merupakan ujian bagi budaya kerja yang dibanggakan pegawai BKKBN selama ini.  Budaya kerja yang diuji adalah :

ü Seberapa tinggi tingkat kecerdasan para pengelola program KKBPK untuk mengoptimalkan atau meningkatkan manfaat dari dana yang tersisa akibat efisiensi sehingga visi dan misi program tetap tercapai dengan TFR yang turun dari angka 2,6

ü  Seberapa kuat keuletan para pengelola program KKBPK untuk terus berusaha mencapai TFR di bawah 2,6 dengan memanfaatkan unsur organisasi seperti Man, Money, Machine, Method, Material dan Market yang tersedia

ü  Seberapa teguh kemitraan internal dan eksternal dalam mendukung pelaksanaan program KKBPK sehingga pencapaiannya tidak lagi diberi warna merah.

Keberhasilan BKKBN menghadapi ujian ini akan terlihat pada capaian akhir tahun 2014 yakni tetap mewujudkan penurunan TFR walaupun sudah memakan buah simalakama. Dan yang lebih penting adalah bahwa keberhasilan itu membukti BKKBN tidak terkena dampak arus politik saat ini.

Tulisan ini hanya sumbang pemikiran dengan harapan, semua memiliki semangat yang sama......mensukseskan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

Salam KB, DUA ANAK CUKUP !!

MENANGIS PERTAMA

Perjalanan saya ke Sukabumi tempo hari, menyisakan satu catatan kecil yang ingin saya bagikan melalui blogspot saya ini.

Terus terang, saya tidak tahu namanya. Keberadaan saya dalam kelompok diskusi dimana beliau sebagai pembicara dikarenakan peserta diskusinya adalah para pengelola data dan informasi dari BKKBN Pusat yang sedang melakukan stydu banding ke Jawa Barat terkait dengan pendataan keluarga. Pembicaraan malam itu, memberi nilai tambah sendiri bagi saya, dan sayang rasanya bila hanya menjadi milik kami yang berdiskusi hingga lewat pukul 12.00 WIB malam itu.

TFR STAGNAN, SIAPA YANG MENANGIS ?

Stagnan-nya Total Fertility Rate merupakan salah satu pokok bahasan dalam diskusi singkat tersebut. Dengan stagnanya angka TFR pada 2,6 skala nasional, satu pertanyaan mendasar dari beliau adalah siapa yang seharusnya menangis ?

Secara keseluruhan tentunya yang menangis adalah BKKBN. Akan tetapi, sebagai sebuah organisasi, BKKBN memiliki unit-unit kerja. Sebagai sebuah sistem maka BKKBN memiliki sub sistem yang bekerja dalam memenuhi target organisasi. Maka, sub sistem manakah yang seharusnya menangis karena TFR stagnan di angka 2,6. Sub sistem dalam sistem besar BKKBN adalah KB-KR, KS-PK, Sekretariat, Latbang, Dalduk dan ADPIN. Sub sistem ini memiliki unit kerja yang satu sama lain saling berkaitan. Ini gambaran dari penjelasan beliau tentang BKKBN.

Ketika TFR Stagnan maka yang seharusnya menangis pertama kali adalah Sub Sistem KS-PK. Hal ini dikarenakan Sub Sistem KS-PK memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Pasangan Usia Subur sesuai dengan kriteria Pasangan Usia Subur itu sendiri. Bila PUS memiliki anak Balita maka pembinaan kesertaan ber-KB melalui BKB, bila memiliki anak Remaja maka pembinaan kesertaan ber-KB melalui BKR dan bila memiliki anggota keluarga lansia maka pembinaan kesertaan ber-KB melalui BKL.

Disisi lain, TFR sangat dipengaruhi oleh ASFR yang bila dilihat pada kelompok umur 15-19 terdapat angka kelahiran yang cukup tinggi.  Oleh karenanya, pembinaan terhadap Generasi Muda yang dilakukan melalui program GenRe tidak semata-mata menumbuhkan institusinya melainkan memberikan pembinaan kepada para remaja agar tidak keburu meninkah.

Apabila pembinaan melalui Sub Sistem KS-PK ini sudah benar maka yang harus menangis kedua adalah Sub Sistem KB-KR sebab keberhasilan pembinaan yang tidak dibarengi pelayanan juga menjadikan TFR stagnan. Yang menangis ketiga adalah Sekretariat sebagai wadah penyediaan alat kontrasepsi.

PESERTA KB BARU dan PESERTA KB AKTIF

Secara nasional Peserta KB Aktif  atau disebut juga Contraceptive Prevalence Rate sesuai hasil SDKI adalah 64%. Idealnya, CPR tidak akan sama dengan atau lebih dari 80%. Kalau ada daerah dengan capaian lebih dari 80% maka patut dipertanyakan keabsahannya. Hal ini disampaikan beliau berdasarkan asumsi bahwa sudah seharusnya diberi ruang sebanyak 15-20% dari pasangan usia subur ini untuk hamil dan ingin anak segera terutama bagi mereka yang belum punya anak atau anaknya baru satu orang. Oleh  karena itu, PA yang sebesar 64% ini harus mendapatkan pembinaan secara intensif agar bertahan di angka tersebut atau meningkat ke angka 70% yaitu dengan melakukan pelayanan KB terhadap PUS.

Bila target pencapaian di arahkan pada PA maka logika berpikirnya adalah program KB mempertahankan PA dan meningkatkan PA dari PB. Sedangkan bila target pencapaian hanya diarahkan pada PB maka logika berpikirnya adalah program KB hanya mengejar PB yang tidak selalu memberi nilai tambah pada PA. Penggambaran lain dalam hal ini adalah apabila BKKBN menggarap PA maka dengan sendirinya akan menggarap PB sebab penambahan PA itu sendiri berasal dari PB.

Apabila PA tidak bertambah atau PB tidak mendukung ke arah penambahan PA maka yang menangis pertama kali adalaha Sub Sistem KB-KR dalam pelayanan diikuti Sub Sistem Sekretariat dalam penyediaan alat kontrasepsi.

PERIHAL DATA

Ada protes kecil dari para pengelola Data dan Informasi sebab dengan stagnan-nya TFR di 2,6 yang ditunjuk bersalah justru laporan yang diolah di bagian Data dan Informasi. Hasil penayangan dalam laporan bulanan dianggap “sampah” dan menjadi biang kerok stagnan-nya TFR di 2,6.

Bapak yang lama bertugas di Bina Program, pernah menjabat sebagai Kepala BKKBN Kabupaten dan pensiun di HOTL ini menyayangkan adanya pihak yang menyebutkan data sebagai penyebab stagnan-nya TFR. Hal ini dikarenakan, Sub Sistem ADPIN bertugas dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang diperoleh dari hasil pelayanan dan pembinaan. Dengan demikian, apabila ada kekeliruan dalam pengolahan dan penyajian data harus dilihat pada input datanya. 

Apabila data yang disajikan adalah “sampah” sehingga menyebabkan TFR stagnan maka sumber data adalah gudang sampah. Dengan perbaikan sistem pencatatan pelaporan yang menggunakan Informasi Tehnologi dan dilakukan secara online maka sumber data yang dikatagorikan gudang sampah bisa jadi Perwakilan BKKBN di Provinsi dan bisa jadi SKPD-KB Kabupaten/Kota. Bagaimana cara melihat gudang sampah tersebut ?

CATATAN KECIL DARI SAYA

Pencatatan dan pelaporan berbasis IT yang dikembangkan Sub Sistem ADPIN memiliki 2 cara input data dari sumber data yang sama. Sumber data adalah SKPD-KB Kabupaten/Kota. Bila sebuah provinsi sudah melakukan pencatatan dan pelaporan secara online langsung dari operator Kabupaten/Kota maka sumber data itu jelas dari Kabupaten/Kota. Maka provinsi yang 100% Kabupaten/Kota nya melakukan pencatatan pelaporan secara online memiliki 100% gudang sampahnya berada di Kabupaten/Kota.

Cara input data lainnya adalah online dari provinsi sebab Kabupaten/Kota di wilayah tersebut belum seluruhnya online. Ada yang sudah 80% online, ada yang sudah lebih 30-50% online dan ada yang dibawah 30% online. Pada wilayah dengan sistem online semacam ini, memiliki gudang sampah 80% di Kabupaten/Kota dan 20% di provinsi ; 30-50% memiliki gudang sampah di Kabupaten/kota dan 70-50% di provinsi; Kurang dari 30% memiliki gudang sampah di Kabupaten/Kota dan 70% memiliki gudang sampah di provinsi.

Saya ingin mengambil sedikit peribaratan yang dikemukan Buya HAMKA dalam sebuah buku yang ditulis beliau mengenai Falsafah Hidup.

Janganlah kau tunjukkan jari pada orang lain untuk menyalahkan orang itu dan membernakan dirimu sendiri sebab sejatinya ada tiga jari lain yang menunjuk dirimu sendiri.

Saya menambahkan sedikit pada bagian akhirnya, tiga jari lain yang menunjuk dirimu sendiri dan diperkuat oleh jempol.

Makna yang terkandung dalam ungkapan Buya HAMKA tersebut adalah dengan menyalahkan orang lain sebanyak satu kali tunjukan maka ada tiga kesalahan yang menunjuk ke arah dirimu sendiri. Arti ringkasnya, sebelum menyalahkan orang lain, introspeksi lah dulu secara menyeluruh. 

CORRUPTION MINDED

I have a good experience in this week.

March19th, 2014th

I have to go to West Java on that day because I have an ordered by my head office to learn about application of Family Data Collection. So, I go to Bandung with the other head of section in our division.

In the same time, my friend should drove away a head office of Regional Devices Organization to central office because they have to give the files. That files needed to have the Manggala Karya Kencana appreciation. So we going together, by Lion Air.

The journey from Syamsuddin Noor airport to Seokarto Hatta is very good. Because my friend's travel bag must be put in a baggage of the plane, so he should waiting for his baggage out from there. So, the three of us waiting him. 

As long as waiting my friend, the head office of Regional Devices Organization ask me about what will I do in West Java. So I give him an explanation about the planning in Family Data Collection using IT like laptop, android etc so there's no need a form anymore. 

The conversation move to a restaurant in the airport because all of them was hungry. So we have a lunch there. While we have the lunch, the head office (called him Mr. NF) ask me, " is it ok to bring the souvenir to the selection team at central office ?" For this question, I answered, it's not a problem as long as he said that souvenir given for a gift (oleh-oleh)

The next question makes me shocked. Why ? Because he asked me, how to give the envelope to the team of  selection ?  Uppppppsssss......so I asked him back, who has give that suggestion to bring the envelope ? Oh my GOD !! He answered, the name and it makes me shocked twice. The name (called him, Mr. RL) that he said is our temporary head division. I looked at his face and say to him,

" I'm sorry sir, at my central office there's no need an envelope. If you believe in me, don't give that envelope to the team. Because we no need an envelope or the money in that envelope to do and finishing the job. If you give the good reason and the good answer for all of the questions by the team sellection, I think your regional head will have that MKK"

He is confused at the moment but my friend give the different answer. My friend (call him Mr. RM)  said, the envelope that needed by the team if they asked. Just prepare if they are asking about that. But don't give the envelop if they are not asked about that. Hmmmmmmm......Mr. RM answer's is look like the grey color. I can't say any words again because I don't want that Mr. NF saw me and Mr. RM have a different ways about the envelope.

You know, I have the bad thinking about Mr. RL. He is the one of leader by a dealer because he sold the information and give the lips services with the bad culture and then take the profit of  Mr. NF. We called it..... manipulated information and corrupt for the envelop.

I'm proud of my central office. What was I said to Mr. NF is shown by the conversation between Mr. NR and the head of selection team. Wooohohohoooo.....the grey answer by Mr. RM is wrong and the suggestion from Mr. RL is not right.

At home. I've think.  Is there a purpose of Mr. RL give suggestion to Mr. NF to prepare give an envelope to the team ? Because, I heard that Mr. GT (from the other regional) was gave the envelope too because suggestion from Mr. RL. I think, Mr. RL have a corruption's in minded and Mr. RM have too but thinnest than Mr. RL..... Hoawaaaa.... Do you think so ? 

Only Allah Ta'ala, known. But the only thing that I can say, thank you.....because I can proving to the other  people that my office is not a corruption office. It clear, like what was I tell to them.

TARGET DENGAN INISIATIF BARU CARA LAMA

MDG's dan BKKBN

Tahun 2014 telah dua bulan berjalan. Banyak rencana tindakan yang akan dilakukan terkait dengan tahun 2014. Bagi instansi pemerintahan, tahun ini merupakan saat-saat terakhir untuk memenuhi target dunia melalui program Millenium Development Goals. Penilaian terhadap pencapaian target-target yang ditetapkan untuk negara-negara berkembang melalui MDG's ini akan menjadi kriteria bagi pemerintah di negara itu sendiri.

Beberapa program yang menjadi program yang harus dikerjakan oleh pemerintah antara lain mengenai

1. Kesehatan reproduksi remaja terutama remaja puteri dengan indikator berkurangnya angka perkawinan di bawah umur bagi remaja puteri
2. Kesehatan reproduksi wanita dengan indikator berkurangnya angka kematian bagi ibu baik karena melahirkan ataupun karena penyakit reproduksi lain seperti Penyakit Seks Menular dan HIV Aids
3. Indeks Pembangunan Masyarakat yang indikatornya adalah berkurangnya angka kematian bayi dan anak serta meningkatnya usia harapan hidup.

Sepintas lalu, hal ini menjadi tanggung jawab kesehatan. Akan tetapi, berbicara tentang kesehatan reproduksi maka tidak bisa terlepas dari program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program ini bukan hanya bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran melainkan lebih diarahkan pada kesehatan reproduksi wanita dan remaja perempuan.

Seperti diketahui bahwa bial sepasang suami-isteri menggunakan alat kontrasepsi maka dapat diyakini tidak akan terjadi kehamilan selama pasangan usia subur ini melakukan tanggung jawab yang syah berdasarkan hukum agama dan hukum negara yakni hubungan suami-isteri. Dengan tidak terjadinya kehamilan dengan jarak sangat dekat antara satu kehamilan dengan kehamilan berikutnya maka sangat memungkinkan bagi seorang ibu untuk menjaga kondisi kesehatannya baik secara fisik maupun psikis.  Kondisi ini secara langsung berhubungan dengan bertambahnya usia harapan hidup.

Hal lain adalah penundaan perkawinan. Bila seorang remaja puteri melakukan perkawinan di usia sebelum usia ideal  yakni 20 tahun, bukan hanya organ reproduksinya yang belum siap, psikis dan mental sosialnya juga masih labil. Pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya terhadap diri si ibu muda melainkan juga terjahadap anak yang lahir dari pasangan suami isteri muda usia ini. Di sisi lain, perempuan yang menikah pada usia muda sangat memungkinkan terjadinya kelahiran dengan jumlah yang tidak mendukung pada kesehatan reproduksi yakni lebih dari 2 kali kehamilan dan melahirkan. Dengan pendewasaan usia perkawinan sangat memungkinkan terjaganya kesehatan remaja puteri sehingga dengan sendirinya akan memperpanjang usia harapan hidup.

Dari kedua hal itu, BKKBN turut berperan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang tertera di dalam Millenium Development Goals.

TARGET TAHUN 2014

Pencapaian MGD's itu dilakukan dengan membuat target kinerja lima tahunan dan target kinerja tahunan dalam bentuk Kontrak Kinerja Program. Akan tetapi, seperti diketahui, berrdasar hasil SDKI tahun 2012 ternyata pelaksanaan program KB stagnan pada angka TFR 2,6 sejak 2007. Hal ini mengharuskan BKKBN mengkaji ulang strategi dan tehnik analisis yang dipergunakan sebagai alat ukur yang selama ini diterapkan dalam mencapai tujuan MDG's.

Karena program KB tidak terlepas dari Pasangan Usia Subur, maka angka yang harus ada di tangan BKKBN untuk dikaji adalah angka PUS. BKKBN memiliki 2 sumber data PUS yaitu berdasar hasil pendataan keluarga yang by name by addressdan berdasar laporan pengendalian lapangan yang dilaksanakan rutin setiap bulan. Akan tetapi, karena pendataan keluarga dilakukan rutin setiap tahun maka pendataan keluarga merupakan cara pemutakhiran data PUS yang lebih up to date dibanding laporan Dalap. Oleh karenanya, disarankan BKKBN memulai langkah awal dengan memegang data PUS dari hasil pendataan keluarga.

Dengan berpegang pada data ini, memang BKKBN akan shock melihat bahwa angka unmet need dari hasil pendataan sangat jauh berbeda dan lebih besar dari angka unmet need Dalap. Walaupun demikian, angka ini boleh dikatakan sebagai angka asli yang tidak dibuat-buat sehingga lebih mudah penggarapannya dibanding angka-angka yang berdasar laporan bulanan.

Target di tahun 2013 lebih terfokus pada peserta KB Aktif, itu merupakan langkah tepat sebab peserta KB Baru belum tentu akan menjadi peserta KB kecuali apabila alat kontrasepsi yang dipergunakan adalah metoda kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, Implan, MOW dan MOP. Akan tetapi, dari angka yang ada ternyata sebagian besar peserta KB Aktif masih menggunakan pil, suntik dan kondom yang memungkinkan tingginya angka drop out.

Pada tahun 2014, target pada peserta KB Aktif ini bisa lebih difokuskan dengan mempertimbangkan peserta KB Baru dan Peserta KB Ganti Cara dalam penghitungan. Selama ini, target kinerja hanya difokuskan pada peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif. Sebenarnya, penghitungan target kinerja bisa dengan memasukkan angka drop out, angka perkiraan drop out, angka unmet need hasil pendataan dan angka capaian peserta KB Baru tahun lalu untuk menjadi taraget penambahan peserta KB Aktif.

Perhitungan menggunakan semua elemen yang mempengaruhi program KB ini akan membagi pembinaan terhadap peserta KB Aktif ke dalam dua target yaitu 1) penambahan target peserta KB Aktif melalui Peserta KB Baru dan 2) penambahan peserta KB Aktif melalui peserta KB Aktif ganti cara.

Hal lain yang mempengaruhi keberhasilan program KB adalah penetapan target peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru dilihat dari sisi metoda kontrasepsi yang dipergunakan. Selama masih menempatkan perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB Aktif non MKJP lebih besar maka selama itu pula angka TFR tidak akan turun dari kisaran 2,6. Oleh karenanya, kinerja program harus diarahkan pada :

1. Penambahan peserta KB Aktif melalui Peserta KB Baru MKJP sebesar 60% dan Non MKJP sebesar 40%
2. Penambahan peserta KB Aktif melalui Peserta KB Ganti Cara sebesar 60% MKJP dan 40% non MKJP.

Penetapan target ke arah MKJP dengan persentasi lebih besar ini menuntut sisi lain dari program yaitu keterdiaan anggaran untuk penggerakan. Dan yang perlu diwaspadai adalah berlakunya sistem BPJS yang belum matang akan berdampak pada biaya pelayanan yang besar kemungkinan tidak berimbang dengan lajunya pelaksanaan pelayanan.

BKKBN harus mewaspadai hal itu, bila tidak ingin program KB Gatot (Gagal Total) di tengah-tengah masyarakat dan diakhir pelaksanaan kegiatan mencapai MDG's bagian akhir.

Selamat beraktifitas dan semoga tulisan ini bermanfaat.

Salam Sukses, Salam KB 2 Anak Cukup

Semakin mantap KB-ku semakin mantap keluargaku....

EFEK JERA

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan satu jenis pekerjaan yang diincar oleh banyak orang. Ini terbukti dengan jumlah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang membludak saat formasi penerimaan CPNS dibuka oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Walaupun yang diterima hanya beberapa persennya, bahkan kurang dari 10%, peserta yang mengikuti seleksi sampai dengan test wawancara kerapkali sangat banyak. Walaupun penghasilan PNS masuk katagori tidak elite, akan tetapi masa tua sebagai mantan PNS lah yang menyebabkan pekerjaan ini diburu oleh ribuan bahkan jutaan orang. Dengan kata lain, ketika seorang CPNS lolos seleksi dan menjadi PNS, dia sudah menggagalkan jutaan orang untuk formasi yang sama yang dia duduki.

Sama hal-nya dengan para pekerja swasta, tidak semua PNS memiliki budi pekerti yang luhur, yang diharapkan menjadi panutan di masyarakat. Ada juga PNS yang memiliki sikap dan prilaku sangat bertentangan dengan kewajibannya untuk menjunjung tinggi martabat PNS sebagaimana tertuang dalam PP 53/2009 tentang disiplin PNS dan PP 45/1990 tentang Pernikahan dan Perceraian bagi PNS. Seharusnya, dengan melihat penjabaran dari kedua landasan hukum bekerjanya PNS, menjadi satu kerangka dalam bersikap dan berbuat.

PNS Selingkuh

Ada sebuah kejadian, seorang PNS yang baru saja menjadi PNS setelah CPNS-nya usai 2 tahun lamanya, melakukan perbuatan tidk terhormat yakni perselingkuhan. Yang lebih mencengangkan, perselingkuhan ini dilakukan satu atap walaupun berbeda bagian. Bahkan yang lebih fatal adalah ketika isteri dari PNS yang berselingkuh itu melaporkan secara tertulis kepada atasan di PNS mengenai perbuatan selingkuh tersebut yang diperkuat dengan pernyataan-pernyataan ber-meterai dan diketahui oleh Ketua RT juga warga setempat.

Proses pemeriksaan pun dilakukan. Sebuah keputusan barangkali akan segera ditetapkan. Akan tetapi, seberapa kuat ketetapan itu memberi efek jera terhadap pelaku perselingkuhan satu atap ? Saya masih sedikit gamang sebab ada yang menggelitik dari pernyataan dua PNS yang melakukan perbuatan tidak etis ini adalah bahwa kantor dimana dia bertugas, tidak akan memberlakukan hukum pemecatan sebab mereka berdua adalah asset yang tidak bisa "dibuang" oleh instansi.

Benarkah demikian ? Pasal demi pasal dari peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu sebenarnya sangat kuat. Pengejawantahannya yang seringkali dimandulkan.

Entah, bagaimana tanggapan para pembaca kalau perbuatan selingkuh itu dilakukan diinstansi BKKBN, wadah dimana selalu berkoar-koar untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera ? Hanya Tuhan yang mengetahui jawabnya dan semoga proses pemeriksaan yang dilakukan, membebaskan atasan mereka itu dari tuntutan sanksi akibat perselingkuhan tersebut. Apabila atasannya tidak menjatuhkan sanksi maka akan kena sanksi. Namun bila sanksi dijatuhkan kemudian tidak diback up oleh pimpinan tertinggi maka atasan langsungnya akan menjadi pimpinan yang mandul dan menjadi bahan cemoohan pelaku selingkuh tersebut.

Selamat berfikir dan berbuat.

EFEKTIF-NYA PROGRAM KB DI MATA PEMDA

Pembentukan BKKBD merupakan amanat dari Undang-Undang no 52 tahun 2009 yang seharusnya diimplementasikan dalam Peraturan Daerah. Akan tetapi, dari 500 kabupaten/kota di Indonesia, sampai dengan akhir tahun 2013 baru terbentuk 12 BKKBD. Bukan hanya masih sedikit yang terbentuk, bahkan di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang semula bersemangat akan membentuk, terkendala dengan pertanyaan dari pihak Organisasi dan Tata Laksana : apakah benar efektif pembentukan BKKBD bagi daerah ?

Pertanyaan ini sepertinya biasa saja, namun akan menjadi sangat luar biasa sebab pertanyaan itu mengandung arti adanya keraguan terhadap UU no 52/2009 bahkan notabene terhadap keberhasilan program Kependudukan dan KB di Indonesia. Barangkali, kalau disandingkan dengan hasil SDKI 2012 yang terus menerus digembar-gemborkan sebagai kegagalan program KB mungkin sekali pertanyaan ini sangat benar. Hanya saja, teramat naif bila hanya melihat program KB dari angka TFR. Program KB sebenarnya bisa dilihat dan diukur dari segala sisi, bukan semata-mata berhenti di angka TFR.

HAMIL dan LAHIR

Keluarga Berencana (KB) memiliki tujuan untuk mengatur kelahiran dengan mencegah terjadinya kehamilan melalui pemasangan alat kontrasepsi. Artinya, sebuah alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur berperan sebagai alat pencegah terjadinya kehamilan sehingga mengurangi kelahiran.

Inti dari program KB adalah mencegah terjadinya kelahiran. Oleh karena itu, selain TFR, BKKBN juga bisa menghitung efektifitas pengguna alat kontrasepsi terhadap jumlah kelahiran yang sudah dicegah pada tahun tertentu. Hal ini dilakukan dengan melakukan Analisis Multi Indikator dengan sumber data dari statistik rutin dan pendataan keluarga tahun lalu.

Angka efektifitas penggunaan alat kontrasepsi diperoleh dari jumlah efektifitas per mix kontrasepsi di kali dengan % pengguna alat kontrasepsi. Sedangkan angka kelahiran tercegah dilihat dari CBR tahun sekarang dikurang dengan CBR tahun lalu. Tehnik penghitungan ini terdapat dalam Analisis Multi Indikator yang rutin dilakukan Sub Direktorat Analisa dan Evaluasi.

Kalimantan Selatan, dengan menggunakan penghitungan pada analisis multi indikator terhadap data tahun 2012 menunjukkan angka efektifitas penggunaan alat kontrasepsi tertimbang sebesar 95,82 berhasil mencegah kelahiran sebanyak  138.142 selama tahun 2012.  Ini merupakan angka keberhasilan dalam program KB yang dijalankan BKKBN. Dengan efetifitas pengguna kontrasepsi sebanyak 95,82% maka tercegahlah kehamilan sehingga Kalimantan Selatan batal mendapatkan penduduk baru sebanyak 138.142 pada tahun 2012.

NILAI SEORANG PENDUDUK BARU

Angka kelahiran tercegah sebanyak 138.142 ini memang tidak terkait dengan TFR. Akan tetapi, angka kelahiran tercegah ini dapat dihitung sebagai beneffit cost program KB dengan penghitungan sebagai berikut :

1. Apabila program kesehatan dasar yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Balita berupa imunisasi lengkap beserta perawatan kesehatan senilai Rp. 2.000.000,- peroang maka dengan tercegahnya kelahiran sebanyak 138.142 ini berarti terdapat penghematan senilai Rp. 276.284.000.000,-
2. Apabila program Jampersal berlaku untuk ibu yang melahirkan dengan nilai Rp. 5.000.000,- setiap kelahiran maka kelahiran tercegah sebanyak 139.142 ini memberi penghematan senilai  Rp. 690.710.000.000,-
3. Apanila program pendidikan dasar diberikan kepada anak usia sekolah dasar senilai Rp. 3.000.000,- perorang maka angka kelahiran tercegah sebanyak 139.142 ini memberi penghematan senilai Rp. 414.426.000.000,-

Dari ketiga unsur utama yang terkait dengan kehamilan dan kelahiran ini jelas terlihat bahwa angka kelahiran tercegah sebanyak 138.142 memberi kontribusi berupa penghematan biaya belanja bagi daerah dengan total nilai Rp. 1.381.420.000.000,-

Apabila diperbandingkan dengan dukungan anggaran dari APBN untuk provinsi Kalimantan Selatan sebesar 33 milyar maka dukungan program KB untuk penghematan APBD sebesar 41.861,2%

Dengan penghitungan semacam ini maka pertanyaan, apakah benar efektif pembentukan BKKBD bagi daerah bisa dijawab dengan jawaban yang sangat pasti yaitu SANGAT EFEKTIF dan MEMANG PERLU DIBENTUK.

Ini hanya sumbang pemikiran, semoga berguna sehingga BKKBN mampu mewujudkan amanat UU No 52/2009 yakni terbentuknya BKKBD di 500 Kabupaten/Kota se Indonesia.

Salam Sukses,
Salam KB 2 Anak Cukup
Semakin MATANP KB-ku semakin Sejahtera Keluargaku