SCROLL

SELAMAT DATANG DI Uniek M. Sari's BLOG

Senin, 11 Februari 2019

MEMBACA AKAL SEHAT

Ketika seseorang diangkat menjadi pimpinan dalam satu organisasi, biasanya telah dilakukan berbagai uji kompetensi dan penilaian-penilaian manajerial. Penerapan uji kompetensi dan penilaian manajerial ini dimaksudkan agar sebagai leader, bisa berperan secara optimal agar bawahan-bawahan dapat melaksanakan tugas secara mandiri dan tujuan organisasi tercapai secara maksimal. Tetapi, tahu bahwa akal sehat seorang pemimpin bisa dilihat dari surat yang di tanda tangani oleh pemimpina tersebut ?\

Saya punya gambaran begini.

Pada suatu hari, ada 5 orang staf di salah satu bagian dari sebuah organisasi yang mengajukan permohonan ijin ke atasannya untuk tidak masuk kerja pada tanggal 1 Pebruari 2019. Alasan pengajuan ijin adalah mereka akan melakukan perjalanan ke luar daerah dengan menggunakan biaya mandiri. Sebagai atasan yang memahami bahwa ijin merupakan hak pegawai maka si atasan memberikan ijin dan mewajibkan dibuatnya ijin secara tertulis untuk legalitas permohonan ijin para bawahannya. Untuk staf di level bagian organisasi maka surat ijin cukup dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Bagian.

Di tanggal 1 Pebruari 2019 ke-5 orang ini tidak masuk kerja dan tentu tidak ada presensi baik di finger print maupun secara manual. Namun dengan adanya surat ijin yang diketahui oleh Kepala Bagian selaku atasan para staf tersebut maka ketidak hadiran tersebut syah menurut legal forma.

Akan tetapi pada tanggal 4 Pebruari 2019, terbitlah satu surat peringatan dari pimpinan organisasi yang isi-nya tidak memberikan ijin kepada staf-staf tersebut dan memasukkannya ke dalam kriteria TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN meskipun sudah ada ijin tertulis dari atasan langsung.

Dari gambaran ini, saya akan mengurai di bagian mana letak tidak berfungsinya akal sehat.

Terbitnya Surat Perigatan

Apabila dipelajari dengan teliti berdasarkan peraturan tentang kepegawaian maka terbitnya surat peringatan oleh pimpinan organisasi ini justru melanggar secara hukum atas :
  1. Posisi dan kedudukan Kepala Bagian selaku atasan langsung para staf yang meminta ijin untuk tidak hadir pada tanggal 1 Pebruari 2019
  2. Hak pegawai atas ijin dalam rangka menyelesaikan keperluan keluarga 
Apabila dilihat dari keuntungan dan kerugian maka terbitnya surat peringatan itu merupakan satu kerugian bagi pimpinan tidak memberikan efek jera karena cost beneffit menjalankan ijin lebih besar daripada cost beneffit kena sanksi pembatalan ijin keberangkatan.

Isi Surat

Isi surat secara ringkas dapat dilihat pada perihal surat. Disaat sebuah surat dilayangkan dengan kriteria berupa "pemberitahuan pembatalan ijin" maka surat itu sudah bersifat eksekusi terhadap permasalahan ijin. Sanksi semacam ini tentunya menyalahi ketentuan atau aturan karena pemberian sanksi seharusnya dilakukan sesuai tahap-tahapan seperti teguran lisan 1 sampai dengan 3 apabila tidak diindahkan baru teguran tertulis 1 sampai 3 dan seterusnya.

Pemberian sanksi pada kriteria Tanpa Keterangan memberikan gambaran bahwa eksekusi diberikan tanpa mempertimbangkan hak dan kewenangan kepegawaian yakni berupa tahap-tahap pemberian sanksi. Oleh karenanya, tidak-lah berlebihan apabila ada orang yang begitu menerima layangan surat peringatan merasa seperti dunia akan kiamat. Ini shock terapi yang bisa mencederai hukum karena tidak sesuai prosedur.

Ada baiknya, perihal surat adalah pemanggilan staf yang membuat permohonan ijin untuk kemudian diberi pembinaan terlebih dahulu.

Tujuan Surat

Tujuan surat merupakan hal penting yang menunjukkan apakah pimpinan memahami duduk persoalan dengan benar dan kemudian membuat satu penyelesaian dengan benar pula di pandang dari segala sisi terutama sisi hukum.

Ketika sebuah surat yang berisi pemanggilan, pembinaan atau teguran tentunya tujuan surat harus sesuai dengan siapa yang akan dipanggil, dibina atau ditegur. Adalah sangat tidak masuk dalam akal sehat ketika yang akan ditegur adalah staf sebuah bagian sesuai dengan isi surat tetapi tujuan surat adalah kepala bagian dimana staf yang akan ditegur itu berada. Kalaupun pemanggilan, pembinaan, teguran atau apapun isi surat itu mau diberitahuan juga kepada atasan staf yang akan ditegur maka posisi kepala bagian adalah sebagai tembusan surat.

Dengan pemahaman posisi demikian maka jelas bahwa surat ditujukan kepada pihak yang sesuai dengan isi surat sedangkan pihak lain yang dianggap bukan pihak utama cukup ditempatkan dalam posisi tembusan untuk mengetahui adanya surat yang bersifat teguran tersebut.

Akhirnya, dengan menelaah seluruh bagian dari surat maka ketiak seorang pimpinan akan menandatangani sebuah surat dapat membaca terlebih dahulu guna memutuskan akan menggunakan akal sehat ataukah menggunaka emosional semata.

Akal sehat akan membimbing pada kebenaran yang sebenarnya dan emosional akan mengarahkan akal sehat pada kasus-kasus hukum yang baru.
Good choise and great to be a Family Planning member !!!

Minggu, 06 Januari 2019

CAPAIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019 tahun ini akan berakhir. Semua Kementerian/Lembaga akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan anggaran guna mengetahui pencapaian indikator kinerja di instansi masing-masing. Tidak terkecuali dengan kegiatan pada Kependudukan dan Kelarga Berencana.

Mencapai Visi

Program dan anggaran di setiap lembaga pemerintahan tentunya di arahkan pada pencapaian Priroritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan sebagai visi lembaga pemerintahan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  2014-2019 tercantum Rencana Strategis BKKBN dengan visi “Menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas” dengan misi a) Mengarus utamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan; b) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; c) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga; d) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.dan e) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

Misi yang ditetapkan BKKBN adalah untuk mewujudkan visi BKKBN dan pengukuran pencapaian visi tersebut adalah dengan memantau secara berkala sasaran strategis  berikut 
  1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
  2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
  3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
  4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
  5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun).
  6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).
Indikator Keberhasilan

Tercapainya visi melalui pelaksanaan misi berdasar sasaran strategis yang telah ditetapkan maka perlu diketahui pula indikator-indikator yang mengarah pada keberhasilan dalam merealisasikan visi itu sendiri. Berikut indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan BKKBN dalam merealisasikan visi menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualias adalahs ebagai berikut :

1. Sasaran Strategis dan Sumber Data Pengukuran
  • Menurunnya angka kelahiran total diukur melalui angka kelahiran total per wanita usia subur (15-49 tahun)
  • Meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi modern diukur melalui persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)
  • Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi diukur melalui persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi
  • Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi diukur melalui persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
  • Meningkatya Peserta KB Aktif yang mempergunakan metoda kontrasepsi jangka panjang diukur melalui persentase peserta KB Aktif MJKP
  • Meningkatnya Peserta KB Aktif diukur melalui jumlah peserta KB Aktif Tambahan.
Dari seluruh sasaran strategis imi hanya Peserta KB Aktif tambahan yang pencapaiannya diambil dari statistik rutin sebagai sumber data-nya. Sedangkan yang lainnya bersumebr dari Survey Kepuasan Akuntabilitas Program KKBPK Tahun 2018.

2. Sasaran Program dan Sumber Data Pengukuran
  • Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun yang diukur dari persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS
  • Meningkatkan median usia kawin pertama yang diukur dari median usia kawin pertama perempuan
  • Meningkatnya pengetahuan keluarga tentang kependuduksn yang diukur dari persentase pengetahuan keluarga tentang kependudukan
  • Meningkatnya pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang alat atau cara kontrasepsi yang diukur dari persentase pengetahan PUS tentang alat/cara kontrasepsi.
  • Meningkatnya pemanfaatan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang diukur dari persentase kebijakan yang memanfaatkan analisis dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan
Sasaran program yang tidak dapat dilakukan pengukurannya melalui SKAP KKBPK Tahun 2018 adalah yang berkaitan dengankependudukan. Sesuai dengan narasi atas sasaran program ini maka pengukuran sasaran program bagian pengendalian kependudukan ini adalagh melihat pada jumlah Kabupaten/kota yang menjadikan kependudukan sebagai kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan di Kabupaten/Kota erwujd dalambentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga seharusnya target yang ditetapkan adalah memperbandingkan antara jumlah RPJMD Kabupaten/Kota yang menempatkan Pengendalian Penduduk sebagai salah satu klausul dalam RPJMD terhadap RPJMD Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.

3. Sasaran di Luar Rencana Staretgis dan Sumber Data Pengukurannya
  • Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi yang diukur dari indeks pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)
  • Terbentuknya Kampung KB yang dikur dari jumlah kampung KB yang dicanankan tahn 2018
  • Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB yang diukur dari persentase Kampung KB yang telah memiliki Pokja Kampung KB
  • Meningkatnya pengetahuan orangtua tentang pengasuhan anak yang diukur dari persentase orangtua hebat yang memiliki Baduta terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan
  • Meningkatnya Akuntabilitas kinerja program dan anggaran yang diukur dari penilaia evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) hasil audit BPKP
  • Meningkatnya pencapaian kinerja yang diukur dari persentase pencaian kinerja hasil audit Kinerja BPKP
  • Meningkatnya pencapaian output yang diukur dari persentase pencapaian output program KKBPK
  • Meningkatnya penyerapan angaran yang diukur dari persentase penyerapan anggaran
  • Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya yang diukr dari persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya.
Dari seluruh sasaran program ini sasaran pengetahua remaja dan sasaran mengenai pengetahuan orangtua tentang pengasuhan anak yang bisa diambil dari data SKAP KKBPK Tahun 2018 sedangkan lainnya diambil dari aplikasi yang terkait pelaksaaan program dan angaran.

Analisis Keberhasilan

Dalam mencapai sasaran strategis program KKPBK harus dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota karena beberapa urusan pemerintahan dalam program KKBPK berdasar UU 23 tahun 2014 berada di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sasaran strategis dan sasaran program didistribusikan lagi ke Organisasi Perangkat Daerah Program Keluarga Berencana Kabupaten/Kota berupa kegiatan-kegiatan strategis. Dari pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota inilah yang kemudian menjadi tolok ukur pencapaian sasaran strategis di tingkat provinsi dan kemudian diperhitungkan secara nasional.

Dari pencapaian ini harus dilakukan dianalisis atas hasil dari pencapaian sasaran strategis dengan memperbandingkan 2(dua) sasaran strategis atau dengan memperbandingkan antara pencapaian sasaran strategis dengan sasaran program.

1. Analisis pencapaian dalam sasaran strategis
  • TFR dan mCPR
  • mCPR dan Unmet Need
  • PA MKJP dan PA Tambahan
2. Analisis pencapaian sasaran strategis dan sasaran program
  • TFR dan ASFR serta Peningkatan Usia Kawin Pertama Perempuan
  • mCPR dan Pengetahuan PUS tentang alat/cara ber-KB
Dari hasil analisis ini akan diperoleh beberapa diagram yang sudah menjadi perhatian pada rencana kegiatan tahun ke depan. Apalagi tahun 2020 merupakan tahun dengan sistem pemerintah yang dihasilkan dari Pemilihan Umum tentunya perlu strategi dan rencana kerja yang lebih terfokus sesuai hasil capaian dalam RPJMN 2014-2019 dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berakhir di tahun 2025.

Pencapaian sasaran di luar rencana strategis sifatnya hannya penunjang yang diperlukan sebagai tolok ukur pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Masih mengacu pada dasar yang sama, pembahasan tentang ini akan disampaikan pada artikel yang lain.

Skema Hasil Analisis dan Tindak Lanjut

Capaian TFR yang rendah memberikan gambaran bahwa terdapat permasalahan berkaitan dengan pengetahuan Pasangan Usia Subur dalam mengatur jarak dan jumlah kelahiran. Rendahnya TFR tidak dapat disandingkan dengan tingginya ASFR kelompok umur 15-19 tahun sebab TFR adalah jumlah dari 5 kelompok umur ASFR dimana kelompok umur 15-19 tahun hanya salah satu saja dari 5 kelompok umur yang di survey.

Capaian mCPR yang rendah memberikan gambaran bahwa terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang jenis, sifat dan cara kerja alat kontrasepsi modern. Rendahnya mCPR justru dapat disandingkan dengan beberapa sasaran strategis maupun sasaran program seperti rendahnya pengetahuan PUS terhadap alat atau cara kontrasepsi dan tingginya unmet need.

Tingginya unmet need memberikan gambaran bahwa masih banyak pasangan usia subur yang tidak mendapatkan informasi yang benar terkait dengan sarana pelayanan kontrasepsi serta jenis dan cara kerja kontrasepsi sehingga tidak mendapatkan akses untuk pelayanan KB. Tingginya unmet need dapat disandingkan dengan pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi.

Capaian secara nasional merupakan titik ukur keberhasilan provinsi-provinsi dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai sasaran strategis dan sasaran program. 
Diagram yang mungkin etrbentuk adalah

1. TFR versus mCPR

  • TFR tinggi dan CPR tinggi diperlukan perbaikan atau pembenahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan melalui kader-kader IMP dan Kampung KB dalam kegiatan Rumah Dataku
  • TFR tinggi dan CPR rendah diperlukan pembinaan terhadap Pasangan Usia Subur melalui Kelompok kegiatan (Poktan) seperti BKB, BKR, BKL dan UPPKS
  • TFR rendah dan CPR tinggi diperlukan pembinaan kelestarian ber-KB dan meningkatkan kualitas ber-KB bagi Pasangan Usia Subur melalui kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL dan UPPKS
  • TFR rendah dan CPR rendah diperlukan pembinaan terhadap petugas lapangan KB dalam melaksanakan tugas penyuluhan dan tugas pencatatan/pelaporan.
2. mCPR versus Unmet Need
  • mCPR rendah dan Unmet Need tinggi diperlukan pembendahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Akan lebih mudah bila dilakukan pencatatan dan pelaporan melalui data basis yang benar-benar riil di lapangan. Terutama melalui Rumah Dataku di Kampung KB
  • mCPR rendah dan Unmet Need rendah  diperlukan pembinaan terhadap petugas lapangan untuk menambah wawasan tentang alat kontrasepsi, tehnik penyuluhan, penggunaan alat bantu pengambilan keputusan juga tentang peran dan fungsi kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL dan UPPKS dalam pembinaan kelestarian peserta KB
  • mCPR tinggi dan Unmet Need tinggi diperlukan pembendahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Akan lebih mudah bila dilakukan pencatatan dan pelaporan melalui data basis yang benar-benar riil di lapangan. Terutama melalui Rumah Dataku di Kampung KB
  • mCPR tinggi dan Unmet Need rendah diperlukan pembinaan kelestarian ber-KB dan meningkatkan kualitas ber-KB bagi Pasangan Usia Subur melalui kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL dan UPPKS
3. PA MKJP versus PA Tambahan
  • PA MKJP rendah dan PA Tambahan tinggi perlu dilakukan penyuluhan tentang peningkatan kualitas akseptor KB dari Non MKJP ke arah MKJP oleh petugas lapangan KB dan peningkatan kompetensi petugas lapangan KB tentang jenis dan fungsi alat/cara kontrasepsi.
  • PA MKJP rendah dan PA Tambahan rendah perlu dilakukan peningkatan kompetesni petugas lapangan KB terhadap program KKBPK
  • PA MKJP tinggi dan PA Tambahan rendah diperlukan pembendahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Akan lebih mudah bila dilakukan pencatatan dan pelaporan melalui data basis yang benar-benar riil di lapangan. Terutama melalui Rumah Dataku di Kampung KB
  • PA MKJP tinggi dan PA Tambahan tinggi diperlukan pembinaan kelestarian ber-KB dan meningkatkan kualitas ber-KB bagi Pasangan Usia Subur melalui kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL dan UPPKS
Demikian pembahasan tentang capaian kinerja ini dan akan bersambung dengan artikel lain