SCROLL

SELAMAT DATANG DI Uniek M. Sari's BLOG

Selasa, 15 Oktober 2019

INISIATOR dan INOVATOR atau PLAGIATOR

Manager dan Perannya

Dalam sebuah organisasi modern, struktur organisasi menjadi hal penting sehingga proses manajemen dapat berjalan dan tujuan organisasi dapat tercapai. Pada stratifikasi sosial, piramida  merupakan gambaran dari struktur yang ada di dalam organisasi.

Pada lapisan paling bawah dan jumlahnya sangat besar adalah para pelaksana yang bisa juga disamakan dengan staf atau bawahan. Komposisi lapisan ini setidaknya sebesar 40% dari total jumlah sumber daya manusia organisasi. Lapisan berikutnya adalah level lower manager setingkat eselon IV atau eselon V dan supervisor. Komposisi lapisan ini setidaknya 30% dari total jumlah sumber daya manusia organisasi. Komposisi pada lapisan ketiga adalah middle manager setingkat site manager atau eselon III setidaknya 15% dan Top manager atau setingkat manager atau eselon II sebanyak 10% dan sisanya merupakan lapisan paling puncak dengan jumlah yang sangat kecil.

Akan tetapi dalam hal pelaksanaan peran, posisi piramida struktural justru terbalik dimana pada top manager ke atas memiliki peran yang sangat besar karena menjalankan fungsi manajerial dalam bentuk pembuatan keputusan atau kebijakan organisasi yang mengikat seluruh anggota organisasi. Pada middle manager perannya lebih rendah daripada top manager yakni menterjemahkan kebijakan dan mengatur yang melaksanakan kebijakan serta dapat memberikan sanksi berupa hukuman dan penghargaan atas pelaksanaan keputusan atau kebijakan organisasi. Pada lapisan ketiga yakni lower manager memiliki peran yang hanya sebatas melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Sedangkan pada stratifikasi sosial paling bawah terkait dengan peran hanya memiliki peran sebagai pembantu pelaksana kebijakan bahwa sebagai bagian yang terkena aturan hukum dari kebijakan itu sendiri.

Stratifikasi yang digambarkan tersebut masih pada organisasi sederhana dengan wilayah yang terbatas. Semakin luas wilayah kerja organisasi maka strukturnya akan semakin majemuk dan perannya tentu juga tidak sesederhana yang sudah diuraikan.

Selain peran-peran yang berkaitan dengan fungsi manajerial, masing-masing level stratifikasi menjalankan juga peran yang tidak terlepas dari prinsip kepemimpinan. Prinsip yang terkenal adalah ing arso sung tolodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah-tengah dapat membangun karsa dan mendorong atau memberi dukungan dari belakang.

Pengertian Konsep

Berhubungan dengan peran kepemimpinan, hal yang lazim terlihat dalam suatu organisasi adalah upaya untuk mencapai tujuan. Apabila tujuan menjadi target utama organisasi maka sudah pasti peran manager dan prinsip kepemimpinan ini akan saling berkaitan.

Pemberian target bukan hanya menyangkut program kerja-program kerja melainkan pada hal-hal yang lebih bersifat pada pembentukan karakter diri terutama sebagai seorang manager atau pemimpin. Target pribadi justru lebih kompleks dengan tujuan utama untuk membentuk karakter yang cerdas, ulet, kemitraan  yang dapat memberi contoh, membangun karsa dan memberi dukungan kepada bawahan atau staf nya.

Beberapa konsep yang berkaitan dengan pemenuhan target pembentukan karakter adalah sebagai inisiator dan inovator. 

Inisator

Inisiator adalah orang yang memiliki inisiatif atau yang memiliki pra karsa. Kata inisiatif itu setara dengan prakarsa sedangkan prakarsa adalah upaya atau tindakan mula-mula yang dimunculkan oleh seseorang. Atau bisa juga diartikan sebagai yang mempelopori, mengikhtiarkan atau mengusahakan  untuk pertama kalinya sebelum orang lain melakukan.

Penjelasan konsep inisiator ini berarti sesuatu hal yang belum pernah dilakukan oleh orang lain kemudian untuk pertama kali dilakukan. Seorang inisiator lebih sering bermain konsep atau rancangan kegiatan yang memang bersumber dari kematangan pengalaman dan pendalaman pengetahuan sehingga dapat melihat dengan jelas hal apa yang perlu dilakukan sedangkan orang lain belum memulainya. Akan tetapi, sebagai inisator bukanlah eksekutor yang menuntaskan inisiatifnya.

Kembali pada peran manager maka sebagai inisator, seorang manajer memiliki kemampuan untuk memberikan inisiatif tentang apa yang bisa dilakukan oleh bawahan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Bukan pada tahap sebagai orang yang menyelesaikan apa yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Contoh nyata sebagai seorang inisiator adalah yang pertama kali menggunakan thumbler sebagai tempat minum dalam rangka mengurangi sampah pelastik. Atau tidak menggunakan tas kresek melainkan menggunakan keranjang belanja sebelum dikeluarkan larangan penggunaan tas kresek saat berbelanja.


Inovator

Inovator adalah orang yang memperkenalkan gagasan, metoda dan sebagainya yang baru  Dalam hal ini yang dilakukan oleh seorang inovator adalah melakukan analisa terhadap cara atau metoda atau gagasan yang mungkin sudah ada namun tidak sesuai dengan kondisi sekarang atau bisa jadi jugacara atau metoda atau gagasan yang memang belum ada akan tetapi dibutuhkan saat sekarang. Yang pasti gagasan, metoda atau cara ini benar-benar baru.

Seorang manager atau pemimpin sudah lazim bila menjadi inovator agar pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi tidak monoton atau statis yang menyebabkan kejenuhan. Dengana danya gagasan, metoda atau cara yang baru maka sangat memungkinkan menjadi energyzer bagi sumber daya manusia organisasi.

Contoh nyata seorang inovator adalah saat menemukan gagasan dalam mengurai kemacetan dengan melakukan kampanye penggunaan sepeda melalui perbuatan nyata yaitu tidak menggunakan mobil di jam-jam jalan padat. Atau ketika kampanye program menggunakan tatap muka sudah mulai menjemukan maka dipergunakan kampanye program melalui film, video, lagu dan sebagainya.

Yang Manakah ?

Dalam masa-masa sekarang ini dimana seorang pemimpin diminta membuktikan integritas terhadap organisasi yang dipimpin dengan menetapkan 100 hari program kerja yang bisa dicapai setelah disyahkan menjadi pemimpin sebuah organisasi atau unit organisasi maka perlu diamati pencapaian target kinerja 100 hari tersebut baik sebagai inisiator, inovator atau sekedar plagiator.

Berikut adalah analisa kasus terkait tiga kriteria tersebut :

Inisiator

Ketika seorang manager mendapat tugas tugas sebagai seorang mentor dari peserta Pelatihan Dasar (Latsar) saat melaksanakan Rancangan Aktualisasi, seorang inisator tidak akan memberikan konsep apa yang bisa diselesaikan oleh peserta Latsar melainkan memberikan inisiatif beberapa pilihan apa yang bisa dikerjakan oleh peserta Latsar. Dari pilihan inisatif tersebut, Peserta Latsar memiliki kesempatan untuk memikirkan, memilih dan memutus apa yang akan dikerjakannya agar dapat mewujudkan tujuan dari pembuatan rancangan aktualiasasinya. 

Dengan beberapa argumentasi yang dapat membuka wawasan dan pemikiran peserta Latsar sehingga berbekal argumentasi tersebut peserta Latsar dapat memutuskan akan mengerjakan apa yang menurutnya bisa dilakukan. Inisiator kemudian akan membiarkan yang telah diberikan inisiatif tadi untuk menyelesaikan secara keseluruhan apa yang yang menjadi tanggung jawabnya menyangkut penyelesaian Rancangan Aktualiasasi.

Inisiator akan gagal peran disaat peserta Latsar justru hanya meng copy paste dari pemikiran mentornya. Ini bisa diarahkan sebagai plagiator. Apalagi kalau kemudian secara keseluruhan dari yang dikerjakan oleh peserta Latsar adalah pemikiran mentor. Dalam ini, seorang manager atau pemimpin justru tidak melaksanakan kepemimpinan dengan benar karena lepas dari prinsi ing arso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.

Inovator

Ketika seorang manager mendapat target pencapaian kinerja selama 100 hari sejak diangkat dalam sebuah jabatan kemudian menemukan gagasan, ide, metoda dan cara yang baru dan berbeda dengan sebelumnya maka boleh jadi hal itu merupakan fungsi pemimpin sebagai inovator yang kemudian diikuti oleh manager di bawahnya dan bawahannya.

Inovator akan disebut gagal peran manakala ide, gagasan, metoda atau cara yang diunggulkan ternyata bukan berasal dari pemikiran sendiri melainkan berasal dari hal yang sudah ada melainkan hanya tempat penerapannya yang berbeda.

Contoh dalam hal hemat energi dan air sebenarnya sudah ada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2012 tentang pembentukan tim gugus tugas penghematan energi dan air, berarti ketika kegiatan pembentukan tim gugus tugas ini menjadi salah satu dari 100 hari program kerja maka penempatan kegiatan ini tidak termasuk dalam inovasi melainkan hanya pelaksanaan dari ketentuan hukum yang berlaku yang sebenarnya sudah ada di tahun 2012. Apalagi bila ternyata ide atau gagasan itu ternyata munculnya bukan dari pemikiran sendiri melainkan dari pemikiran bawahan maka

Seorang manager atau pemimpin akan gagal peran sebagai insiator dan inovator disaat target pembentukan karakter yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya justru dia ambil dari pemikiran keseluruhan dari bawahan atau stafnya. Dalam hal ini, seorang manager atau pemimpin justru dapat dianggap plagiator. Mengarah pada prinsip yang seharusnya dipunyai seeorang pemimpin yakni ing arso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani maka perilaku seperti ini hanya mengurangi wibawa sebagai manager atau pimpinan.

Kesimpulan

Untuk menjadi seorang pemimpin sebaiknya tidak menggunakan rumus ATM dalam arti Amati, Tiru dan Mulai dari sekarang melainkan justru harusnya menggunakan rumus ATM dalam artian Analisa, Terjemahkan dan Modifikasi.

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua terutama bagi penulis.

Salam KB !!
I am proud to be a family planning participant


Senin, 14 Oktober 2019

PENDATAAN KELUARGA : PENGALAMAN, PEMBELAJARAN DAN PROSPEK

Undang Undang 52 Tahun 2009 diterbitkan sebagai pengganti dari UU no 10 tahun 1992 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan program Keluarga Berencana dan bahkan dalam UU 52/2009 disempurnakan menjadi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Tindak lanjut dari terbitnya UU 52/2009 adalah Peratura Presiden nomor 62 tahun 2010 yang emuat tentang perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Hal ini kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/2011 dan 82/2011 tetang struktur organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Perwakilan BKKBN di Provinsi.

Sedangkan secara program, terbitnya Undang-Undang 52/2009 ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam hal ini, PP 87 tahun 2014 memunculkan satu pokok bahasan baru yakni Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Lahirnya PP 87 tahun 2014 ini beriringan dengan lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pada Lampiran N yang ternyata juga memuat tentang Sistem Informasi Keluarga yakni pada Sub Urusan ke 2 point d.

Pada pasal PP 87 tahun 2014 pasal 53 disebutkan bahwa Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Oleh karenanya, di tahun 2015 elah dilaksanakan Pendataan Keluarga sebagai pengejawantahan pasal 53 PP 87 tahun 2014 ini.

Mengacu pada pasal 53 tersebut dan pada pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015, berarti pada tahun 2020 akan dilaksanakan Pendataan Keluarga tahun kedua sejak diterbitkannya PP 87 Tahun 2014. Tulisan ini mencoba menguraikan pengalaman, pembelajaran dan prospek dari pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN.

Pengalaman dan Pembelajaran

Landasan Hukum

PP 87 Tahun 2014 yang menjadi landasan pelaksanaan pendataan keluarga pertama dengan menggunakan jangka waktu 5 tahun sekali tidak ditindak lanjuti dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN maupun dalam bentuk Keputusan Kepala BKKBN melainkan hanya berlandaskan pada 
  1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/7580/SJ tanggal 19 Desember 2014, perihal Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  2. Surat Deputi bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi nomor 768/RC.001/G4/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2015.
  3. Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN Nomor 922/HK.015/G4/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
Dengan tiga jenis surat inilah seluruh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menerbitkan surat pelaksanaan pendataan di seluruh tingkatan wilayah. Dan pada Panduan Tata Cara Pendataan Keluarga Tahun 2015 berlandaskan pada SUrat Edaran Sekretaris Utama BKKBN.

Pada tahun 2016 barulah diterbitkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481/PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga dimana pembahasan tentang Pendataan Keluarga terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2).

Dari uraian ini sangat jelas bahwa tahun 2015 memberikan pengalaman  pelaksanaan Pendataan Keluarga yang tidak dilandasi payung hukum secara operasional berbentuk Peraturan Kepala BKKBN atau Keputusan Kepala BKKBN melainkan hanya sampai pada terbitnya Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN.

Proses

Di dalam panduan ini disampaikan secara rinci tata cara pelaksanaan kegiatan baik secara manajerial maupun secara operasional sehingga memudahkan pelaksanaan pendataan lima tahun sekali di tahun pertama yakni 2015. Secara manual, pelaksanaan pendataan keluarga di tahun 2015 memiliki keseragaman baik pola maupun sistematika-nya yang bukan hanya aman dari segi pelaksanaan akan tetapi aman dari sisi penggunaan anggaran.

Hal lain yang diatur di dalam Panduan ini adalah ketentuan mengenai operasional pendataan dimana pada angka 3 mengenai Pengolahan dan Umpan Balik / Pencetakan Output disebutkan 
  1. Pengolahan hasil Pendataan Keluarga menggunakan metode Data Capture atau Data Entry dengan Alih Daya memanfaatkan jasa pihak ketiga, hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan tenaga dan sarana yang dimiliki.  
  2. Setelah pengolahan hasil pendataan selesai dilakukan, maka akan didapatkan basis data keluarga Indonesia secara nasional. Untuk memberikan umpan balik kepada para pengelola data dan informasi di setiap tingkatan wilayah diperlukan pencetakan output basis data keluarga tersebut, yang akan digunakan oleh kader pendata sebagai dasar pembuatan peta keluarga di tingkat RT, serta juga digunakan untuk dasar pemutakhiran data keluarga tahun berikutnya pada periode pendataan keluarga secara nasional 
Dengan adanya pilihan pada proses pengolahan ini menyebabkan adanya perbedaan hasil dari proses pendataan keluarga. Kedua jenis proses pengolahan ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berdampak cukup signifkan pada penyimpanan data di aplikasi.
  1. Pada pengolahan data capture hanya memerlukan tenaga ahli dan mesin scanner karena formulir-formulir yang sudah berisi data hanya perlu di scan kemudian akan dialihkan menjadi simbol angka, huruf dan gambar sehingga bisa diupload ke aplikasi dan tersimpan sebagai data mentah berupa tabel-tabel. Untuk kebutuhan tenaga dalam pengolahan data capture ini lebih sedikit karena cukup mempekerjakan tenaga ahli untuk melakukan scanning. Akan tetapi permasalahan yang muncul dari pengolahan menggunakan data capture ini adalah jusru pada saat scanning dimana alat scanner salah membaca simbol huruf, angka dan gambar yang ada di formulir karena bentuk tulisan tangan pendata yang berbeda-beda. Yang paling sering terjadi adalah kekeliruan saat membaca antara huruf dan angka sehingga bisa ditemui saat pertanyaan dalam formulir mengenai lamanya ber KB yang seharusnya berisi angka 8 boleh jadi terbaca 13 atau bisa jadi terbaca huruf B. Akibatnya terdapat kendala saat data mentah ditarik ke dalam format PDF sebagai output yang akan dicetak dan dimanfaatkan.
  2. Pada pengolahan data entry, kesalahan yang terjadi dalam proses data capture tidak akan terjadi sebab data yang terdapat di formulir yang berupa tulisan tangan bisa dibaca dan disesuaikan dengan pertanyaan. Akan tetapi dalam cara pengolahan ini  perlu tenaga yang lumayan banyak untuk melakukan entry data. Disamping itu, kemampuan dalam menggunakan aplikasi pendataan keluarga perlu mendapat perhatian khusus sebab di tahun 2015 penggunaan aplikasi masih terbatas pada mereka yang memiliki basis pendidikan di bidang IT, Sedangkan tidak semua yang memahami IT adalah yang memahami program KKBPK sehingga kesalahan bisa terjadi pada saat melakukan input yang berkaitan dengan program KB terutama yang berkaitan dengan usia kawin pertama dan jenis-jenis alat kontrasepsi.
Dari uraian ini sangat jelas bahwa apapun proses pengolahan yang dipilih untuk menyimpan data memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi dalam hal ke akurat an data maka proses pengolah data entry lebih terjamin daripada data capture. Apalagi dengan ketersediaan dana yang memadai pada kegiatan pendataan keluarga tahun 2015, hal tersebut dapat diantisipasi. Provinsi Kalimantan Selatan telah membukti keberhasilan proses pengolahan data entry dengan cara 

1. Melatih seluruh petugas lapangan KB untuk melakukan sendiri entry data
2. Pendampingan tenaga entry yang disewa oleh petugas lapangan KB guna verifikasi data

Dengan dilakukannya entry data sendiri oleh PKB maka disaat ada kekeliruan dalam tulisan kader di formulir, PKB akan secara langsung memperbaiki tulisan sebab seorang PKB akan hapal dengan warga yang dibinanya. Terhadap tenaga yang disewa PKB untuk melakukan entry karena keterbatasan kemampuan IT-nya maka dengan sendirinya bila ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh pelaksana entry dengan segera dapat dikomunikasikan dengan PKB.

Aplikasi

Umpan balik atau cetak output dapat diberikan apabila proses penyimpanan data dapat dilakukan dengan baik dipengaruhi 3 hal yaitu validasi, server dan jarak.

Validasi saat data diinput ke aplikasi sangat penting sebab dengan validasi ini data-data yang masuk ke server telah disaring antara data yang valid dan tidak valid. Untuk penentuan validasi data maka konsep-konsep yang berkaitan dengan pertanyaan dalam formulir hars jelas dibahasakan juga dalam program aplikasi. Pada tataran ini seharusnya programer mempelajari dengan benar keseluruhan program KKBPK sehingga paham dengan benar secara kuantitas maupun kualitas konsep tentang Balita, Remaja, Lansia, Pasangan Usia Subur, Alat Kontrasepsi termasuk batasan-batasan masing-masing konsep. Contoh sederhana adalah tentang remaja. Kalau hanya berhenti pada konsep penduduk berusia 11 sampai dengan 24 tahun maka Pasangan Usia Subur yang berusia 17 tahun akan lolos dalam aplikasi termasuk kriteria remaja. Oleh karenanya perlu batasan yang jelas bahwa apabila sudah menikah meskipun usianya 115, 16 atau 17 tahun makan tidak dikelompokkan sebagai remaja. Dengan proses validasi yang sejak awal dibangun oleh programer maka tidak akan terjadi ada data yang tergolong tidak valid dan masuk ke aplikasi melainkan akan langsung tertolak oleh sistem. Validasi berdasarkan konsep ini sangat mutlak diperlukan karena data tidak valid hanya akan membebani server disebabkan data tidak valid ini tetap tersimpan dalam sistem namun tidak dapat ditarik sebagai data mentah.

Hal lain yang mempengaruhi aplikasi adalah kapasitas server dalam penyimpanan data.

Berikut gambaran sederhana dari data yang dihasilkan pada Pendataan Keluarga Tahun 2015.

Gambar di atas adalah file-file hasil entry data yang dilakukan oleh PKB Provinsi Kalimantan Selatan ke aplikasi pusat. Terdapat perbedaan ukuran masing-masing file dimana ukuran terbesar adalah Kelurahan Teluk Dalam di Banjarmasin dan terkecil adalah Desa Angkinang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ukuran file di Desa Angkinang sebesar 435 KB (KiloByte) dan ketika file dibuka berisikan 315 Kepala Keluarga. Artinya setiap keluarga rata-rata memerlukan 1,38 KiloByte guna diupload ke aplikasi penyimpanan data. Dengan target hasil pendataan keluarga seluruh Indonesia sebanyak 70.000.000 kepala keluarga maka diperlukan server dengan ukuran 96.600.000 KiloByte atau setara dengan 96,6 GB (GegaByte). Apabila sebuah server memiliki kemampuan menyimpan file sebanyak 32 GB maka dalam pelaksanaan pendataan keluarga dibutuhkan paling tidak 3 atau 4 server dengan kapasitas penyimpanan 32GB. Penyediaan server dengan kapasitas yang rendah tentunya akan sangat berpengaruh terhadap proses penyimpanan data,

Hal lain yang juga berpengaruhi dalam proses penyimpanan data adalah jarak antara titik awal upload dengan server tempat penyimpanan data. Analogi guna memahami perlunya mempertimbangkan jarak adalah pesawat terbang. Untuk tiba di Jakarta, pesawat terbang dari Papua atau Papua Barat akan transit di 2 (dua) bandara. Analogi yang lain dan berkaitan dengan akses jaringan adalah bahwa setiap provider akan menyedian BTS di titik-titik tertentu yang akan menyambung satu sama lain sehingga akses jaringan akan stabil. Setidaknya dari satu tempat ke tempat lain diperlukan paling sedikit 3 (tiga) titik. Gambaran pesawat dan akses jaringan ini bila diposisikan pada proses penyimpanan data tentunya sangat mendekati. Saat sebuah file dengan ukuran 435 KB diupload ke server yang ada di Pusat dimana titik awal berada di Jawa Barat tentu akan berbeda kecepatan dengan titik awal di Kalimantan Utara dan akan berbeda pula kecepatannya dengan yang titik awalnya di Papua.

Dari ketiga uraian mengenai aplikasi ini dapat tergambar bahwa ketika proses penyimpanan data ke server di pusat terjadi antrian yang cukup panjang. Akibat yang ditimbulkannya tentu saja pada kualitas data yang tersimpan.

Prospek Tahun 2020

Manfaat pendataan keluarga sebenarnya sangat besar. Data keluarga yang meliputi individu dan juga kondisi sosial ekonomi di dalamnya sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan di semua sektor. Untuk sanitasi, dari pendataan keluarga sudah diperoleh data tentang jamban dan air bersih. Untuk kepemilikan rumah pun sudah tersedia di aplikasi pendataan keluarga. Dengan manfaat-manfaat tersebut dan diperkuat dengan penggunaan NIK sebagai primary key saat input data maka akan sangat memungkinkan hasil pendataan keluarga ini dipergunakan atau dimanfaatkan oleh sektor lain sebab sifatnya by name by address yang bukan terdata dari hasil pelayanan melainkan dari kunjungan rumah ke rumah. Apalagi bila pelaksanaan di tahun 2020 ini dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan baik terhadap landasan hukum, pemilihan proses pengolahan yang tepat dan aplikasi penyimpanannya dimaksimalkan. 

Hanya saja ada batasan-batasan yang perlu didalami lebih lanjut yakni bahwa berdasar UU 23 Tahun 2014 Lampiran N sub urusan ke 2 Keluarga Berencana  point d tentang Sistem Informasi Keluarga bahwa kewenangannya berada di Pemerintah Pusat yang tidak dibagi dan atau tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Ini merupakan landasan hukum kenapa pada pendataan keluarga tahun 2015 lalu basis data keluarga tidak berada di level Kabupaten/Kota sebagaimana Sistem Informasi Kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karena, penempatan Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai perpanjangan tangan BKKBN menjadi acuan agar jarak yang sudah dibahas tadi dapat dipersingkat dengan menempatkan server-server secara regional di Perwakilan BKKBN Provinsi. Hal ini menjadi batasan bahwa Pendataan Keluarga yang merupakan data basis program KKBPK dalam Sistem Informasi Keluarga tidak dapat diintegrasikan ke dalam basis data kependudukan karena level kewenangannya yang berbeda. Akan tetapi, pemanfaatannya bisa dilakukan dengan proses perjanjian kerjasama.

Untuk tahun 2020, pendataan keluarga harus dilakukan lagi.karena

  1. Merupakan amanat dari PP 87 Tahun 2014 bahwa pendataan keluarga dilakukan setiap 5 tahun sekali, 
  2. Selama 5 tahun pasca pelaksanaan Pendataan Keluarga 2015 proses update data keluarga tidak berjalan secara sempurna. Hal ini bisa jadi disebabkan perpindahan atau mutasi aplikasi ke Sistem Informasi Keluarga atau bisa juga dikarenakan mind set pencatatan pelaporan masih menggunakan pola lama yaitu mengandalkan laporan formulir manual.
Untuk itu perlu pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2020 perlu diperkuat dengan cara

  1. Memberikan payung hukum yang kuat seperti Peraturan Kepala yang memuat tentang Pedoman Pendataan Keluarga secara khusus (terlepas dari SIGA)
  2. Menyempurnakan sarana dan prasarana terutama aplikasi penyimpanan data
  3. Menyiapkan sumber daya manusia sebagai petugas entry data
  4. Tetap melaksanakan pendataan keluarga dengan sistematika yang sudah dibangun pada tahun 2015 yaitu berupa mekanisme menejerial dari tingkat Desa/Kelurahan hingga Provinsi.
Tahun 2020 tinggal menghitung bulan, semoga tulisan ini bermanfaat.
Salam KB !!
I am proud to be a family planning participant


Rabu, 02 Oktober 2019

KETIKA KEPUTUSAN TIDAK MEWAKILI ORGANISASI

Organisasi menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian,  adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikatdalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang disebut bawahan.

Saya mencoba mengurai satu persatu dari pengertian organisasi tersebut.
  1. Persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama memberikan gambaran bahwa keterikatan antara orang perorang di dalam sebuah organisasi dibarengi dengan sebuah kerjasama. Tanpa ada kerjasama maka persekutuan itu bukanlah organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengerian organisasi bisa di aplikasikan serendah-rendahnya di tingkat keluarga dan setinggi-tingginya di tingkat negara.
  2. Secara formal memberikan gambaran bahwa kerjasama itu dilakukan dengan legitimasi yang syah baik menurut undang-undang formal maupun menurut norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi terhadap persekutuan  menjadi dasar terselenggaranya sebuah kerjasama.
  3. Pencapaian tujuan merupakan sesuatu yang akan dipenuhi atas terbentuknya persekutuan tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas yang bersifat fisik maupun non fisik, material maupun immaterial..
  4. Atasan dan bawahan merupakan deskripsi yang memperjelas pola hubungan antar perorangan dalam perserikatan itu sendiri sehingga alur perintah dalam rangka mencapai tujuan semakin jelas dan mudah dilakukan.


Ideal-nya setiap organisasi akan dapat mencapai TUJUAN yang telah ditetapkan apabila sebuah persekutuan sudah dilegitimasi untuk kerjasama dan pola kerjasama yang jelas.

Penetapan tujuan biasanya disesuaikan dengan tingkat  kebutuhan organisasi itu sendiri yang terkait dengan manusia, peralatan, cara/tehnik dan keuangan. Namun ada kalanya sebuah organisasi yang dibetuk dengan dasar legitimasi yang kuat ternyata tidak dapat mewujudkan tujuan organisasi dalam artian baik GAGAL SEBAGIAN maupun gagal secara keseluruhan.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan bisa disebabkan oleh 
  • Bentuk kerjasama tidak memiliki fundamen yang kuat baik dari sisi hubungan antar anggotanya maupun legitimasi garis perintah
  • Tujuan yang ditetapkan tidak bisa diukur baik secara kualitas maupun kuantitas
  • Hubungan antar personil dalam organisasi tidak memiliki kesamaan pandangan.
  • Keputusan atau kebijakan yang diambil tidak mewakili organisasi.
Salah satu penyebab kegagalan pencapaian tujuan adalah adanya keputusan atau kebijakan yang tidak mewakili organisasi melainkan untuk KEPENTINGAN perorangan.

Ketika sebuah keputusan dan kebijakan tidak mewakili organisasi khususnya secara formil apalagi bila ternyata keputusan itu untuk memenangkan KEPENTINGAN PERORANGAN atau GOLONGAN maka sudah bisa dipastikan pencapaian TUJUAN akan GAGAL TOTAL baik dari segi JUMLAH maupun KUALITAS-nya

Rabu, 14 Agustus 2019

KAJIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Data

Sejak tahun 1991, BKKBn telah memiliki sistem pengolahan data yang tersttruktur dimulai dari tingkat terendah seperti Puskesmas untuk pelayanan KB dan keluarga untuk pembinaan ketahanan keluarga yang tersaji sampai ke tingkat nasional. Sejak dari proses manual yang memakan waktu berbulan-bulan hingga proses cepat menggunakan tehnologi informatika sehingga hanya perlu beberapa jam untuk mendapatkan data dari tingkat terendah dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga.

Data-data tersebut terekapitlasi secara sistematis sehingga mudah ditelusuri sumber data dan mudah pula dilakukan penghitungan terhadap angka-angka yang tersedia sehingga menghasilkan kesimpulan yang cukup signifikan dalam penentuan kebijakan baik secara program maupun anggaran.

Akan tetapi, data-data yang tersedia dan disajikan oleh BKKBN masih merupakan gambaran-gambaran umum mengenai program KB atau KS saja. Data-data itu sendiri belum dicoba untuk dilakukan kajian secara lebih mendalam guna mengambil satu langkah besar dalam program KKBPK.

Mengacu pada yang pernah dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Sukabumi pada tahun 2011 yakni dengan memanfaatkan data-data yang ada dalam program KKBPK untuk melakukan sebuah kajian akademis yang kemudian dapat menjawab pertanyaan yang cukup penting yaitu apakah program KB dibutuhkan atau tidak ?

Tulisan berikut mencoba mengolah data yang ada di Kalimantan Selatan untuk melihat Cost and Beneffit Program KKBPK di Kalimantan Selatan. Adapun yang akan dianalisa adalah data-data

  • Hasil pendataan keluarga tahun 2015
  • Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi Rapat Pengendalian Program per Desember 2017 dan Desember 2018, 
  • Jumlah Penduduk 2018 dari BPS


Penghitungan Data Dasar

Tujuan program KKBPK adalah menahan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran. Oleh karena itu, ukuran yang akan dijadikan sebagai kunci jawaban dari pertanyaan di atas adalah pada jumlah kelahiran. 

Angka Crude Birth Rate adalah rata-rata penduduk lahir hidup per 1000 penduduk disebuah wilayah.  Pada tahun 2011 CBR di Kalsel sebesar 18,3 artinya per 1000 penduduk terdapat 183 penduduk lahir hidup. Dalam penghitungan ini diberi konstan 50 yang berarti dalam 1000 penduduk terdapat 500 kelahiran.

Angka Kelahiran Total pada penghitungan ini adalah dengan mengambil data dasar jumlah penduduk usia dibawah 1 tahun dibanding dengan jumlah wanita usia subur pada hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 karena dianggap 90% merupakan data valid by name by address yang diperoleh dari hasil pendataan keluarga di Kalimantan Selatan. Angka ini kemudian di bagi 1000. Angka ini seharusnya merupakan Total Fertility Rate akan tetapi TFR yang diperoleh dari hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia tidak dapat menggambarkan data per Kabupaten/Kota sehingga perlu dihitung angka yang mendekati angka kelahiran total ini.

Angka Efektifitas diperoleh dari jumlah keseluruhan % per mix kontrasepsi terhadap efektifitas masing-masing kontrasepsi dimana

  • Efektifitas IUD yang tinggi 0,95; sedang 0,90 dan rendah 0,85
  • Efektifitas MOP dan MOW yang tinggi; sedang maupun rendah sebesar 1
  • Efektifitas Implant yang tinggi 0,95; sedang 0,90 dan rendah 0,85
  • Efektifitas Suntik dan Pil yang tinggi 0,95; sedang 0,87 dan rendah 0,80
  • Efektifitas kondom yang tinggi 0,95; sedang 0,80 dan rendah 0,75

Data lainnya diambil dari sumber-sumber yang sudah disebutkan di atas.

Hasil Penghitungan


Sumber Data : Hasil Penghitungan Data Dasar PK 2015, Radalgram Desember 2017 dan 2018

Tabel di atas menunjukkan hasil pengolahan pada data dasar yang memunculkan proses input data terdiri dari % PA/PUS, %PUS tahun 2017, % PUS tahun 2018, P(penduduk) tahun 2018 dan % Angka Kelahiran Total.

Dari angka-angka di atas diketahui bahwa

  1. % angka kelahiran total di Kalimantan Selatan pada tahun 2015 sebesar 0,82. Laju pertambahan pasangan usia subur tahun 2017 ke 2018 sebesar 0,04. 
  2. Efektifitas kontrasepsi di Kalimantan Selatan tertinggi 96,05; sedang 87,79 dan terendah 72,33.
Kedua jenis hasil penghitungan data dasar ini kemudian dilakukan perhitungan dan untuk efektifitas kontrasepsi yang dipakai adalah efektifitas tertinggi.

Hasil Pengolahan

Berikut merupakan hasil pengolahan data dasar berupa 
  1. Angka kelahiran kasar berdasar efektifitas yakni pengurangan antara angka kelahiran kasar awal dengan perkalian antara PA/PUS dengan tingkat efektifitas tertinggi dibagi laju pertambahan PUS.
  2. Angka kelahiran total berdasar efektifitas yakni pengurangan antara angka kelahiran kasar efektitas dikalikan dengan angka kelahiran total.
Dari kedua hasil penghitungan ini bisa diketahui angka kelahiran tercegah menurut efektifitas yakni dengan mengurangkan angka kelahiran kasar berdasar efektifitas terhadap angka kelahiran total berdasar efektifitas dibagi 1000 dan dikali dengan penduduk tahun 2018.

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Dasar

Tabel di atas menunjukkan kondisi sebagai berikut
  1. Angka kelahiran kasar menurut efektifitas penggunaan kontrasepsi di Kalimantan Selatan sebesar 21,20. Angka ini termasuk cukup besar dan dari 13 Kabupaten/Kota terlihat angka kelahiran kasar menurut efektifitas penggunaan alat kontrasepsi ada di Kabupaten Kotabaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Balangan.
  2. Angka kelahiran total menurut efektifitas penggunaan kontrasepsi di Kalimantan Selatan sebesar 2,97 dan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berada di angka 2-3.
  3. Kelahiran tercegah disebabkan efektifitas penggunaan kontrasepsi di Kalimantan Selatan sebanyak 105.146 tersebar di 13 Kabupaten/Kota dengan kelahiran tercegah paling banyak di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Untuk Kabupaten Banjar perlu dilakukan penelitian lebih mendalam sebab Angka Kelahiran Kasar menurut efektifitas penggunaan kontrasepsi besar akan tetapi kelahiran tercegahnya juga besar. Hal ini bisa besarnya angka kelahiran tercegah di Kabupaten Banjar tidak sepenuhnya disebabkan efektifitas penggunaan kontrasepsi melainkan hal-hal lain di luar kontrasepsi modern.
Dengan 105.146 kelahiran yang dapat dicegah di Provinsi Kalimantan Selatan ini, apabila diperhitungkan ke dalam pembiayaan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menyangkut pendidikan dasar dan kesehatan maka dengan tercegahnya kelahiran karena penggunaan Alat Obat Kontrasepsi ini memberikan korelasi yang cukup besar dalam penghematan anggaran.

Berdasar asumsi 1 orang mendapat biaya pendidikan dasar sebesar 3 juta rupiah dan kesehatan dasar sebesar 3 juta 5 ratus ribu rupiah maka Pemerintah (Pusat mapun Daerah) perlu menyiapkan dana sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perorang.

Kelahiran tercegah di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 105.146 maka Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak jadi atau tercegah menyiapkan anggaran lebih dari 630 milyar rupiah. Kalau tidak ada penggunaan alat kontrasepsi maka tidak ada kelahiran yang tercegah dan tentunya harus menyiapkan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan dasar dan kesehatan dasar.

Semoga uraian ini memberikan gambaran bahwa program KKBPK dibutuhkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hasil dari program ini tidak dirasakan secara langsung melainkan dirasakan secara tidak langsung karena penghematan anggaran sebesar 630 milyar rupiah tersebut dapat diarahkan pada pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

Perhitungan yang sama bisa dilakukan untuk seluruh Provinsi di Indoensia guna menjawab pertanyaan tentang tingkat kebutuhan program KKBPK di Indonesia.

Salam KB !!!
I am proud to be a family planning participant 


Rabu, 07 Agustus 2019

POHON SALAM

Secara umum salam diartikan sebagai cara bagi makhluk hidup untuk secara sengaja meng-komunikasi-kan kesadaran akan kehadiran orang lain untuk menunjukan perhatian dan/atau untuk menegaskan atau menyarankan jenis hubungan atau status sosial antar individu atau kelompok orang yang berhubungan satu sama lain. Tujuan sebuah salam adalah untuk mempererat hubungan.

Dalam tulisan kali ini, saya ingin membahas mengenai pohon salam. Tentunya bukan salam secara khusus dalam pengertian agama atau kepercayaan, melainkan salam-salam yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah program. Dalam hal ini khususnya program KKBPK.

Struktur Pohon

Seperti diketahui bersama, yang nampak dipermukaan dari sebuah pohon adalah batang, cabang, ranting, ruas untuk kemudian di setiap ruas inilah ada lembaran daun sehingga berbentuk pohon.

Sebuah pohon yang hanya terdiri dari batang, tentu bukan pohon hidup sebab ciri sebuah pohon hidup adalah adanya daun. Dan daun, tidak tumbuh di batang pohon, minimal tumbuh di pelepah batang pohon yang merupakan bagian dari batang pohon.

Pohon Salam

Program utama dari Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah menahan laju pertumbuhan penduduk dengan program pengaturan jarak dan jumlah kelahiran. Dengan demikian slogan DUA ANAK CUKUP dapat mewakili pelaksanaan program di lembaga pemerintah non departemen ini.

Slogan itu kemudian diikuti dengan salam yang khas terdengar sudah sejak lama yaitu samal KB yang akan dijawab dengan DUA ANAK CUKUP, BAHAGIA SEJAHTERA.

Dengan salam dan jawaban ini, sebenarnya sudah mewakili program Keluarga Berencana secara keseluruhan.

Akan tetapi, dengan perkembangan situasi dan kondisi lingkungan eksternal, program KKBPK kemudian melaksanakan berbagai kegiatan di berbagai kelompok umur. Akhirnya setiap kegiatan unit yang menyelenggarakan program KKBPK memiliki salam-salamnya sendiri.

Sebagai sebuah pohon, salam KB akhirnya bercabang menjadi salam petugas lapangan KB, salam GenRe, salam Lansia, salam BKB, salam KKBPK dan salam lainnya. Jawaban salam-pun beraneka ragam. Pada akhirnya, dari sebatang pohon salam KB menjadi cabang, ranting dan ruas salam yang cukup banyak. Siapa yang menanggung beban salam ini ?

Beban Salam

Ketika sebuah salam muncul, awalnya diperkenalkan kepada 33 orang dari 33 provinsi dan hanya untuk kalangan di cabang salam itu sendiri. Tetapi ketika salam membentuk ranting maka 33 provinsi sudah menerima salam cabang dan salam ranting. 

Bila sebuah pohon memiliki 6 cabang dan 30 ranting maka jumlah salam sangat bergantung pada cabang dan ranting ini. Beruntung kalau dari 6 cabang ini tidak semua ranting memiliki salam. Kalau semua ranting memiliki salam maka penyebaran ke 33 provinsi menjadi sebanyak 37 salam yakni salam utama, salam cabang dan salam ranting.

Siapa yang terkena beban salam ? Pembahasan berikut gambarannya.

Struktur pohon, sama dengan struktur organisasi. Atau boleh jadi, struktur organisasi merupakan pengejawantahan dari sebuah pohon. Itu sebabnya, sebuah organisasi besar akan terdiri dari organisasi pusat atau organisasi induk, organisasi cabang, organisasi ranting dan seterusnya hingga organisasi tersebut berada di tingkat paling rendah dan rimbun yakni desa/kelurahan. Disebut rendah karena secara tata perintahan levelnya terakhir adalah desa/kelurahan disebut rimbun karena jumlah desa/kelurahan lebih banyak dibanding jumlah kecamatan apalagi dibanding jumlah kabupaten/kota dan jumlah provinsi.

Beban pekerjaan sebuah program berada di level desa/kelurahan. Kalau di organisasi induk terdapat pembagian struktur yang melaksanakan tugas secara terfokus hanya pada tugas pokok dan fungsi dari strukturnya saja, demikian pula bi level provinsi dan kabupaten/kota maka berbeda di tingkat desa/kelurahan. 

Seorang petugas lapangan KB adalah struktur utuh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dimana bidang perencanaan, bidang KB, bidang KS, Bidang Dalduk, Bidang Adpin, Sekretariat dan Bidang Pelatihan berada di tugas pokok dan fungsi petugas lapangan KB. Akan bisa dibayangkan seorang petugas lapangan KB harus mengucapkan 36 buah salam dipertemuan yang berbeda-beda.

Dampak Salam

Pelaksanaan program KKBPK tidak hanya dilakukan oleh petugas lapangan KB melainkan juga oleh Kader KB. Sama hal-nya dengan petugas lapangan KB, karena setiap pembinaan dari provinsi dan kabupaten/kota membawa salam maka seorang kader KB akan menampung minimal 6 sampai dengan 10 salam.

Bisa dibayangkan kalau semua salam ini sampai ke tengah-tengah masyarakat dengan pendidikan yang rata-rata SD. Bisa jadi dengan analisis sederhana-nya masyarakat akan bertanya, sebenarnya program KKBPK itu fokusnya kemana ? Kalau kemudian jawaban atas pertanyaan itu tidak sesuai yang diharapkan maka akan menimbulkan kesimpulan bahwa program KKBPK itu tumpang tindih dengan program lain. Pada akhirya mempengaruhi pelaksanaan program KKBPK itu sendiri di tengah-tengah masyarakat karena mereka ambigu dengan tujuan program yang dijalankan oleh petugas lapangan KB dan oleh kader KB.

Akan tetapi dengan penggambaran ini, bukan berarti salam-salam tersebut dihilangkan melainkan justru harus lebih difokuskan lagi sesuai dengan segmen dan wilayahnya. Salam harus dibedakan mana salam yang untuk masyarakat banyak dan mana salam yang hanya untuk pelaksana program. 

Contoh 
  1. Salam petugas lapangan KB untuk segmen pengelola program bukan semua sektor melainkan pengelola program KKBPK dari tingkat provinsi dan lini lapangan
  2. Salam KKBPK untuk segmen pengelola program di tingkat provinsi, bukan untuk petugas lapangan KB karena mereka sudah ada salam sendiri
  3. Salam GenRe merupakan salam untuk segmen remaja maka tidak perlu dibawa ke masyarakat luas melainkan cukup di lingkungan remaja dan pada pertemuan remaja
  4. Salam lansia merupakan salam untuk segmen bina keluarga lansia, tidak perlu dibawa ke pertemuan umum.
Dengan memahami segmentasi tersebut maka salam akan terfokus sesuai dengan sasaran program dan hal tersebut justru lebih melekat sesuai dengan kelompok kegiatan dimana program KKBPK itu berjalan.

Demikian dan semoga bermanfaatn

Salam KB !!

I am proud to be a family planning participant.......

Minggu, 04 Agustus 2019

JARI

Lima jari yang kita miliki, masing-masing punya nama dan makna sendiri-sendiri
  1. Jari telunjuk : merupakan jari yang dipergunakan untuk menunjuk baik jauh maupun dekat. Dengan posisi ini maka kita dapat menyebutkan jari telunjuk adalah lambang orang yang suka memberi perintah (pemerintah)
  2. Jari tengah : merupakan jari dengan ukuran paling tinggi dan berada persis di tengah. Dengan posisi ini maka kita dapat menyebutkan jari tengah adalah lembang kaum elit yang berada pada posisi di atas.
  3. Jari manis : merupakan jari dimana sering mengenakan perhiasan berupa cincin. Dengan posisi ini maka kita dapat menyebutkan jari manis adalah lambang kaum borju atau orang-orang kaya.
  4. Jari kelingking : merupakan jari paling kecil dan seringkali dihitung paling akhir. Dengan posisi ini maka kita dapat menyebutkan jari kelingking adalah lambang kaum yang diperhitungkan paling akhir karena mereka hanya orang-orang kecil.
  5. Jari jempol : segala hal yang bagus, hebat, istimewa diberi acungan jempol dan saat menghitung jempol selalu mendapat urutan pertama. Dengan posisi ini maka kita dapat menyebutkan jari jempol adalah lambang kaum yang hebat seperti ulama, cendikiawan dan sejenisnya.


TAHUKAH

1.  Bahwa jari kelingking itu :
  • Cuma berdampingan dengan jari manis tanpa bisa saling menyentuh dengan mesra. Artinya, orang-orang kecil selalu ada dekat dengan kaum borju namun tidak akan bisa bersentuhan
  • Tidak bisa disentuh oleh jari tengah walau jari tengah membungkuk sekalipun. Dengan menimbulkan rasa sakit, jari tengah tidak akan bisa menyentuh jari kelingking. Artinya, kaum elit tidak akan bisa menyentuh orang-orang kecil dan andaikata dipaksa hanya menimbulkan rasa sakit pada sekitarnya.
  • Tersentuh hanya sekedarnya oleh jari telunjuk dan itupun telunjuklah yang harus mendekat Artinya, orang yang memberi perintah / pemerintah hanya bisa menyentuh orang-orang kecil ini sekedarnya saja
  • Bersentuhan sempurna dengan jari jempol. Artinya, hanya orang-orang jempol-lah yang bisa menyentuh orang-orang kecil.

2.  Bahwa jari telunjuk itu :
  • Dengan jari kelingking sudah jelas.
  • Dengan jari tengah hanya berdampingan tanpa bisa bersentuhan dengan sempurna. Artinya, pemerintah dan orang elit hanya bisa berdampingan namun tidak bisa saling bersentuhan
  • Dengan jari manis bisa bersentuhan bila keduanya saling mendekat. Artinya, pemerintah dan kaum borju bisa bersentuhan dengan baik walau dipisah oleh kaum elit
  • Dengan jari jempol bersentuhan sangat sempurna. Artinya, orang-orang jempol bisa menyentuh pemerintah.

3. Bahwa jari tengah itu :
  • Dengan jari kelingking sudah jelas
  • Dengan jari telunjuk sudah jelas
  • Dengan jari manis berdampingan namun tidak bisa saling menyentuh satu sama lain. Artinya, kaum elit sulit bersentuhan dengan kaum borju
  • Dengan jari jempol, bersentuhan sangat sempurna bila jari tengah menunduk. Artinya, orang-orang elit hanya bisa bersentuhan dengan orang-orang jempol

4. Bahwa jari manis itu :
  • Dengan jari kelingking sudah jelas
  • Dengan jari tengah sudah jelas
  • Dengan jari telunjuk sudah jelas
  • Dengan jari jempol, bila jari manis menunduk dan jari jempol mendekat maka akan bersentuhan. Artinya, kaum borju bila mau merendah dan di dekati oleh orang-orang jempol maka mereka akan saling bersentuhan

5. Bahwa jari jempol itu :
  • Dengan jari telunjuk bisa mendekat dan bersentuhan
  • Dengan jari tengah bila si tengah menunduk maka bisa bersentuhan
  • Dengan jari manis bila si manis mendekat maka bisa bersentuhan
  • Dengan jari kelingking bila keduanya saling mendekat maka bersentuhan.


MAKA ALANGKAH BAHAGIANYA ORANG YANG MENEMPATKAN DIRINYA PADA GOLONGAN JEMPOL SEBAB BISA MENYENTUH SEGALA KELOMPOK DALAM STRATA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

JANGAN BANGGA SAAT MENEMPATKAN DIRI SEBAGAI JARI TELUNJUK, JARI TENGAH APALAGI JARI MANIS SEBAB TEMANNYA SANGAT TERBATAS.

Selamat sore

JUAL PANDIRAN

Pandiran di dalam bahasa Indonesia adalah “omongan” atau “perkataan”. Dengan demikian, jual pandiran berarti menjual perkataan. Kalau seseorang bertindak sebagai penjual barang maka akan disebut sesuai dengan barang yang diperjual belikan. Jual sayur berarti dilakukan oleh penjual dengan barang dagangan adalah sayur mayur….walau dalam dagangannya terdapat ikan, bumbu sayur dan sebagainya sebab dianggap barangan dampingan dari barang yang dijual. Keuntungan yang di dapat tentunya bersifat simbiosis mutualisme yakni sebagai pembeli dapat manfaat atas barang yang dibeli dan sebagai penjual mendapat keuntungan dari barang yang dijual.

Bagaimana dengan “jual pandiran” ?

Sudah jelas, yang dijual adalah perkataan. Perkembangan jaman mengharuskan adanya seorang penjual perkataan.  Maksudnya, dengan perkataan yang disampaikan maka seseorang bisa mendapat keuntungan atas perkataannya sedangkan pihak lain mendapat manfaat dari perkataan itu. Artinya, dalam kegiatan jual pandiran tetap ada prinsip simbiosis mutualisme.

Contoh sederhana dari orang yang jual pandiran adalah “komentator” sepak bola atau olahraga lainnya. Si penjual perkataan mendapat keuntungan berupa material sementara orang yang mendengar perkataan itu mendapat manfaat dengan pertambahan pengetahuan dalam olahraga yang diberi komentar.

Contoh lainnya adalah ahli social, politik, pendidikan dan sebagainya yang sering memberikan pembahasan tentang hal-hal yang menjadi spesialisasinya. Dengan penyampaian pembahasan tersebut penjual perkataan mendapat keuntungan material maupun non material sementara pendengar mendapat manfaat berupa pengetahuan dan apabila “jual pandiran” itu dilakukan melalui media massa sudah barang tentu diharapkan bisa menaikkan rating maupun oplah.

Jual pandiran pada masyarakat modern justru diperlukan sebab perkembangan ilmu pengetahuan ternyata menunjukkan bahwa perlu seorang motivator atau fasilitator yang bisa meningkatkan pengetahuan sampai dengan mengubah sikap dalam pengambilan kebijakan. Seorang motivator dan fasilitator pada dasarnya “jual pandiran” namun sekali lagi ada simbiosis mutualisme dalam pola kegiatannya.

Dari seluruh contoh tersebut jelas bahwa orang yang “jual pandiran” perlu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan secara khusus sehingga “pandiran” yang dijual bisa memberi manfaat bagi yang mendengarkan.

Ada ilustrasi orang yang juga termasuk dalam istilah “jual pandiran” tanpa harus memiliki kualitas dalam hal pengetahuan, keterampilan maupun kemampuan khusus sebagai berikut :

Si A mengatakan kepada si C bahwa dirinya akan pergi bila si B memberikan rekomendasi untuk kepergian itu. Sementara kepada orang lain justru si A mengatakan si C yang berkata demikian. Padahal baik B maupun C tidak melakukan tindakan apapun dalam memberikan rekomendasi tersebut bahkan tidak mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh si A.

Sahabatku, bagaimana dengan “jual pandiran” yang tidak didasarkan pada kualitas yang khusus terhadap pengetahuan, keterampilan maupun kemampuan seperti ilustrasi di atas ? Bersifat simbiosis mutualisme ataukah simbiosis parasitisme ?


Catatan 7 Pebruari 2011

Entri yang Diunggulkan

INISIATOR dan INOVATOR atau PLAGIATOR

Manager dan Perannya Dalam sebuah organisasi modern, struktur organisasi menjadi hal penting sehingga proses manajemen dapat berjalan dan...