SCROLL

SELAMAT DATANG DI Uniek M. Sari's BLOG

Jumat, 26 Oktober 2018

KEWENANGAN TOP MANAGER

Di dalam sebuah organisasi akan dikenal dengan tingkatan jabatan kepemimpinan seperti 
  • Top manager
  • Middle manager
  • Lower manager
Sedangkan di dalam sistem pemerintahan, akan dikenal dengan tingkatan kepemimpinan seperti
  • Pemerintah pusat
  • Pemerintah provinsi
  • Pemerintah kabupaten/kota
  • Camat
  • Lurah atau kepala desa
Dari kedua tingkatan ini yang membedakan adalah kewenangan. Kewenangan berasal dari kata wenang yang artinya mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Jadi, kewenangan adalah hal mengenao hal dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Tugas pokok dan fungsi kepemimpinan berdasar arti kata memimpin adalah mengetuai atau mengepalai, membimbing dan melatih untuk menghasilkan seseorang mampu melakukan sendiri apa yang menjadi tanggung jawab dalam organisasi. Apabila dikaitkan dengan kewenangan, maka tugas pokok dan fungsi dalam kepemimpinan diperkuat dengan adanya hak dan kekuasaan itu sendiri.

Kalau pada sistempemerintahan, kewenangan bukan hanya menyangkut hak dan kekuasaan sebagaimana dalam organisasi melainkan juga berkaitan dengan otoritas wilayah. Dalam artikel ini, hanya akan dibahas tentang kewenangan di dalam sebuah organisasi.

Kewenanga Pada Top Manager

Top manager berada pada posisi paling atas yang bertugas menjalankan fungsi manajemen dengan mengacu pada sumber daya organisasi. Bentuk kewenangan top manager adalah berupa kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan. prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk menejemen dalam usaha mencapai sasaran.

Seorang top manajer terpilih untuk menjadi pemimpin di dalam organisasi karena memiliki keahlian konseptual. Semakin kuat keahlian konseptual seorang top manajer maka akan semakin jelas kebijakan yang dikeluarkan sehingga semakin jelas pula pelaksanaan di level bawahnya.

Ketika sebuah kebijakan ditetapkan maka konsep maupun pernyataan yang dikeluarkan oleh top manajer, sifatnya menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi yang mengikat semua pihak di dalam organisasi baik middle manager, lower manager dan bawahan non manajerial.

Kewenangan Pada Middle Manager

Setelah top manager, tingkatan berikutnya adalah middle manager. Posisi manager ini berada diantara top manager dan lower manager. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang middle manager adalah membangun tim, membangun kerjasama, "problem solving" dan menjadi "wajah" dari organisasi. Seorang middle manager harus mampu menjadi jembatan antara top manager dan lower manager.

Kewenangan seorang middle manager adalah membuat keputusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, keputusan adalah segala yang telah ditetapkan atau sikap terakhir atau langkah yang harus dijalankan. Keputusan middle manager tidak boleh bertentangan dengan kebijakan top manager. Keputusan middle manager sifatnya mengikat ke bawah.

Kewenangan Pada Lower Manager

Lower manager adalah manager paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi langsung petugas non manajerial. Berdasarkan pemahaman ini dapat digambarkan bahwa lower manager hanya memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan dan keputusan. serta memimpin langsung level bawahan untuk menjalankan atau melaksanakan kebijakan dan keputusan.

Dengan kewenangannya tersebut, maka lower manager bisa lebih berdaulat diantara level bawahan. Ketidak sinkronan akan muncul apabila kebijakan dan keputusan yang diemban tidak sejalan dengan kepentingan para bawahan yang dibarengi dengan ketidak mampuan lower manager dalam menterjemahkan kebijakan dan keputusan atasannya.

Oleh karena lower manager dengan bawahannya lebih dekat dengan bawahan dibandingkan dengan dua tingkatan di atasnya, maka organisasi memiliki kewajiban untuk mempelajari karakter dan kompetensi komunikasi para lower manager sehingga tidak terjadi gap antara tujuan organisasi dengan kepentingan individu yang muncul dakibatkan karakter dan kompetensi lower manager yang tidak sesuai dengan tuntutan organisasi.

Kewenangan dalam Kepemimpinan

Secara ideal, pelaksanan manajerial dilakukan secara berjenjang sesuai hirarki nya yakni dari top manager diteruskan oleh middle pamaner dan diaplikasikan oleh lower manager untuk dilaksanakan oleh bawahan atau non manajerial. Akan tetapi, bisa jadi juga tidak dilakukan secara berjenjang melainkan top down yakni dari top manager langsung ke bawahan tanpa melalui middle manager atau lower manager. Pola yang diberlakukan dalam pelaksanaan manajerial akan sangat bergantung pada type kepemimpinan yang dilaksanakan oleh top manajer. 

Dalam organisasi modern dan formal, kepemimpinan terpilih secara konstruktif melalui jenjang karier sehingga yang ada hanya type kepemimpinan demkratis dan type kepemimpinan otoriter. Sedangkan type kepemimpinan kharismatik hanya terdapat di organisasi tradisional atau organisasi moden informal.

Top manager dengan type kepemimpinan demokratis akan mempergunakan pola sesuai tingkatan kewenangan. Masing-masing tingkatan kewenangan dijalankan sesuai dengan yang berlaku di tiap-tiap level. Dengan demikian, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan, akan diputuskan bersama-sama dengan mempertimbangan banyak saran dari middle manager dan masukan dari lower manager. Dalam kepemimpinan demokratis, suasana yang tercipta adalah suasana yang  lebih kondusif dan tidak terbentuk kubu oposisi karena antara top manager, middle manager, lower manager dan bawahan non manajerial memiliki peran dan kepentingan yang sama. Bentuk keputusan semacam ini akan lebih akurat. Akan tetapi, memerlukan waktu yang lebih lama karena harus mengumpulkan saran dari level-level di bawahnya. 

Top manager dengan type kepemimpinan otoriter merupakan kebalikan dari type kemepimpinan demokratis. Top manager dengan pola kepemimpinan ini sikapnya kaku. Bawahan diharuskan mengikuti kebijakan dan keputusannya, permasalahan diselesaikan secara sepihak, tidak ada saran atau bantahan dari bawahan. Pada kepemimpinan ini, suasana akan sangat kaku bahkan mudah menimbulkan grup dan oposisi yang didasarkan pada suka dan tidak suka, selanjutnya disiplin hanya terjadi saat top manager berada di tempat dan berubah ketika top manager tidak berada di tempat. Sebuah perbedaan pendapat, bagi type kepemimpinan otoriter dianggap sebagai pembangkangan dan kelicikan. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa seorang pemimpin demokratis akan menyelengarakan kepemimpinan sesuai dengan kewenangan pada masing-masing level sedangkan kepemimpinan otoriter akan menyelenggarakan kepemimpinan sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya termasuk mengabaikan kewenangan pada masing-masing level.

Keluarga, Cermin Kepemimpinan


Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terstruktur secara otomatis. Pola kepemimpinan dalam keluarga akan sangat berpengaruh terhadap type kepemimpinan yang dihasilkan. Dan hal ini sangat besar kontribusinya pada seorang Top Manager.

Seorang kepala keluarga yang otoriter di lungkup keluarganya dengan sendirinya akan membawa sikap otoriternya ke dalam lingkungan organisasi. Begitu pula dengan seorang kepala keluarga yang demokratis. Otoriter atau demokratos, bukan hanya dimiliki oleh kepala keluarga yang notabene banyak dipegang oleh para suami, melainkan juga oleh bisa dilakukan oleh isteri. Oleh karenanya, bila dilihat pada latar belakang, maka type otoriter atau type demokratis yang dibawa ke dalam keluarga dan ke dalam organisasi oleh individu tentunya dipengaruhi latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan latar belakang pengalaman hidup seseorang.

Penutup

Dengan keseluruhan uraian ini, maka ketika seorang Top Manager tidak menyerahkan kewenangan kepada level di bawahnya, yang bisa artikan sebagai type kepemimpinan otoriter maka harus dipahami bahwa semua kembali pada runtutan perjalanan hidup yang menjadi latar belakang terbentuknya type otoriter tersebut. Dengan demikian, sebagai middle manager dan lower manager, harus memegang peranan sebagai penyelaras agar sistem dalam organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak terpengaruh pada kubu-kubu yang tercipta akibat adanya rasa suka dan tidak suka yang dimunculkan bawahan sebagai dampak dari type kepemimpinan otoriter.

Semoga tulisan ini memberi makna untuk pembacanya.
Salam KB, Dua Anak Cukup
Mantab KB-nya mantab keluarganya !!!!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Email

Entri yang Diunggulkan

MENILIK KELEMBAGAAN (Pengamatan dari 3 bagian)

S aya sudah pernah menulis mengenai kelembagaan BKKBN dalam artikel di  https://uniek-m-sari.blogspot.com/2015/02/uu-no-23-tahun-2014-dan-kk...