Memasuki
sebuah kantor lembaga pemerintahan, kemudian mendapatkan kenyataan bahwa
pegawai di lingkungan lembaga tersebut susah sekali di ajak untuk ke arah perubahan
menuju perbaikan. Baik itu perbaikan kinerja, perbaikan disiplin maupun
perbaikan mutu pelayanan yang nantinya akan membawa pada perubahan sistem nilai
di dalam pendapatan. Setelah beberapa lama berada dalam lembaga tersebut dan
telah dilakukan gebrakan-gebrakan yang diharapkan membuahkan hasil, ternyata
nihil. Tidak menghasilkan perubahan apapun juga. Kondisi ini tentu akan
menimbulkan rasa pesimis akan keberhasilan dalam melakukan perubahan apalagi
bila tujuan perubahan itu bukan untuk kepentingan perorangan melainkan untuk
kepentingan bersama. Analisa matematika jabatan dan tirani ini dilakukan dengan
bersandar pada situasi real yang ada dalam salah satu lembaga pemerintahan di
negeri ini.
Sejarah Pemerintahan dan
Kepemimpinan
Sejarah
politik menyebutkan bahwa terbentuknya pemerintahan di awali dengan
terbentuknya polish yakni kumpulan orang-orang yang membentuk satu kesatuan dan
perwakilan dalam polish inilah yang membantu menyelesaikan kepentingan
orang-orang yang tergabung dalam polish tersebut dalam memenuhi kebutuhan.
Perkembangan penduduk-lah yang menyebab polish tidak mampu lagi memenuhi
kebutuhan anggota polish maka berkembang menjadi pemerintahan. Sesuai dengan
cara pemilihannya, sebagian besar pemimpin yang dihasilkan dalam sistem
pemerintahan demokrasi yang masih murni ini adalah pemimpinnya dipilih secara
langsung dan umumnya bersifat karismatik.
Sistem
pemerintahan dari waktu ke waktu mengalami perubahan baik dalam hal bentuk
maupun sifatnya. Ketika di awal pembentukan sangat jelas yang berlaku adalah
pemerintahan dengan demokrasi murni karena pemilihan wakil di polish dilakukan
langsng oleh anggota polish. Semakin banyak kebutuhan manusia membuat semakin
berkembangnya kepentingan yang harus dipenuhi oleh wakil yang ada di polish.
Akhirnya, sistem pemerintahan menjadi beraneka ragam dan salah satunya adalah
sistem pemerintahan tirani atau kerajaan.
Sistem
pemerintahan tirani ini bisa terbentuk karena memang cikal bakal polish-nya
lebih dipengaruhi oleh karisma dari pimpinan polish yang kemudian dianggap
sebagai “keturunan”. Namun ada juga sistem pemerintahan yang tirani yang
dimulai dari sistem pemerintahan demokratis. Ini memberikan gambaran bahwa
sistem yang dianut dalam sebuah pemerintahan bukan hanya dipengaruhi oleh
terbentuknya sistem pemerintahan melainkan juga dipengaruhi oleh type
pemimpinnya.
Sistem
yang dianut dalam pemerintahan memberi dampak terhadap sistem yang berlangsung
dalam lembaga-lembaga yang berada dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Hanya
beda-nya, apabila pada pemerintahan yang tirani akan dengan mudah di reformasi
oleh masyarakat dimana sistem itu berada tidak demikian hal-nya bila melekap
pada lembaga yang terdapat dalam sistem pemerintahan.
Deskripsi Jabatan dalam Tirani
Kalau
di dalam sistem demokrasi jelas bahwa orang yang mengisi kedudukan untuk
menyelesaikan kepentingan pemenuhan kebutuhan dilakukan secara langsung oleh
anggota atau sistem, maka pada sistem tirani sebaliknya, orang yang mengisi
kedudukan untuk menyelesaikan kepentingan pemenuhan kebutuhan dilakukan sesuai
dengan kehendak pemimpin dalam sistem itu sendiri.
Ketika
situasi itu dilekatkan pada lembaga pemerintahan maka pada pemimpin yang tirani
terlihat bahwa penempatan seseorang pada jabatan tidak didasarkan pada
demokrasi atau sistem melainkan didasarkan pada kehendak pemimpin dalam sistem
itu sendiri. Landasan atas penetapan lebih cenderung bersifat subyektif dengan
unsur like or dislike, love or hate. Dampak yang ditimbulkan dari sistem
penetapan semacam ini adalah ditempatkannya seseorang dalam sebuah jabatan yang
sebenarnya orang tersebut belum memenuhi kualifikasi untuk duduk di jabatan
tersebut.
Dengan
penetapan semacam ini seringkali terjadi peng-kebiri-an akan kekayaan
intelektual sebab pencapaian visi dan misi di lembaga pemerintahan seringkali
tidak bisa dipenuhi oleh pemegang jabatan yang tidak memiliki kualifikasi yang
memadai tersebut. Untuk bisa memenuhi tanggungjawab terhadap lembaga dibebankan
kepada staf yang memenuhi kualifikasi jabatan tersebut dengan mengedepankan
hukum kepegawaian terhadap staf.
Matematika dalam Tirani.
Hal
yang sangat berpengaruh terhadap perubahan sistem dalam lembaga pemerintahan
adalah kurun waktu berlangsungnya sistem dalam sebuah lembaga. Di saat sebuah lembaga
telah dipimpin secara tirani maka tidak
akan dengan serta bisa direformasi pada saat pemimpin lembaga tersebut diganti.
Beberapa hal yang tertanam selama kepemipinan tirani ini adalah :
1. Peng-kebiri-an intelektual dan
kompetensi yang akan membawa dampak pada sikap pegawai yang skeptic, apriori
dan kurangnya sense of belonging terhadap lembaga itu sendiri.
2. Tidak tepatnya kualifikasi yang duduk
dalam jabatan akan membawa dampak pada pemangku jabatan yakni hilangnya wibawa,
hilangnya rasa hormat dan tidak terpenuhinya vis-misi lembaga pemerintahan.
3.
Berlakunya pola “yang bisa dekat
dengan pimpinan akan mendapatkan jabatan” sehingga akan membawa dampak pada
pola interaksi tidak sehat dimana salah satunya adalah perselingkuhan yang
mudah dilakukan sebab kerapkali pimpinan dengan pola demikian mudah terjebak
dalam hubungan yang tidak sehat.
4. Terjadi
gap antara golongan yang menganut pola lama dengan pola baru ketika diadakan
perubahan baik disebabkan faktor kepemimpinan dan faktor lainnya.
Dampak-dampak
yang ditimbulkan ini sangat mudah dibaca namun tidak mudah untuk dilakukan
perubahan apalagi apabila di dalam lembaga tersebut terdapat hal-hal mendasar
yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan secara drastis hubungan
kekerabatan yang sangat kental sehingga hal-hal negative bisa tertutupi bahkan
orang-orang di luar kekerabatan akan dengan mudah dijadikan kambing hitam.
Perubahan dalam sistem tirani tidak dapat dilakukan secara sistematis sebab
akan memakan waktu dua kali lipat dari lamanya sistem itu berkuasa.
The Act To Make a Change
Perubahan
yang terjadi di Indonesia yang pernah dipimpin secara “tirani” selama lebih
dari 30 tahun kemudian bisa dibelok-kan ke sistem demokrasi seperti sekarang
ini, bukan dilakukan secara sistematis melainkan revolusi akibat tuntutan
masyarakat. Hal-hal yang memperngaruhi keberhasilan perubahan adalah :
1. Adanya
tuntutan dari masyarakat yang jumlahnya lebih besar dari jumlah penguasa dalam
pemerintahan itu sendiri
2.
Keinginan
untuk melakukan perubahan itu menyebar rata di semua lapisan.
3.
Adanya
dukungan intelektual sebagai motor penggerakan.
- Memperhatikan sungguh-sungguh orang yang memiliki keinginan yang sama dalam melakukan perubahan. Ini dapat dilihat saat mengajukan gagasan tentang sebuah perubahan, orang-orang yang suka akan status quo (tidak ingin berubah) akan membantah gagasan itu dan kalaupun mereka menerima gagasan itu akan dibarengi dengan banyak pertimbangan negatif (dari buku mengenal kepemimpinan )
- Penerapan sanksi dan reward yang tepat dan tegas sehingga akan terasa perbedaan yang signifikan antara kondisi yang lama dengan kondisi perubahan tersebut. Untuk ini diperlukan komitmen yang kuat dari lembaga pemerintahan itu sendiri baik secara de jure maupun secara de facto.
- It's TOP - DOWN Planning not Bottom Up Planning.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Email