MEMBACA AKAL SEHAT

Ketika seseorang diangkat menjadi pimpinan dalam satu organisasi, biasanya telah dilakukan berbagai uji kompetensi dan penilaian-penilaian manajerial. Penerapan uji kompetensi dan penilaian manajerial ini dimaksudkan agar sebagai leader, bisa berperan secara optimal agar bawahan-bawahan dapat melaksanakan tugas secara mandiri dan tujuan organisasi tercapai secara maksimal. Tetapi, tahu bahwa akal sehat seorang pemimpin bisa dilihat dari surat yang di tanda tangani oleh pemimpina tersebut ?\

Saya punya gambaran begini.

Pada suatu hari, ada 5 orang staf di salah satu bagian dari sebuah organisasi yang mengajukan permohonan ijin ke atasannya untuk tidak masuk kerja pada tanggal 1 Pebruari 2019. Alasan pengajuan ijin adalah mereka akan melakukan perjalanan ke luar daerah dengan menggunakan biaya mandiri. Sebagai atasan yang memahami bahwa ijin merupakan hak pegawai maka si atasan memberikan ijin dan mewajibkan dibuatnya ijin secara tertulis untuk legalitas permohonan ijin para bawahannya. Untuk staf di level bagian organisasi maka surat ijin cukup dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Bagian.

Di tanggal 1 Pebruari 2019 ke-5 orang ini tidak masuk kerja dan tentu tidak ada presensi baik di finger print maupun secara manual. Namun dengan adanya surat ijin yang diketahui oleh Kepala Bagian selaku atasan para staf tersebut maka ketidak hadiran tersebut syah menurut legal forma.

Akan tetapi pada tanggal 4 Pebruari 2019, terbitlah satu surat peringatan dari pimpinan organisasi yang isi-nya tidak memberikan ijin kepada staf-staf tersebut dan memasukkannya ke dalam kriteria TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN meskipun sudah ada ijin tertulis dari atasan langsung.

Dari gambaran ini, saya akan mengurai di bagian mana letak tidak berfungsinya akal sehat.

Terbitnya Surat Peringatan

Apabila dipelajari dengan teliti berdasarkan peraturan tentang kepegawaian maka terbitnya surat peringatan oleh pimpinan organisasi ini justru melanggar secara hukum atas :

1. Posisi dan kedudukan Kepala Bagian selaku atasan langsung para staf yang meminta ijin untuk tidak hadir pada tanggal 1 Pebruari 2019
2. Hak pegawai atas ijin dalam rangka menyelesaikan keperluan keluarga 

Apabila dilihat dari keuntungan dan kerugian maka terbitnya surat peringatan itu merupakan satu kerugian bagi pimpinan tidak memberikan efek jera karena cost beneffit menjalankan ijin lebih besar daripada cost beneffit kena sanksi pembatalan ijin keberangkatan.

Isi Surat

Isi surat secara ringkas dapat dilihat pada perihal surat. Disaat sebuah surat dilayangkan dengan kriteria berupa "pemberitahuan pembatalan ijin" maka surat itu sudah bersifat eksekusi terhadap permasalahan ijin. Sanksi semacam ini tentunya menyalahi ketentuan atau aturan karena pemberian sanksi seharusnya dilakukan sesuai tahap-tahapan seperti teguran lisan 1 sampai dengan 3 apabila tidak diindahkan baru teguran tertulis 1 sampai 3 dan seterusnya.

Pemberian sanksi pada kriteria Tanpa Keterangan memberikan gambaran bahwa eksekusi diberikan tanpa mempertimbangkan hak dan kewenangan kepegawaian yakni berupa tahap-tahap pemberian sanksi. Oleh karenanya, tidak-lah berlebihan apabila ada orang yang begitu menerima layangan surat peringatan merasa seperti dunia akan kiamat. Ini shock terapi yang bisa mencederai hukum karena tidak sesuai prosedur.

Ada baiknya, perihal surat adalah pemanggilan staf yang membuat permohonan ijin untuk kemudian diberi pembinaan terlebih dahulu.

Tujuan Surat

Tujuan surat merupakan hal penting yang menunjukkan apakah pimpinan memahami duduk persoalan dengan benar dan kemudian membuat satu penyelesaian dengan benar pula di pandang dari segala sisi terutama sisi hukum.

Ketika sebuah surat yang berisi pemanggilan, pembinaan atau teguran tentunya tujuan surat harus sesuai dengan siapa yang akan dipanggil, dibina atau ditegur. Adalah sangat tidak masuk dalam akal sehat ketika yang akan ditegur adalah staf sebuah bagian sesuai dengan isi surat tetapi tujuan surat adalah kepala bagian dimana staf yang akan ditegur itu berada. Kalaupun pemanggilan, pembinaan, teguran atau apapun isi surat itu mau diberitahuan juga kepada atasan staf yang akan ditegur maka posisi kepala bagian adalah sebagai tembusan surat.

Dengan pemahaman posisi demikian maka jelas bahwa surat ditujukan kepada pihak yang sesuai dengan isi surat sedangkan pihak lain yang dianggap bukan pihak utama cukup ditempatkan dalam posisi tembusan untuk mengetahui adanya surat yang bersifat teguran tersebut.

Akhirnya, dengan menelaah seluruh bagian dari surat maka ketiak seorang pimpinan akan menandatangani sebuah surat dapat membaca terlebih dahulu guna memutuskan akan menggunakan akal sehat ataukah menggunaka emosional semata.

Akal sehat akan membimbing pada kebenaran yang sebenarnya dan emosional akan mengarahkan akal sehat pada kasus-kasus hukum yang baru.

Good choise and great to be a Family Planning member !!!