KEGIATAN KONSOLIDASI KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN KELUARGA BALITA-ANAK DAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA

A.      PENDAHULUAN

1.       Latar Belakang

a.       Dengan terbitnya Undang-undang No 52 Tahun 2009 dan peraturan presiden Nomor 62 Tahun 2010, maka tugas dan fungsi BKKBN ke depan semakin berat, karena perubahan struktur organisasi dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Konsekuensi dari perubahan tersebut BKKBN tidak hanya bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan program KB Nasional tetapi juga dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk. Apalagi jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia akhir-akhir ini berdasarkan Sensus Pendduduk Tahun 2010 melebihi angka proyeksi nasional yaitu sebesar 237,6 juta jiwa dengan LPP 1,49 % per tahun. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan langkah-langkah kongkrit guna menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk melalui penyerasian kebijakan dengan program pembangunan di segala bidang, baik aspek kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas serta persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung di setiap wilayah.

b.       Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut telah dijabarkan  kedalam RPJMN 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Pemerintah (RKP) Tahun 2011 telah ditetapkan tema pembangunan nasional yaitu ‘”Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Inklusif dan Berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat” . Sementara indikator sasaran pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana(KKB) yang tertuang dalam RKP Tahun 2011 antara lain sasaran peserta KB Baru yang akan dicapai, termasuk didalamnya pencapaian peserta KB baru pria, peserta KB baru Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Peserta KB baru dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (Keluarga Miskin), sasaran yang berkaitan dengan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja, serta kegiatan Ketahananan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Berbagai indikator sasaran tersebut kemudian dialokasikan dan disepakati dengan seluruh jajaran perwakilan BKKBN provinsi dalam bentuk Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) Tahun 2011.

c.       Guna mencapai prioritas pembangunan program Kependudukan dan KB Nasional salah satu fokus yang harus dilaksanakan adalah revitalisasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi BKKBN yaitu Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) Tahun 2015 serta mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan mewujudkan Keluarga Kecil yang Bahagia Sejahtera.

d.       Selanjutnya  sesuai dengan hasil rapat kerja nasional program Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2011, telah ditetapkan kebijkan dan strategi operasional, dengan tujuan diantaranya pelaksanaan konsolidasi nasional bagi para kepala seksi (KOSI) pembangunan kependudukan dan KB di lingkungan BKKBN.

2.       Dasar

a.       Surat Sekretaris Utama BKKBN Pusat Nomor  2054/TU-302/F2 /2011 tertanggal16 September 2011 Perihal KOSI Mission Center BKKBN 2011.

b.       Surat Tugas Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 091/TU.201/31/P/2011 tertanggal 21 September 2011.

3.       Tujuan dan Kegunaan

a.       Tujuan

Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang Mission Center, salah satunya Sub Bidang Bina Keluarga Balita-Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia.

b.       Kegunaan

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan acuan dalam membuat rencana kegiatan pada dan menjadi kerangka acuan penganggaran kegiatan tahun 2012 khususnya Sub Bidang Bina Keluarga Balita-Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia-Rentan, Bidang KS-PK Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan.

B.      PELAKSANAAN KEGIATAN

1.       Pembukaan

Kegiatan pembukaan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2011 pukul 19.00 WIB bertempat di Pendopo Kediaman Gubernur Sumatera Selatan dengan susunan acara :

a.      KESENIAN MENAMPILKAN TARIAN “LILIN SYIWA”

b.      DOA

c.       MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA

d.      MENYANYIKAN LAGU MARS KB

e.      LAPORAN KETUA PANITIA, DIREKTUR KETAHANAN REMAJA

f.        SAMBUTAN  WAKIL GUBERNUR PROPINSI  SUMATERA SELATAN YANG MENYAMPAIKAN TENTANG PENTINGNYA PROGRAM KB SERTA DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA SELATAN TERHADAP PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB

g.       SAMBUTAN KEPALA BKKBN PUSAT  SEKALIGUS  MEMBUKA ACARA KOSI

2.       Kebijakan-Kebijakan Service dan Mission Center

a.       Sekretariat Utama

Dengan inti pembahasan adalah mengenai Balance Score Card, salah satunya adalah mengenai Internal Bussiness Process yakni perencanaan berbasis kinerja dan laporan keuangan agar tetap dalam katagori Wwajar Tanpa Persyaratan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Badan/Lembaga Negara, ini menjadi bahan dasar atas Outcome Kinerja dan Key Performance Indicator terdiri dari Indeks kepuasan stakeholder terhadap Dokumen Perencanaan, RKAKL tanpa Bintang dan Indeks kepuasan stakeholder terhadap sasaran program KKB.

Perkiraan outcome yang perlu mendapat persetujuan terdiri dari :

1)       Reformasi BKKBN secara tepat waktu

2)       Meningkatnya jumlah BKKBD

3)       Indeks prilaku CUK

4)       Indeks kepuasan pegawai terhadap Kepegawaian.

b.       Deputi Bidang ADPIN

Tugas Bidang ADPIN adalah merumuskan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan sedangkan fungsi ADPIN adalah membuat perumusan dan pelaksanaan terhadap hasil rumusan yang sudah dibuat.

ADPIN BKKBN Pusat sebagai pembuat rumursan dan pelaksana rumusan sedangkan Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Propinsi  tidak dapat membuat perumusan melainkan pelaksanaan rumusan. Indikator kinerja yang perlu mendapat persetujuan antara lain :

1)       Persentasi penduduk yang menerima kampanye program KKB selama 3 bulan

2)       Persentasi kerjasama kemitraan meningkat

3)       Persentasi peningkatan struktur penduduk.

Issue strategis dari Advokasi dan KIE adalah belum meratanya gaung KKB ke seluruh lapisan masyarakat, belum menguatnya komitmen politis di lapangan dan belum optimalnya dukungan data dan informasi serta pemanfaatan operasional di lapangan.

Pada tahun 2012 akan dilakukan upaya peningkatan penggerakkan KKB secara sistematis, terencana melalui penguatan advokasi, KIE, kemitraan, pembinaan dan IT.

c.       Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan

Salah satu misi BKKBN adalah mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Ini menjadi rumusan yang perlu disepakati dalam program Pengendalian Kependudukan antara lain meliputi :

1)       Pemanduan kebijakan pengendalian kependudukan

2)       Perencanaan pengendalian kependudukan

3)       Analisa dampak kependudukan

4)       Kerjasama pendidikan dan kependudukan.

d.       Deputi Bidang KB-KR

Issue strategis Bidang KB-KR adalah mengenai lemahnya pembinaan PA sedangkan PA memiliki keterkaitan dengan angka drop out, rendahnya PB untuk Keluarga Pra Sejahtera & KS I disebabkan rendahnya mekanisme operasional, rendahnya kemandirian sebagai dampak dari mekanisme R/R yang belum optimal, tingginya Unmet Need, rendahnya peserta KB pasca persalinan atau pasca keguguran. Lamanya pelayanan di kegiatan pelayanan KB rutin. Dengan berdasar hal tersebut maka sasaran kegiatan di tahun 2012 untuk mendapatkan persetujuan antara lain :

1)       Peserta KB Baru sebanyak 7,2 juta

2)       Peserta KB Baru dari Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I sebanyak 3,4 juta.

e.       Deputi Bidang KS-PK

Keluarga adalah pilar bangsa sehingga diharapkan dengan membina keluarga akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan pembinaan terhadap keluarga. Nilai keluarga terdiri dari cinta kasih, saling menghormati, komitmen, tanggungjawab dan kebersamaan. Hubungan social yang harmonis memerlukan lingkungan yang kondusif, memiliki kekuatan ikatan emosional, kesetiaan orangtua dan consensus dalam keluarga.

Peningkatan kualitas manusia memerlukan dukungan baik dalam pola demokrasi maupun demokrasi keterbukaan maka keluarga memiliki tugas penting seperti pemenuhan dan pemeliharaan kebutuhan fisik, alokasi sumber daya manusia dan pembagian yang tegas dalam keluarga. Oleh karenanya BKKBN melakukan pembinaan melalui BKB dan Anak, BKR dan Remaja, BKL dan Rentan serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

f.        Deputi Bidang Latbang

Tugas Deputi Latbang adalah di bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dengan menyelenggarakan fungsi seperti merumuskan kebijakan teknis bidang Diklat dan Litbang KKB, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Diklat dan Litbang KKB, penyusunan norma-standar-prosedur dan kriteria di bidang Diklat dan Litbang KKB serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang KKB.

Berdasar Perka No. 92 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Laksanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana ada disebutkan bahwa hanya ada 8 Balai Diklat yang menjadi UPT Diklat yang dalam kegiatan sehari-hari mendapat pembinaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi.

C.     HASIL-HASIL PERTEMUAN SUB BIDANG BINA KELUARGA BALITA-ANAK DAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA-RENTAN

1.       Direktur Balita dan Anak

Program mengacu pada UU 52 tahun 2009 pasal 48 tentang  Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga dan UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Peran keluarga dimana tanggung jawab orangtua dalam mengasuh tumbuh kembang anak. Usia anak berdasar UU no 23 tahun 2002 sampai dengan usia 18 tahun. Landasan hukum program BKB Instruks Kepala BKKBN No. 2716 tahun 2008 dan Permendagri no 11 tahun 2011 dimulai tahun 80-an sehingga seharusnya memasuki masa keemasan dan diharapkan bisa kembali ke masa sebelumnya.

Strategy map menjadi bagian dari pekerjaan di Balita dan anak dengan outcome meningkatnya pengetahuan dan sikap keluarga Balita dan anak dalam pengasuhan Balita dan anak dengan kegiatan meningkatkan komitmen dan meningkatkan peran serta masyarakat

Semua tergantung pada kegiatan advokasi dan KIE Perwakilan BKKBN Propinsi terhadap pemerintah daerahnya supaya dapat bersama-sama melakukan kegiatan pembinaan terhadap keluarga Balita dan anak.

Bisnis internal proses yang harus dilakukan :

a.       Peningkatan keterampilan

b.       Capacity building

c.       Perencanaan

d.       Pembinaan

e.       Peningkatan

f.        Monitor dan evaluasi

KPI Di Bidang Bina Keluarga Balita dan anak :

a.       Persentasi keluarga Balita dan anak yang memiliki KKA

b.       Jumlah keluarga yang mempunyai Balita dan anak aktif daalm kelompok kegiatan BKB

c.       Persentasi PUS anggota Poktan BKB menjadi peserta KB

Inisiatif Strategis

a.       Mengembangkan kebijakan, strategi dan materi

b.       Mengembangkan PSP

c.       Menyediakan sarana dan pra sarana

Peningkatan kualitas SDM sbb SDM adalah pilar pembangunan bangsa. Rumah tangga merupakan titik sentral peningkatan kualitas. Saat ini rata-rata penduduk Indonesia rata-rata berpendidikan SD. Pembinaan TUMBANG anak sejak Balita. Anak akan TUMBANG dg baik bila mendapat gizi yg baik, kasih saying dan stimulasi dari anggota keluarga. Oleh karenanya keluarga penting dlm pembinaan TUMBANG.

Konsep BKB merupakan wadah kegiatan bagi keluarga yg memilik anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Tujuannya adalah membedayakan kualitas dan kapasitas keluarga dalam membina TUMBANG anak. Dalam kelompok BKB yang dilakukan adalah penyuluhan KB, bmbinganm cara pengasuhan dan pembinaan TUMBANG disertai ketersediaan APE, dongeng, nyanyian serta media lainnya sehingga kelompok bisa berkembang dengan cara berintegrasi dengan sector lain yg juga melakukan kegiatan pembinaan thd anak.

Keluarga adalah lingkungan utama dan pertama yang dikenal anak untuk mengasuh, menempatkan nilai-nilai thd anak.

Dalam teori ekologi bhw lingkungan akan banyak berpengaruh dan filternya adalah keluarga.

Inti pembangunan nasional adalah mencerdaskan bangsa tanpa ada deskriminasi thd anak-anak. Dalam SDM yg diprlukan adalah watak shg yg diperlukan adalah pembinaan thd watak.

Kondisi BKB saat ini adalah :

1.       Rendahnya advoaksi dan KIE tentang BKB

2.       Hasil Survey RPJM baru 34,12% yang mengetahui cara pembinaan TUMBANG Anak.

PENGHITUNGAN PPM KELOMPOK BKB

Sebelumnya dilakukan dengan menggunakan rata-rata pencapaian tiap propinsi per tahun. Ada beberapa daerah yang jumlah penduduk sedikit memiliki PPM banyak akibat nilai rata-ratanya bagus. Ada informasi dari Biro data mengenai PPM termasuk tentang DAK untuk pengadaan BKB Kit.

Banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam komitmen pembinaan BKB. Harapannya, ke depan kegiatan Advokasi dan KIE lebih meningkat. Salah satu yang perlu adalah adanya kebijakan yang menjadi landasan hukum untuk program integrasi melalui TP PKK. Oleh karenanya perlu menempatkan anggaran untuk study banding bagi stakeholder dan TP PKK.

Anggaran untuk Balita dan anak meningkat menjadi 65 M. Ini dikarenakan beberapa kegiatan pelatihan bidan dan dokter yg semula menjadi fokus kegiatan sudah selesai pada tahun 2011 sehingga sebagian besar dana akan dialihkan ke bidang KS-PK.

KKP Balita dan anak Kalsel sebanyak 302 untuk tahun 2011 sedangkan tahun 2012 menjadi 300. Hal ini masih perlu disepakati. Hal yang perlu dicermati adalah mengenai DAK Kalsel sebanyak 4 Kabupaten, untuk pengadaan BKB Kit sebanyak 1.659 buah dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000 sehingga total pagu DAK Pengadaan BKB Kit untuk Propinsi Kalsel sebesar Rp. 3.318.000.000,- . Berdasar data DAK tahun 2011.

Informasi yang Pelatihan TOT untuk 1 orang peserta data base online (staf) untuk menjadi wali data guna mengakses data BKB. Transport ditanggung Propinsi. Selain itu bisa disediakan dana mandiri dg biaya Rp. 515.000,- selama 2 hari. 

Dalam rangka Hari Ibu tanggal 22 Desember akan ada penilaian pengelola dan kelompok BKB terbaik agar dikoordinasikan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Akan dilaksanakan dan harus dilakukan secara berjenjang. Akhir November untuk kelompok BKB terbaik tingkat propinsi harus sudah sampai ke BKKBN Pusat. Nominasi kelompok BKB terbaik harus link dg TP PKK sehingga antara kelompok dengan pengelola terdapat satu nama.

2.       Direktur Ketahanan Keluarga Lansia

TUPOKSI ke-direktur-an termasuk Direktorat Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan berdasar Perka no 72/PER/BS/2011 hampir seluruhnya adalah pembuatan konsep (penyiapan konsep) antara lain :

a.       Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tehnis di bidang pengembangan program, pelembagaan serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan.

b.       Perumusan dan pelaksanaan Norma, standar, prosedur , tehnis dan fasilitas pengembangan program, pelembagaan serta monitoring evaluasai pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan.

Di Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan berdasar Perka nomor 82/PER/BS/2011 adalah melakukan tugas penyiapan pelaksanaan.

Kebijakan strategis

a.       Peningkatan PSP : Pengetahuan/Sikap/Prilaku

b.       Kegiatan yang terkait dana berada dalam ring kedua yakni pejabat eselon IV

a.       Jumlah lansia berdasar hasil Mini Survey sebanyak 19 juta maka diharapkan ada kegiatan penyiapan sarana dan prasana bg masyaralat lansia sehingga persentasi keluarga yg mengikuti BKL.

c.       Performance indicator :

1)       Persentas keluarga yang punya lansia menjadi anggota kelompok

2)       Jumlah kelompok BKL yang aktif melaksanaan pembinaan lansia dan rentan

3)       Jumlah anggota kelompok yang hadir dalam pertemuan kelompok kegiatan BKL.

d.       Rumusan indicator

S   : seluruh keluarga

K   : yg punya kartu kendali

D   : Datang terus

KA: aktif

Kebijakan : Meningkatkan PSP Keluarga lansia dlm pembinaan

Strategi : meningkatkan komitmen dan meningkatkan epran kemitraan.

Percontohan disebabkan adanya keraguan mengenai adanya kelompok Bina-Bina di Kabupaten/Kota.

D.     PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dalam kegiatan Konsolidasi Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang Mission Center tahun 2011.

KEGIATAN PENILAIAN PENINGKATAN PRESTASI PENGELOLA KELOMPOK BKB TINGKAT PROPINSI KALSEL

I.        PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini dan hal tersebut lebih diutamakan mengedepankan peran keluarga. Peningkatan peran keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak menjadi satu hal yang penting bila dikaitkan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Lahirnya Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana dimana pada pasal 47 disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan keluarga. Pengejawantahan dari UU No. 52/2009 ada di dalam Peraturan Presiden No 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Kepala BKKBN Pusat No 72 tahun 2011 tentang Tata Kerja dan Organisasi BKKBN Pusat, pasal 28 menyebutkan tentang Kedeputian Bidang KS-PK. Dalam Peraturan Kepala BKKBN Pusat Nomor 82/2011 tentang Perwakilan BKKBN Propinsi pasal 18 menyebutkan tentang Bidang KS-PK dan pasal 20 menjelaskan tentang Sub Bidang yang ada dalam Bidang KS-PK. Salah satunya adalah Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia.

Dalam upaya penyiapan generasi muda melalui penanganan ketahanan keluarga Balita dan Anak dilakukan melalui Kelompok Bina Keluarga Balita yang pengelolaannya dilakukan secara berjenjang.

Guna mengetahui tingkat perkembangan kualitas pengelolaan Kelompok BKB, diperlukan sebuah system evaluasi seperti Peningkatan Prestasi (Lomba) Pengelola Kelompok BKB. Untuk tahun 2011, kegiatan Peningkatan Prestasi Pengelola Kelompok BKB ini dilaksanakan terkait dengan Peringatan Hari Ibu ke 82 Tahun 2011 baik tingkat Propinsi maupun Tingkat Pusat.

Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Propinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan Penilaian Peningkatan Prestasi (Lomba) Pengelola Kelompok BKB.

B.      Dasar

1.       Surat Deputi Bidang KS-PK BKKBN Pusat Nomor  2203/TU.300/F1/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 Perihal  Penilaian Kelompok BKB Terbaik dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke 83 tahun 2011

2.       Surat plh. Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 686/KS.002/J4/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 Perihal Peningkatan Prestasi Kelompok Bina Keluarga Balita Tahun 2011 ditujukan ke SKPD-KB Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

3.       Surat Kepala Bidang KS-PK atas nama Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan nomor 647/KS.003/J.4/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 Perihal Tim Penilai Peningkatan Prestasi Kelompok BKB yang ditujukan ke Ketua TP.PKK Propinsi Kalimantan Selatan, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Propinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan

4.       Surat Kepala Bidang KS-PK atas nama Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan nomor 702/KS.002/J.4/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 Perihal Undangan yang ditujukan ke Calon Tim Penilai dari TP.PKK Propinsi Kalimantan Selatan, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Propinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan

5.       Hasil Rapat Calon Tim Penilai Peningkatan Prestasi (Lomba) Pengelola Kelompok BKB tanggal 24Oktober 2011 tentang mekanisme penilaian Peningkatan Prestasi (Lomba) Pengelola Kelompok BKB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan

6.       Surat Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan Nomor  057/KT.005/J.1/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 tentang Tim Penilai Peningkatan Prestasi Pengelola Kelompok BKB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan

 C.     Tujuan dan Kegunaan

Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Peningkatan Prestasi (Lomba) Pengelola Kelompok BKB tahun 2011.

Diharapkan laporan ini berguna sebagai acuan baik dalam penetapan pemenang di tahun 2011 maupun dalam pelaksanaan kegiatan yang sejenis pada saat berikutnya.

II.      PELAKSANAAN KEGIATAN

A.      Persiapan

Dengan berdasar pada surat Kepala Bidang KS-PK atas nama Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan Nomor tentang Undangan telah dilaksanakan kegiatan Rapat Persiapan tanggal 24 Oktober 2011 dengan kesepakatan antara lain :

1.       Berkas lomba dari Kabupaten/Kota yang masuk melewati tanggal 27 Oktober  2011 dinyatakan gugur  dan tetap dimasukkan ke dalam lembar rekapitulasi penilaian

2.       Kalsifikasi seleksi berkas berdasar angket dari Kabupaten/Kota  adalah :

a.       Lama menjadi kader Kelompok BKB yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok BKB

b.       Menggunakan alat komtrasepsi yang dibuktikan dengan Kartu Peserta KB debfab kriteria sebagi berikut :

1)       MOP           score    100

2)       MOW          acore      85

3)       IUD                        score      75

4)       Implan        score      65

5)       Kondom      score      55

6)       Suntik         score     45

7)       Pil              score      35

Penempatan MOP dan Kondom dengan score lebih tinggi disbanding alat kontrasepsi sejenis adalah sejalan dengan prinsip Kesetaragaan gender dalam Program Keluarga Berencana.

c.       Skor yang didapat dari hasil angket yang dikembalikan ke Tim Penilai Tingkat Propinsi

d.       Kelengkapan berkas seperti SK Tim Penilai, Berita Acara Penilaian, SK Hasil Penilaian, Profil dan bukti pendukung lainnya.

3.       Penilaian akan dilakukan mulai tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan 5 Oktober 2011 ke 5 Kabupaten/Kota yang masuk nominasi pemenang tingkat Propinsi Kalimantan Selatan berdasar hasil seleksi administrasi dalam bentuk rekapitulasi penilaian.

B.      Proses Rekapitulasi

Berdasar surat Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 726/KS.003/J4/2011 tertanggal        31 Oktober 2011 Perihali Jadwal Penilaian yang didasar pada hasil rekapitulasi berkas diperoleh hasil 5 (lima) Kabupaten/Kpta yang memasukkan berkas dan masuk dalam nominasi pemenang yakni :

1.       Kabupaten Tabalong

2.       Kanupaten Hulu Sungai Selatan

3.       Kabupaten Banjar

4.       Kabupaten Barito Kuala

5.       Kota Banjarmasin.

 III.    HASIL PELAKSANAAN

A.      Kabupaten Barito Kuala

1.       Identitas Kelompok 

Tim Penilai Peningkatan Prestasi Pengelola Kelompok BKB ke Kelompok BKB Mawar Kabupaten Tabalong Tahun 2011

Kelompok BKB Mawar dengan alamat di Mekatani Desa Tanipah  Kecamatan Mandastana  Kabupaten Barito Kuala yang berdasar hasil koreksi menggunakan form stratifikasi berada dalam tahap Paripurna. Kelompok ini dilengkapi Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mandastana pada tanggal 4 Juni 2007.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok  menjadi kader Kelompok BKB Mawar sejak tahun 2007 dengan pendidikan terakhir SMP menggunakan alat kontrasepsi Suntik sejak tahun 2007. Sebagai Ketua Kelompok, sudah pernah mengikuti pelatihan dan orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan telah dipadukan dengan PAUD akan tetapi dilakukan berdasar rencana kerja tertulis. Namun belum bisa menunjukkan pencatatan dan pelaporan.

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader kelompok sebanyak 10 orang dan hanya Ketua yang pernah mendapat pelatihan atau  hanya 10% kader yang terlatih. Oleh karenanya, tidak semua kader mengetahui tugas kader bantu maupun kader piket.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 66,6%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 100%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 100% dan 66% yang ber-KB. Namun tidak terekam K/0/KB yang menunjukkan kesertaan ber-KB

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun belum setiap anggota BKB tidak memiliki KKA bahkan kader belum bisa mengisi KKA dan yang tersedia adalah fotocopy KKA.

7.       Sarana Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kelompok BKB diperlukan sarana penyuluhan antara lain Media Komunikasi dan di Kelompok BKB Mawar media ini terbatas pada media yang di droping dari BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan.

 Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif akan tetapi kader yang bersangkutan tidak dapat membuat dan digantikan dengan kader lain. Kemampuan kader kurang sempurna dalam pembuatan APE namun tetap dapat dijadikan media interaksi.

Kader BKB Mawar Kabupaten Barito Kuala sedang membuat APE Inovatif dari bahan bekas

B.      Kota Banjarmasin

1.       Identitas Kelompok

 Tim Penilai Peningkatan Prestasi Pengelola Kelompok BKB ke Kelompok BKB Tanjung Kota Banjarmasin Tahun 2011

Kelompok BKB Tanjung beralamat di Jalan Jahri Saleh RT 24 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang berdasar hasil koreksi menggunakan form stratifikasi berada dalam tahap Paripurna. Kelompok ini dilengkapi Surat Keputusan Kepala Kelurahan tanggal 31 Januari 2007.

 2.     Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok  menjadi kader Kelompok BKB Tanjung sejak tahun 2007 dengan pendidikan terakhir Strata-1 menggunakan alat kontrasepsi IUD sejak tahun 2003. Sebagai Ketua Kelompok, sudah pernah mengikuti pelatihan dan orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan telah dipadukan dengan PAUD dan TPA Al-Qur’an yang dilakukan dengan membuat rencana kerja dan pencatatan pelaporan dalam bentuk form C/I/BKB

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader kelompok sebanyak 5 orang dan seluruh kader atau  100% kader yang terlatih dengan menggunakan dana APBD dan donatur. Oleh karenanya, semua kader mengetahui tugas baik sebagai kader  inti, kader bantu maupun kader piket.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 82%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 82%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 92,7% dan 98% yang ber-KB. Kesertaan ber-KB anggota Kelompok BKB ini terekam dalam K/0/BKB.

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun dan setiap anggota BKB memiliki KKA bahkan KKA yang tersedia berasal dari APBD pengadaan Badan KB-PMP Kota Banjarmasin Tahun 2011. Disamping itu, kader mampu menjelaskan tentang pengisian KKA.

7.       Sarana Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kelompok BKB diperlukan sarana penyuluhan antara lain Media Komunikasi dan di Kelompok BKB Tanjung media ini tidak terbatas pada media yang di droping dari BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan melainkan inovasi dari  kreatifitas kader dan Ibu Balita.

Kader BKB Tanjung sedang membuat APE inovatif dari bahan bekas

Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif dan kader beserta Ibu Balita dapat membuat APE inovatif kemudian Ibu Balita dapat menggunakan APE tersebut sebagai media interaksi dengan Balita.

C.     Kabupaten Banjar

Tim Penilai Peningkatan Prestasi Pengelola Kelompok BKB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 di Kelompok BKB Ceria Kabupaten Banjar

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Ceria dengan alamat di Jalan Martapura Lama Km. 12,700 Kelurahan Sungai Tabuk Kota  Kecamatan Sungai Tabuk  Kabupaten Banjar yang berdasar hasil koreksi menggunakan form stratifikasi berada dalam tahap Paripurna. Kelompok ini dilengkapi Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Tabuk.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok  menjadi kader Kelompok BKB Ceria sejak tahun 2009 dengan pendidikan terakhir Strata-1 menggunakan alat kontrasepsi IUD sejak tahun 2009. Sebagai Ketua Kelompok, sudah pernah mengikuti pelatihan dan orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan telah dipadukan dengan PAUD akan tetapi dilakukan tanpa membuat rencana kerja walaupun sebelum dilakukan kegiatan Penyuluhan telah dimulai dengan mengadakan rapat pertemuan.

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader kelompok sebanyak 5 orang dan hanya Ketua yang pernah mendapat pelatihan atau  hanya 20% kader yang terlatih. Oleh karenanya, tidak semua kader mengetahui tugas kader bantu maupun kader piket.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 81,6%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 86%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 100% dan 98% yang ber-KB. Namun tidak terekam K/0/KB yang menunjukkan kesertaan ber-KB anggota Kelompoknya.

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun belum setiap anggota BKB memiliki KKA bahkan KKA yang tersedia adalah fotocopy KKA.

7.       Sarana Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kelompok BKB diperlukan sarana penyuluhan antara lain Media Komunikasi dan di Kelompok BKB Ceria media ini terbatas pada media yang di droping dari BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan.

Kader BKB Ceria sedang mencoba membuat APE inovatif dari bahan bekas.

Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif akan tetapi kader yang bersangkutan tidak dapat membuat dan digantikan dengan kader lain. Kemampuan kader kurang sempurna dalam pembuatan APE sebab tidak dapat dijadikan media interaksi.

D.     Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Kaca Piring I di jalan Kerja Bhakti I Rt. 06/III Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari form stratifikasi kelompok BKB diketahui Kelompok BKB Kaca Piring berada dalam tahap Paripurna dilengkapi dengan Surat Keputusan Camat Kandangan pada tanggal 5 Agustus 2003.

Tim Penilai Peningkatan Prestasi Pengelola Kelompok BKB ke Kelompok BKB Kaca Piring I Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok menjadi kader BKB Kaca Piring sejak tahun 2003, pendidikan SD sedangkan alat kontrasepsi yang dipergunakan adalah PIL. Sebagai ketua kelompok, sudah mendapatkan pelatihan atau orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan terintegrasi dengan PAUD dan Posyandu sehingga dukungan bisa diberikan oleh berbagai pihak yang terkait dedngan pelaksanaan kegiatan. Rencana kereja memang tertulis namun berada di tangan Petugas Lapangan KB.

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader sebanyak 6 orang namun hanya 2 orang terlatih atau sebesar 33,3%  yang sudah terlatih dan setiap kader dapat menyebutkan tugas kader inti namun tidak semua kader dapat menyebutkan tugas pokok kader lainnya.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 89%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 86%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 100% dan 100% yang ber-KB. Namun tidak terekam K/0/KB yang menunjukkan kesertaan ber-KB anggota Kelompoknya.

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun belum setiap anggota BKB memiliki KKA bahkan KKA yang tersedia adalah fotocopy KKA.

7.       Sarana Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kelompok BKB diperlukan sarana penyuluhan antara lain Media Komunikasi dan di Kelompok BKB Ceria media ini terbatas pada media yang di droping dari BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan maupun dari Dinas terkait dengan pengelolaan PAUD.

Kader BKB Kaca Piring I Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedang membuat APE inovatif

Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif dan kader yang bersangkutan dapat membuat APE berbentuk rumah namun belum bisa menjadikan  APE buatannya sebagai media interaksi

 E.      Kabupaten Tabalong

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Melati di jalan Ahmad Yani Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Dari form stratifikasi kelompok BKB diketahui Kelompok BKB Kaca Piring berada dalam tahap Paripurna dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Halangan pada tanggal 6 Mei 1994.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok menjadi kader BKB Melati sejak tahun 1994, pendidikan SMA sedangkan alat kontrasepsi yang dipergunakan adalah IMPLAN sejak tahun 1996. Sebagai Ketua kelompok telah mendapatkan pelatihan atau orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan terintegrasi dengan Posyandu sehingga dukungan bisa diberikan oleh berbagai pihak yang terkait dedngan pelaksanaan kegiatan. Rencana kerja memang tertulis dengan pencatatan dan pelaporan dalam form C/I/BKB sejak tahun 2009.

Tim Penilai Peningkatan Prestasi Pengelola Kelompok BKB ke Kelompok BKB Melati Kabupaten Tabalong Tahun 2011.

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader sebanyak 10 (sepuluh) orang dan seluruhnya atau 100% sudah dilatih oleh SKPD-KB Kabupaten Tabalong dengan menggunakan dana APBD. Hal ini kemudian didukung pada kemampuan kader dalam menjelaskan tugas pokok kader inti, kader bantu maupun kader piket di Kelompok BKB-nya.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 100%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 100%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 82,3% dan 80,4% yang ber-KB. Kesertaan ber-KB terekam dalam K/0/KB yang bisa ditunjukkan dalam bentul fotocopy.

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun setiap anggota BKB memiliki KKA bahkan KKA yang tersedia merupakan pengadaan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten.Tahun 2011.

7.       Sarana Penyuluhan

Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif akan tetapi kader tidak dapat membuat APE. Menurut informasi, kelompok kerap menggunakan sarana di rumah tangga sebagai Alat Permainan Edukatif atau media interaksi.

IV.    KESIMPULAN

A.      Pemenuhan Kriteria Pemenang

Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat Tim Penilai pada tanggal 24 Oktober 2011 maka kriteria pemenang Peningkatan Prestasi Pengelola Kelompok BKB ditetapkan atas dasar :

1.       Skor dalam angket yang diisi oleh Tim Penilai Peningkatan Prestasi Kelompok BKB saat melakukan penilaian ke Kelompok BKB Kabupaten/Kota yang masuk nominasi pemenang tingkat propinsi.

2.       Kelengkapan adminsitrasi dalam kelompok BKB yang dapat dibuktikan dalam bentuk fotocopy.

3.       Alat Permainan Edukatif yang tersedia dalam kelompok BKB dan dominasi APE inovatif.

4.       Kesesuaian program  Bina Keluarga Balita saat kader mempraktekkan penyuluhan menggunakan media maupun dalam membuat dan menggunakan APE inovatif.

5.       Respon  dan reaksi kader terhadap setiap pertanyaan yang diberikan oleh Tim Penilai

B.      Pemenang Penilaian Peningkatan Prestasi Pengelola Kelompok BKB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011

Dari hasil penilaian Tim Penilai Peningkatan Prestasi Kelompok BKB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 ditetapkan berdasar rapat pada tanggal  8 Nopember 2011 dalam bentuk Berita Acara sebagaimana terlampir.

V.      PENUTUP

Demikian laporan Tim Penilai Peningkatan Prestasi Pengelola Kelompok BKB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 dengan harapan bisa membantu eksistensi Kelompok BKB Nominasi Pemenang di tingkat Propinsi Kalimantan Selatan untuk optimalisasi peran dan fungsi-nya dalam pembinaan terhadap keluarga yang  memiliki Balita.

Laporan ini disampaikan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Hasl Penilaian Tim Penilai Peningkatan Prestasi Pengelola Kelompok BKB Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011.

Banjarmasin, 8 Nopember 2011

Pembuat laporan

Kasub Bid Balita Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia

TTD

Dra. Uniek M. Sari

NIP. 19670905.199403.2004