JABATAN DAN KEPEMIMPINAN dalam TIRANI

Memasuki sebuah kantor lembaga pemerintahan, kemudian mendapatkan kenyataan bahwa pegawai di lingkungan lembaga tersebut susah sekali di ajak untuk ke arah perubahan menuju perbaikan. Baik itu perbaikan kinerja, perbaikan disiplin maupun perbaikan mutu pelayanan yang nantinya akan membawa pada perubahan sistem nilai di dalam pendapatan. Setelah beberapa lama berada dalam lembaga tersebut dan telah dilakukan gebrakan-gebrakan yang diharapkan membuahkan hasil, ternyata nihil. Tidak menghasilkan perubahan apapun juga. Kondisi ini tentu akan menimbulkan rasa pesimis akan keberhasilan dalam melakukan perubahan apalagi bila tujuan perubahan itu bukan untuk kepentingan perorangan melainkan untuk kepentingan bersama. Analisa matematika jabatan dan tirani ini dilakukan dengan bersandar pada situasi real yang ada dalam salah satu lembaga pemerintahan di negeri ini.

Sejarah Pemerintahan dan Kepemimpinan

Sejarah politik menyebutkan bahwa terbentuknya pemerintahan di awali dengan terbentuknya polish yakni kumpulan orang-orang yang membentuk satu kesatuan dan perwakilan dalam polish inilah yang membantu menyelesaikan kepentingan orang-orang yang tergabung dalam polish tersebut dalam memenuhi kebutuhan. Perkembangan penduduk-lah yang menyebab polish tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan anggota polish maka berkembang menjadi pemerintahan. Sesuai dengan cara pemilihannya, sebagian besar pemimpin yang dihasilkan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang masih murni ini adalah pemimpinnya dipilih secara langsung dan umumnya bersifat karismatik.

Sistem pemerintahan dari waktu ke waktu mengalami perubahan baik dalam hal bentuk maupun sifatnya. Ketika di awal pembentukan sangat jelas yang berlaku adalah pemerintahan dengan demokrasi murni karena pemilihan wakil di polish dilakukan langsng oleh anggota polish. Semakin banyak kebutuhan manusia membuat semakin berkembangnya kepentingan yang harus dipenuhi oleh wakil yang ada di polish. Akhirnya, sistem pemerintahan menjadi beraneka ragam dan salah satunya adalah sistem pemerintahan tirani atau kerajaan.

Sistem pemerintahan tirani ini bisa terbentuk karena memang cikal bakal polish-nya lebih dipengaruhi oleh karisma dari pimpinan polish yang kemudian dianggap sebagai “keturunan”. Namun ada juga sistem pemerintahan yang tirani yang dimulai dari sistem pemerintahan demokratis. Ini memberikan gambaran bahwa sistem yang dianut dalam sebuah pemerintahan bukan hanya dipengaruhi oleh terbentuknya sistem pemerintahan melainkan juga dipengaruhi oleh type pemimpinnya.

Sistem yang dianut dalam pemerintahan memberi dampak terhadap sistem yang berlangsung dalam lembaga-lembaga yang berada dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Hanya beda-nya, apabila pada pemerintahan yang tirani akan dengan mudah di reformasi oleh masyarakat dimana sistem itu berada tidak demikian hal-nya bila melekap pada lembaga yang terdapat dalam sistem pemerintahan.

Deskripsi Jabatan dalam Tirani

Kalau di dalam sistem demokrasi jelas bahwa orang yang mengisi kedudukan untuk menyelesaikan kepentingan pemenuhan kebutuhan dilakukan secara langsung oleh anggota atau sistem, maka pada sistem tirani sebaliknya, orang yang mengisi kedudukan untuk menyelesaikan kepentingan pemenuhan kebutuhan dilakukan sesuai dengan kehendak pemimpin dalam sistem itu sendiri.

Ketika situasi itu dilekatkan pada lembaga pemerintahan maka pada pemimpin yang tirani terlihat bahwa penempatan seseorang pada jabatan tidak didasarkan pada demokrasi atau sistem melainkan didasarkan pada kehendak pemimpin dalam sistem itu sendiri. Landasan atas penetapan lebih cenderung bersifat subyektif dengan unsur like or dislike, love or hate. Dampak yang ditimbulkan dari sistem penetapan semacam ini adalah ditempatkannya seseorang dalam sebuah jabatan yang sebenarnya orang tersebut belum memenuhi kualifikasi untuk duduk di jabatan tersebut.

Dengan penetapan semacam ini seringkali terjadi peng-kebiri-an akan kekayaan intelektual sebab pencapaian visi dan misi di lembaga pemerintahan seringkali tidak bisa dipenuhi oleh pemegang jabatan yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai tersebut. Untuk bisa memenuhi tanggungjawab terhadap lembaga dibebankan kepada staf yang memenuhi kualifikasi jabatan tersebut dengan mengedepankan hukum kepegawaian terhadap staf.

Matematika dalam Tirani.

Hal yang sangat berpengaruh terhadap perubahan sistem dalam lembaga pemerintahan adalah kurun waktu berlangsungnya sistem dalam sebuah lembaga. Di saat sebuah lembaga telah dipimpin  secara tirani maka tidak akan dengan serta bisa direformasi pada saat pemimpin lembaga tersebut diganti. Beberapa hal yang tertanam selama kepemipinan tirani ini adalah :

1.   Peng-kebiri-an intelektual dan kompetensi yang akan membawa dampak pada sikap pegawai yang skeptic, apriori dan kurangnya sense of belonging terhadap lembaga itu sendiri.

2.    Tidak tepatnya kualifikasi yang duduk dalam jabatan akan membawa dampak pada pemangku jabatan yakni hilangnya wibawa, hilangnya rasa hormat dan tidak terpenuhinya vis-misi lembaga pemerintahan.

3.      Berlakunya pola “yang bisa dekat dengan pimpinan akan mendapatkan jabatan” sehingga akan membawa dampak pada pola interaksi tidak sehat dimana salah satunya adalah perselingkuhan yang mudah dilakukan sebab kerapkali pimpinan dengan pola demikian mudah terjebak dalam hubungan yang tidak sehat.

4.       Terjadi gap antara golongan yang menganut pola lama dengan pola baru ketika diadakan perubahan baik disebabkan faktor kepemimpinan dan faktor lainnya.

Dampak-dampak yang ditimbulkan ini sangat mudah dibaca namun tidak mudah untuk dilakukan perubahan apalagi apabila di dalam lembaga tersebut terdapat hal-hal mendasar yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan secara drastis hubungan kekerabatan yang sangat kental sehingga hal-hal negative bisa tertutupi bahkan orang-orang di luar kekerabatan akan dengan mudah dijadikan kambing hitam. Perubahan dalam sistem tirani tidak dapat dilakukan secara sistematis sebab akan memakan waktu dua kali lipat dari lamanya sistem itu berkuasa.

The Act To Make a Change

Perubahan yang terjadi di Indonesia yang pernah dipimpin secara “tirani” selama lebih dari 30 tahun kemudian bisa dibelok-kan ke sistem demokrasi seperti sekarang ini, bukan dilakukan secara sistematis melainkan revolusi akibat tuntutan masyarakat. Hal-hal yang memperngaruhi keberhasilan perubahan adalah :

1.      Adanya tuntutan dari masyarakat yang jumlahnya lebih besar dari jumlah penguasa dalam pemerintahan itu sendiri

2.       Keinginan untuk melakukan perubahan itu menyebar rata di semua lapisan.

3.       Adanya dukungan intelektual sebagai motor penggerakan.

Tiga hal pokok tersebut mustahil ditemui dalam sebuah lembaga, apalagi kalau lembaga itu sudah tersusun tirani selama beberapa waktu lamanya. Hal yang mungkin dilakukan adalah :

1. Memperhatikan sungguh-sungguh orang yang memiliki keinginan yang sama dalam melakukan perubahan. Ini dapat dilihat saat mengajukan gagasan tentang sebuah perubahan, orang-orang yang suka akan status quo (tidak ingin berubah) akan membantah gagasan itu dan kalaupun mereka menerima gagasan itu akan dibarengi dengan banyak pertimbangan negatif (dari buku mengenal kepemimpinan )
2. Penerapan sanksi dan reward yang tepat dan tegas sehingga akan terasa perbedaan yang signifikan antara kondisi yang lama dengan kondisi perubahan tersebut. Untuk ini diperlukan komitmen yang kuat dari lembaga pemerintahan itu sendiri baik secara de jure maupun secara de facto.
3. It's TOP - DOWN Planning not Bottom Up Planning.

SAMPAH DAN PEMECAHANNYA

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan , pengangkutan , pemrosesan , pendaur-ulangan , atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yg dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam . Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat , cair , gas , atau radioaktif dengan metoda dan keahlian khusus untuk masing masing jenis zat.

Pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk menguburnya untuk membuang sampah, metode ini adalah metode paling populer di dunia. Penimbunan ini biasanya dilakukan di tanah yg tidak terpakai , lubang bekas pertambangan , atau lubang lubang dalam. Sebuah lahan penimbunan darat yg dirancang dan dikelola dengan baik akan menjadi tempat penimbunan sampah yang hiegenis dan murah. Sedangkan penimbunan darat yg tidak dirancang dan tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan , diantaranya angin berbau sampah , menarik berkumpulnya Hama dan adanya genangan air sampah. Efek samping lain dari sampah adalah gas methan dan karbon dioksida yang juga sangat berbahaya. (di bandung kandungan gas methan ini meledak dan melongsorkan gunung sampah).

Karakteristik desain dari penimbunan darat yang modern diantaranya adalah metode pengumpulan air sampah menggunakan bahan tanah liat atau pelapis plastik. Sampah biasanya dipadatkan untuk menambah kepadatan dan kestabilannya , dan ditutup untuk tidak menarik hama (biasanya tikus). Banyak penimbunan samapah mempunyai sistem pengekstrasi gas yang dipasang untuk mengambil gas yang terjadi. Gas yang terkumpul akan dialirkan keluar dari tempat penimbunan dan dibakar di menara pemabakar atau dibakar di mesin berbahan bakar gas untuk membangkitkan listrik.

Kandungan gas dalam sampah organik

Komponen%Metana(CH₄)           55-75%
Karbondioksida(CO₂)                  25-45%
Nitrogen(N₂)                              0-0.3%
Hidrogen(H₂)                             1-5%
Hidrogensulfida(H₂S)                  0-3%
Oksigen(O₂)                              0.1-0.5%

Kesetaraan biogas dengan sumber energi lain

Bahan Bakar	Jumlah
Biogas Elpiji Minyak tanah Minyak solar Bensin Gas kota Kayu bakar	1 m3 0,46 kg 0,62 liter 0,52 liter 0,80 liter 1,50 m3 3,50 kg

Manfaat pengelolaan sampah

1. Penghematan sumber daya alam
2. Penghematan energi
3. Penghematan lahan TPA
4. Lingkungan asri (bersih, sehat, nyaman)
5. Mengurangi pencemaran

Bencana sampah yang tidak dikelola dengan baik

1. Longsor tumpukan sampah
2. Sumber penyakit
3. Pencemaran lingkungan
4. Menyebabkan banjir

Dari penjelasan mengenai sampah ini jelas bahwa pengelolaan sampah secara professional sangat di perlukan apalagi bila mengingat bahwa setiap rumaha tangga menghasilkan sampah dan belum dikelola secara baik oleh setiap keluarga itu sendiri disebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sampah.

Proposal ini disusun untuk memberikan gambaran sistematika pengelolaan sampah yang diharapkan bukan hanya memberi nilai positif bagi lingkungan melainkan juga nilai positif bagi pengelolanya baik secara ekonomis, sosial dan politis.

Sampah dan Ibu Rumah Tangga

Penghasil sampai terbanyak adalah rumah tangga. Oleh karenanya, pengelolaan sampah yang paling mendasar berada di level ini. Bersandar pada pemikiran tersebut maka setiap Ibu Rumah Tangga perlu diberi sosialisasi untuk mengelola sampah secara benar yakni dengan memisah sampah organik dan sampah anorganik. Dengan pengelolaan yang tepat di level ini maka para pemulung tidak lagi mengais di tempat sampah yang menimbulkan bau tak sedap melainkan sudah bisa mengambil sampah anorganik yang biasanya mereka  perlukan untuk proses daur ulang.

Tidak hanya berhenti sampai disini, para ibu rumah tangga ini sebaiknya di arahkan hanya “membuang” sampah anorganik ke Tempat Pembuangan Sampah dan “memanfaatkan” sampah organis untuk diolah menjadi pupuk atau biogas.

Selama ini, hasil sosialisasi tidak memberi dampak positif karena tidak ditindaklanjuti dengan pengolahan yang tepat guna sehingga lagi-lagi sampah menggunung di TPS kemudian diamburadul-kan para pemulung sebelum diangkut mobil dinas kebersihan ke TPA.

Ideal-nya Pengelolaan Sampah

Berdasar ketentuan Tatanan Pemerintahan, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dibantu oleh Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dalam pengelolaan kependudukan. Walaupun Ketua RT tidak termasuk bagian dalam sistem pemerintahan namun peran Rukun Tetangga sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan. Setiap daerah memiliki peraturan sendiri dalam menetapkan jumlah Kepala Keluarga atau jumlah Rumah Tangga dalam setiap Rukun Tetangga. Namun biasanya, di setiap daerah perkotaan terdapat 50 sampai dengan 100 Kepala Keluarga dalam satu RT.

Dengan asumsi setiap keluarga menghasilkan 1 kg sampah sehari maka dalam satu RT akan menghasilkan 50 sampai dengan 100 kg sampah setiap harinya. Apabila dibagi ke dalam katagori sampah organik dan anorganik maka setiap RT diperkirakan menghasilkan 25 sampaj dengan 50 kg sampah.

Apabila dalam satu Rukun Warga terdapat 5 – 10 RT maka dalam satu bulan akan terkumpul 3.500 s/d 14.000 kg sampah dan itu sangat cukup untuk membuat sampah menjadi gas ataupun pupuk organik.

Sistem dan Kebutuhan Pengelolaan Sampah

Sampah menjadi sumber masalah yang belum terselesaikan. Namun apabila sampah di kelola dengan baik maka sampah akan bernilai positif. Setelah dikelola di rumah tangga maka perlu ada sistem pengelolaan dan sarana pengelolaan.

Sistem pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan mengikut pola sebagai berikut :

1. Setiap 200 KK atau 2 RT terdapat 1 orang pengumpul sampah organik 
2. Setiap 75 pengumpul terdapat 1 orang pengawas yang bertugas mengumpulkan di TPS artinya TPS berada di level Kelurahan/Desa 
3.  Setiap 50 pengawas memasukkan sampah-sampah tersebut ke lokasi pengolahan ini berarti, tempat pengolahan sampah berada di level Kabupaten/Kota.

Dari sistem pengolahan sampah ini akan dibutuhkan sebanyak :

1.  Sebuah tempat pengolahan di Kabupaten/Kota yang potensial sampahnya sangat tinggi. Sedangkan Kabupate/Kota yang potensial sampahnya tidak terlalu besar bisa dijadikan sebagai pengada bahan gas berupa sampah organik. Dengan demikian, dapat diprediksi, setiap Propinsi akan mempunya minimal 5 daerah Kabupaten/Kota yang menjadi produsen gas dan pupuk dari bahan sampah organik.

2.    125 orang yang sebagai pengumpul dan pengawa ditambah petugas yang melaksanakan pengolahan sampah di tempat pengolahan. Ini berarti dalam setiap daerah pengolahan (Kabupaten/Kota) akan memerlukan sekurangnya 200 petugas sehingga bila diakumulasikan ke tingkat propinsi akan menjaring sekitar 1000 petugas pengelolaan sampah.

3.       Setelah  menghasilkan gas dan pupuk maka yang diperlukan adalah proses selanjutnya yakni penyaluran gas dan pupuk sisa hasil pengolahan. Kalau ada daerah produsen gas dan pupuk organik maka tentunya akan daerah konsumen gas dan pupuk organik.

Kaitan dengan ini adalah terbukanya lahan pekerjaan bagi 1000 orang per Propinsi untuk pengolahan dan sekitar 200 orang untuk pemasaran.

Keuntungan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di seluruh daerah di Indonesia sampai dengan saat ini masih bersifat “penanganan” agar tidak terjadi penumpukan, bukan pengolahan sampah. Dengan pengolahan sampah yang professional akan memberikan keuntungan antara lain :

1.  Secara ekonomis yakni perlunya modal awal yang pada tahap-tahap selanjutnya akan memberikan keuntungan berupa laba dalam pengelolaannya.

2.       Secara  sosial yakni membuka lahan pekerjaan.

3.       Secara politis yakni dengan pola terstruktur maka kegiatan tersebut akan berbentuk pyramida yang sama dengan sistem pemerintahan. Sehingga pola sosialisaso politik dapat dilakukan sejalan dengan proses rekruitmen pegawai.

PROFIL KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

I.        PENDAHULUAN

      A.      Latar Belakang

Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini dan hal tersebut lebih diutamakan mengedepankan peran keluarga. Peningkatan peran keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak menjadi satu hal yang penting bila dikaitkan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Lahirnya Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana dimana pada pasal 47 disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan keluarga. Pengejawantahan dari UU No. 52/2009 ada di dalam Peraturan Presiden No 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Kepala BKKBN Pusat No 72 tahun 2011 tentang Tata Kerja dan Organisasi BKKBN Pusat, pasal 28 menyebutkan tentang Kedeputian Bidang KS-PK. Dalam Peraturan Kepala BKKBN Pusat Nomor 82/2011 tentang Perwakilan BKKBN Propinsi pasal 18 menyebutkan tentang Bidang KS-PK dan pasal 20 menjelaskan tentang Sub Bidang yang ada dalam Bidang KS-PK. Salah satunya adalah Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia.

Dalam upaya penyiapan generasi muda melalui penanganan ketahanan keluarga Balita dan Anak dilakukan melalui Kelompok Bina Keluarga Balita yang pengelolaannya dilakukan secara berjenjang.

Berikut profil Kelompok BKB yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2011.

      B.      Tujuan dan Kegunaan

Penulisan Profil Kelompok BKB ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah, kondisi kelompok, kondisi kader maupun keanggotaan Kelompok BKB tiap Kabupaten/Kota  di Propinsi Kalimantan Selatan.

II.      GAMBARAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

      A.      Geografis

Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Berdasar peta tersebut jelas terlihat bahwa Propinsi Kalimantan Selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Laut Jawa.

      B.      Pemerintahan

Tata Pemerintah di Propinsi Kalimantan Selatan terbagi ke dalam 11 Kabupaten dan 2 Kota yang terpecah lagi ke dalam 151 Kecamatan  dan 1.958 Kelurahan/Desa.

Namun demikian, belum seluruh tugas pemerintahan dilaksanakan di Propinsi Kalimantan Selatan, salah satunya adalah kegiatan Pembangunan Kependudukan dan KB, masih merupakan tugas perpanjangan tangan (disentralisasi) pemerintah pusat sebab kegiatan ini masih ditangani Perwakilan BKKBN Pusat di Propinsi Kalimantan Selatan. Namun demikian, penerapan otonomi daerah tidak seluruhnya menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan KB karena di 13 Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani program Kependudukan dan KB berbentuk Badan.

      C.     Sosial Budaya dan Kependudukan

Dengan luas wilayah sebesar 36.985 km²  dan jumlah penduduk sebanyak 3.626.119 jiwa maka kepadatan penduduk di Propinsi Kalimantan Selatan  menjadi  98/km². Dengan kondisi kepadatan penduduk tersebut masih tersedia lahan yang sangat luas untuk digarap, apalagi Kalimantan Selatan masih memiliki lahan potensial diseluruh wilayahnya.

Namun demikian, kondisi kepadatan penduduk yang masih sangat memungkinkan untuk menampung penduduk ini tidak serta merta mengurangi minat masyarakatnya dalam mengikuti program KB yang merupakan bagian dari pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Ini disebabkan suku bangsa yang bermukim di Kalimantan Selatan seperti Suku Banjar, Dayak ,Jawa , dan Bugis dengan mayoritas penduduk beragama Islam (96,80%), Protestan (2,85%), Katolik (1,81%), Hindu (0,95%), Buddha (0,17%)  dengan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia, Bahasa Banjar, Bahasa Bakumpai, Bahasa Bukit, Bahasa Dusun Deyah, dan  Bahasa Maanyan ini sangat terbuka dan mudah menerima dengan adanya perubahan maupun pembaharuan yang terjadi.  Salah satu-nya adalah Pembangunan Kependudukan dan KB dengan program-program andalannya seperti :

1.       Pelayanan KB

2.       Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga

3.       Advokasi dan Edukasi

4.       Pendidikan dan Pelatihan.

      D.     Kelompok Bina Keluarga Balita

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, tidak semata-mata mengenai pelayanan dan alat kontrasepsi melainkan juga Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Dalam kegiatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dilaksanakan beberapa pembinaan, seperti Bina Keluarga Balita.

Kondisi Bina Keluarga Balita secara umum di Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1.       Kelompok Percontohan BKB

Target jumlah Kelompok BKB Percontohan di Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 sebanyak 302 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 324 kelompok BKB Percontohan atau sebesar 107%.

Kondisi ini tergambar dalam grafik berikut:

 

2.       Anggota BKB Aktif

Target jumlah keluarga menjadi anggota BKB aktif di Propinsi Kalimantan tahun 2011 sebanyak 60.434, sampai dengan Desember 2011 tercapai sebanyak 55.832 atau 92,39%.

 

3.       Anggota BKB Yang Menggunakan KKA

Dalam tahun 2011 tidak ada target untuk anggota BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak akan tetapi keberadaan dan kegiatan dalam kelompok BKB tidak dapat terlepas dari alat pantau Tumbuh Kembang Anak yakni berupa Kartu Kembang Anak.

Dari  55.832 anggota BKB yang aktif sebanyak 20.606 yang menggunakan Kartu Kembang Anak atau sebesar 36,91%

 

4.       Kader BKB

Jumlah kader BKB di Propinsi Kalimantan Selatan berdasar data tahun 2011 berjumlah 5.464 orang dengan kriteria sebanyak 190 orang sudah pernah mendapat pelatihan dan 5.274 yang belum pernah mendapat pelatihan. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

 

 I  II.    PROFIL KELOMPOK BKB

K      A.       Kabupaten Barito Kuala 

1.       Geografi Kabupaten Barito Kuala

Letak geografis Kabupaten Barito Kuala berada dekat dengan Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan yakni Banjarmasin. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dari letak yang berdekatan dengan Ibukota Propinsi menyebabkan Kabupaten Barito Kuala menjadi daerah penyangga atas perkembangan kependudukan yang terjadi di Kota Banjarmasin sehingga kerap terjadi pergeseran volume kependudukan dari Kota Banjarmasin ke Kabupaten Barito Kuala sebab daerah ini ditetapkan sebagai Kabupaten Pengembangan Hunian untuk Propinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2009.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Barito Kuala sebanyak  34 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 34 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam  17 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

 3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 4.614 atau tercapai sebanyak 85,26% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 5.396.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 1.256 atau sebesar 27,22% dari jumlah anggota BKB Aktif.

           B.    Kabupaten Banjar

1.       Geografi Kabupaten Banjar

Letak geografis Kabupaten Banjar berada dekat dengan Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan yakni Banjarmasin. Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Dari letak yang berdekatan dengan Ibukota Propinsi menyebabkan Kabupaten Banjar menjadi daerah penyangga atas perkembangan kependudukan yang terjadi di Kota Banjarmasin  dan Banjarbaru sehingga kerap terjadi pergeseran volume kependudukan dari Kota Banjarmasin  dan Banjarbaru ke Kabupaten Banjar.

 2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Banjar sebanyak  38 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 29 buah atau 76%.  Target ini dibagi ke dalam  19 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Banjar sebanyak 3.377 atau tercapai sebanyak 84,03% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 4.019.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Banjar sebanyak 2.127 atau sebesar 57% dari jumlah anggota BKB Aktif.

          C.    Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1.       Geografi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

 

Letak geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan  Kabupaten Kotabaru.

Kabupaten ini berada di tengah Propinsi Kalimantan Selatan dan bukan termasuk daerah penyangga sebab selain tempatnya yang berada jauh dari Ibukota Propinsi, juga tidak berada di daerah pinggiran laut sebagai sarana transportasi yang menjadi andalan terjadinya perubahan atau pergeseran volume kependudukan di sebuah wilayah.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak  22 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 22 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam  11 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 4.883 atau tercapai sebanyak 63,83% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 7.650.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten hulu Sungai Tengah sebanyak 536  atau sebesar 7% dari jumlah anggota BKB Aktif.

           D.     Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 

1.       Geografi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

 

Letak geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Bumbu dan  Kabupaten Kotabaru.

Kabupaten ini berada di Selatan Propinsi Kalimantan Selatan dan bukan termasuk daerah penyangga sebab selain tempatnya yang berada jauh dari Ibukota Propinsi, juga tidak berada di daerah pinggiran laut sebagai sarana transportasi yang menjadi andalan terjadinya perubahan atau pergeseran volume kependudukan di sebuah wilayah.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak  22 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 22 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam  11 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 7.922 atau tercapai sebanyak 81,60% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 8.605.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 4.125  atau sebesar 52,07% dari jumlah anggota BKB Aktif.

         E.        Kabupaten Hulu Sungai Utara

1.       Geografi Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten yang terletak di bagian utara provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah yakni Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Timur dan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan. Kabupaten ini berada di Pusat Propinsi Kalimantan Utara dan termasuk katagori wilayah terpencil.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak  20 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 50 buah atau 250%.  Target ini dibagi ke dalam 20 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 sampai dengan 3  kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 4.790 atau tercapai sebanyak 72,96% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 6.565.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2.000  atau sebesar 41,75% dari jumlah anggota BKB Aktif.

           F.      Kabupaten Kotabaru

1.       Geografi Kabupaten Kotabaru

 

Kabupaten Kotabaru berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Pasir dan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,  Kabupaten Tanah Bumbu dan Selat Makasar.

Kabupaten ini berada di pesisir Propinsi Kalimantan Selatan dan termasuk katagori wilayah kepulauan sebab terdapat beberapa pulau yang menjadi satu gugusan dengan Kabupaten Kotabaru.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Kotabaru sebanyak  40 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 40 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 20 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Kotabaru sebanyak 1.170 atau tercapai sebanyak 93,53% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 1.251.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Kotabaru sebanyak  397  atau sebesar 33,93% dari jumlah anggota BKB Aktif.

G.     Kabupaten Tanah Laut

1.                  1. Geografi Kabupaten Tanah Laut

 

• Kabupaten Tanah Laut berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kota  Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten,  Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa. Kabupaten ini berada di pesisir Propinsi Kalimantan Selatan dan termasuk katagori wilayah pesisir sebab lebih dari 60% luas wilayahnya berada di tepi pantai Laut Jawa.

2.               2.   Kelompok BKB Percontohan

• Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Tanah Laut sebanyak  22 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 22 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 11 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.          3.    Anggota BKB Aktif

• Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2.121 atau tercapai sebanyak 88,33% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 2.401.

            4.     Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

• Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Tanah Laut sebanyak  581  atau sebesar 27,39% dari jumlah anggota BKB Aktif.

          H.      Kabupaten Tapin

1.       Geografi Kabupaten Tapin

Kabupaten Tapin berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kabupaten ini berada di pusat Propinsi Kalimantan Selatan dan termasuk katagori wilayah pedalaman.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Tapin sebanyak  24 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 24 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 12 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Tapin sebanyak 3.337 atau tercapai sebanyak 113,97% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 2.906.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

5.    Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Tapin sebanyak 750  atau sebesar 22,46% dari jumlah anggota BKB Aktif.

I.                I.         Kabupaten Tabalong

1.       Geografi Kabupaten Tabalong

 

Kabupaten Tabalong berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah yakni Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur dan Barito Utara juga berbatsan dengan Propinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Pasir dan Tanah Grogot sedangkan perbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kabupaten ini berada di Utara Propinsi Kalimantan Selatan dan termasuk katagori wilayah pedalaman.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Tabalong sebanyak  24 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 24 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 12 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Tabalong sebanyak 5.608 atau tercapai sebanyak 77,48% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 7.238.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Tabalong sebanyak  4.021  atau sebesar 71,70% dari jumlah anggota BKB Aktif.

J.       Kota Banjarmasin

 

1.       Geografi Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah yakni Kabupaten Kapuas dan berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Barito Kuala,  Kota Banjarbaru , Kabupaten Banjar dan Laut Jawa.

Daerah ini merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan dan termasuk dalam kota besar di Indonesia disamping itu berhadapan langsung dengan Laut Jawa sehingga memungkinkan dibentuknya pelabuhan besar sebagai salah satu sarana adanya perubahan dan perkembangan kependudukan di Banjarmasin.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kota Banjarmasin sebanyak  10  kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 10 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 5 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kota Banjarmasin sebanyak 1.765 atau tercapai sebanyak 60,74% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 2.906.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kota Banjarmasin sebanyak  2.017  atau sebesar 114,28% dari jumlah anggota BKB Aktif.

          K.       Kota Banjarbaru

1.       Geografi Kota Banjarbaru

 

Kota Banjarbaru berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kota Banjarmasin , Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut..

Daerah ini berbatasan dengan Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan sehingga memungkinkan dibentuknya pelabuhan besar sebagai salah satu sarana adanya perubahan dan perkembangan kependudukan seperti di Banjarmasin.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kota Banjarbaru sebanyak  10  kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 10 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 5 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kota Banjarbaru sebanyak 480 atau tercapai sebanyak 53,39% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 899.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kota Banjarbaru sebanyak  141  atau sebesar 29,38% dari jumlah anggota BKB Aktif.

L               L.        Kabupaten Tanah Bumbu

1.       Geografi Kabupaten Tanah Bumbu

 

Kabupaten Tanah Bumbu berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Tanah Laut,  Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotabaru.

Kabupaten ini termasuk dalam daerah pedalaman dengan katagori daerah pertambangan. Ini menjadi daya tarik tersendiri yang berpengaruh terhadap pergeseran volume kependudukan baik di Kabupaten ini maupun daerah lainnya di Propinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini pemekaran dari Kabupaten Tanah Laut.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak  20  kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 20 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 10 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 11.830 atau tercapai sebanyak 201,46% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 5.872.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak  2.237  atau sebesar 11,91% dari jumlah anggota BKB Aktif.

           M.     Kabupaten Balangan

1.       Geografi Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Pasir dan berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Tabalong,  Kabupaten Hulu Sungai Utara , Kabupaten Banjar dan Laut Jawa. Balangan merupakan Kabupaten Pemekaran antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tabalong.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Balangan sebanyak  16  kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 17 buah atau 106%.  Target ini dibagi ke dalam 8 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 sampai dengan 3 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Balangan sebanyak 3.948 atau tercapai sebanyak 83,93% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 4.704.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Balangan sebanyak  418  atau sebesar 10,58% dari jumlah anggota BKB Aktif.

 IV.    EVALUASI HASIL PEMBINAAN KELOMPOK BKB

Evaluasi terhadap hasil pembinaan baik ke pengelaola, kader maupun kelompok BKB dilakukan dalam bentuk Peningkatan Prestasi atau lomba yang diselenggarakan berkaitan dengan Hari Keluarga maupun Hari Ibu.

Hasil dari kegiatan pembinaan tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut ini.   

            A.      Kabupaten Barito Kuala

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Mawar dengan alamat di Mekatani Desa Tanipah  Kecamatan Mandastana  Kabupaten Barito Kuala yang berdasar hasil koreksi menggunakan form stratifikasi berada dalam tahap Paripurna. Kelompok ini dilengkapi Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mandastana pada tanggal 4 Juni 2007.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok  menjadi kader Kelompok BKB Mawar sejak tahun 2007 dengan pendidikan terakhir SMP menggunakan alat kontrasepsi Suntik sejak tahun 2007. Sebagai Ketua Kelompok, sudah pernah mengikuti pelatihan dan orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan telah dipadukan dengan PAUD akan tetapi dilakukan berdasar rencana kerja tertulis. Namun belum bisa menunjukkan pencatatan dan pelaporan.

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader kelompok sebanyak 10 orang dan hanya Ketua yang pernah mendapat pelatihan atau  hanya 10% kader yang terlatih. Oleh karenanya, tidak semua kader mengetahui tugas kader bantu maupun kader piket.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 66,6%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 100%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 100% dan 66% yang ber-KB. Namun tidak terekam K/0/KB yang menunjukkan kesertaan ber-KB

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun belum setiap anggota BKB tidak memiliki KKA bahkan kader belum bisa mengisi KKA dan yang tersedia adalah fotocopy KKA.

7.       Sarana Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kelompok BKB diperlukan sarana penyuluhan antara lain Media Komunikasi dan di Kelompok BKB Mawar media ini terbatas pada media yang di droping dari BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan.

Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif akan tetapi kader yang bersangkutan tidak dapat membuat dan digantikan dengan kader lain. Kemampuan kader kurang sempurna dalam pembuatan APE namun tetap dapat dijadikan media interaksi.

           B.      Kota Banjarmasin

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Tanjung beralamat di Jalan Jahri Saleh RT 24 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang berdasar hasil koreksi menggunakan form stratifikasi berada dalam tahap Paripurna. Kelompok ini dilengkapi Surat Keputusan Kepala Kelurahan tanggal 31 Januari 2007.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok  menjadi kader Kelompok BKB Tanjung sejak tahun 2007 dengan pendidikan terakhir Strata-1 menggunakan alat kontrasepsi IUD sejak tahun 2003. Sebagai Ketua Kelompok, sudah pernah mengikuti pelatihan dan orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan telah dipadukan dengan PAUD dan TPA Al-Qur’an yang dilakukan dengan membuat rencana kerja dan pencatatan pelaporan dalam bentuk form C/I/BKB

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader kelompok sebanyak 5 orang dan seluruh kader atau  100% kader yang terlatih dengan menggunakan dana APBD dan donatur. Oleh karenanya, semua kader mengetahui tugas baik sebagai kader  inti, kader bantu maupun kader piket.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 82%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 82%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 92,7% dan 98% yang ber-KB. Kesertaan ber-KB anggota Kelompok BKB ini terekam dalam K/0/BKB.

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun dan setiap anggota BKB memiliki KKA bahkan KKA yang tersedia berasal dari APBD pengadaan Badan KB-PMP Kota Banjarmasin Tahun 2011. Disamping itu, kader mampu menjelaskan tentang pengisian KKA.

7.       Sarana Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kelompok BKB diperlukan sarana penyuluhan antara lain Media Komunikasi dan di Kelompok BKB Tanjung media ini tidak terbatas pada media yang di droping dari BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan melainkan inovasi dari  kreatifitas kader dan Ibu Balita. Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif dan kader beserta Ibu Balita dapat membuat APE inovatif kemudian Ibu Balita dapat menggunakan APE tersebut sebagai media interaksi dengan Balita.

            C.     Kabupaten Banjar

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Ceria dengan alamat di Jalan Martapura Lama Km. 12,700 Kelurahan Sungai Tabuk Kota  Kecamatan Sungai Tabuk  Kabupaten Banjar yang berdasar hasil koreksi menggunakan form stratifikasi berada dalam tahap Paripurna. Kelompok ini dilengkapi Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Tabuk.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok  menjadi kader Kelompok BKB Ceria sejak tahun 2009 dengan pendidikan terakhir Strata-1 menggunakan alat kontrasepsi IUD sejak tahun 2009. Sebagai Ketua Kelompok, sudah pernah mengikuti pelatihan dan orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan telah dipadukan dengan PAUD akan tetapi dilakukan tanpa membuat rencana kerja walaupun sebelum dilakukan kegiatan Penyuluhan telah dimulai dengan mengadakan rapat pertemuan.

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader kelompok sebanyak 5 orang dan hanya Ketua yang pernah mendapat pelatihan atau  hanya 20% kader yang terlatih. Oleh karenanya, tidak semua kader mengetahui tugas kader bantu maupun kader piket.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 81,6%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 86%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 100% dan 98% yang ber-KB. Namun tidak terekam K/0/KB yang menunjukkan kesertaan ber-KB anggota Kelompoknya.

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun belum setiap anggota BKB memiliki KKA bahkan KKA yang tersedia adalah fotocopy KKA.

7.       Sarana Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kelompok BKB diperlukan sarana penyuluhan antara lain Media Komunikasi dan di Kelompok BKB Ceria media ini terbatas pada media yang di droping dari BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan.

Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif akan tetapi kader yang bersangkutan tidak dapat membuat dan digantikan dengan kader lain. Kemampuan kader kurang sempurna dalam pembuatan APE sebab tidak dapat dijadikan media interaksi.

            D.     Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Kaca Piring I di jalan Kerja Bhakti I Rt. 06/III Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari form stratifikasi kelompok BKB diketahui Kelompok BKB Kaca Piring berada dalam tahap Paripurna dilengkapi dengan Surat Keputusan Camat Kandangan pada tanggal 5 Agustus 2003.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok menjadi kader BKB Kaca Piring sejak tahun 2003, pendidikan SD sedangkan alat kontrasepsi yang dipergunakan adalah PIL. Sebagai ketua kelompok, sudah mendapatkan pelatihan atau orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan terintegrasi dengan PAUD dan Posyandu sehingga dukungan bisa diberikan oleh berbagai pihak yang terkait dedngan pelaksanaan kegiatan. Rencana kereja memang tertulis namun berada di tangan Petugas Lapangan KB.

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader sebanyak 6 orang namun hanya 2 orang terlatih atau sebesar 33,3%  yang sudah terlatih dan setiap kader dapat menyebutkan tugas kader inti namun tidak semua kader dapat menyebutkan tugas pokok kader lainnya.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 89%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 86%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 100% dan 100% yang ber-KB. Namun tidak terekam K/0/KB yang menunjukkan kesertaan ber-KB anggota Kelompoknya.

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun belum setiap anggota BKB memiliki KKA bahkan KKA yang tersedia adalah fotocopy KKA.

7.       Sarana Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kelompok BKB diperlukan sarana penyuluhan antara lain Media Komunikasi dan di Kelompok BKB Ceria media ini terbatas pada media yang di droping dari BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan maupun dari Dinas terkait dengan pengelolaan PAUD.

Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif dan kader yang bersangkutan dapat membuat APE berbentuk rumah namun belum bisa menjadikan  APE buatannya sebagai media interaksi.

            E.      Kabupaten Tabalong

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Melati di jalan Ahmad Yani Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Dari form stratifikasi kelompok BKB diketahui Kelompok BKB Kaca Piring berada dalam tahap Paripurna dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Halangan pada tanggal 6 Mei 1994.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok menjadi kader BKB Melati sejak tahun 1994, pendidikan SMA sedangkan alat kontrasepsi yang dipergunakan adalah IMPLAN sejak tahun 1996. Sebagai Ketua kelompok telah mendapatkan pelatihan atau orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan terintegrasi dengan Posyandu sehingga dukungan bisa diberikan oleh berbagai pihak yang terkait dedngan pelaksanaan kegiatan. Rencana kerja memang tertulis dengan pencatatan dan pelaporan dalam form C/I/BKB sejak tahun 2009.

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader sebanyak 10 (sepuluh) orang dan seluruhnya atau 100% sudah dilatih oleh SKPD-KB Kabupaten Tabalong dengan menggunakan dana APBD. Hal ini kemudian didukung pada kemampuan kader dalam menjelaskan tugas pokok kader inti, kader bantu maupun kader piket di Kelompok BKB-nya.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 100%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 100%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 82,3% dan 80,4% yang ber-KB. Kesertaan ber-KB terekam dalam K/0/KB yang bisa ditunjukkan dalam bentul fotocopy.

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun setiap anggota BKB memiliki KKA bahkan KKA yang tersedia merupakan pengadaan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten.Tahun 2011.

7.       Sarana Penyuluhan

Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif akan tetapi kader tidak dapat membuat APE. Menurut informasi, kelompok kerap menggunakan sarana di rumah tangga sebagai Alat Permainan Edukatif atau media interaksi.

 V.      PENUTUP

Demikian Profil Kelompok BKB di Propinsi Kalimantan Selatan ini disusun dengan harapan dapat memberi manfaat bagi semua pihak.