PROFIL KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

I.        PENDAHULUAN

      A.      Latar Belakang

Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini dan hal tersebut lebih diutamakan mengedepankan peran keluarga. Peningkatan peran keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak menjadi satu hal yang penting bila dikaitkan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Lahirnya Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana dimana pada pasal 47 disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan keluarga. Pengejawantahan dari UU No. 52/2009 ada di dalam Peraturan Presiden No 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Kepala BKKBN Pusat No 72 tahun 2011 tentang Tata Kerja dan Organisasi BKKBN Pusat, pasal 28 menyebutkan tentang Kedeputian Bidang KS-PK. Dalam Peraturan Kepala BKKBN Pusat Nomor 82/2011 tentang Perwakilan BKKBN Propinsi pasal 18 menyebutkan tentang Bidang KS-PK dan pasal 20 menjelaskan tentang Sub Bidang yang ada dalam Bidang KS-PK. Salah satunya adalah Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia.

Dalam upaya penyiapan generasi muda melalui penanganan ketahanan keluarga Balita dan Anak dilakukan melalui Kelompok Bina Keluarga Balita yang pengelolaannya dilakukan secara berjenjang.

Berikut profil Kelompok BKB yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2011.

      B.      Tujuan dan Kegunaan

Penulisan Profil Kelompok BKB ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah, kondisi kelompok, kondisi kader maupun keanggotaan Kelompok BKB tiap Kabupaten/Kota  di Propinsi Kalimantan Selatan.

II.      GAMBARAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

      A.      Geografis

Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Berdasar peta tersebut jelas terlihat bahwa Propinsi Kalimantan Selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Laut Jawa.

      B.      Pemerintahan

Tata Pemerintah di Propinsi Kalimantan Selatan terbagi ke dalam 11 Kabupaten dan 2 Kota yang terpecah lagi ke dalam 151 Kecamatan  dan 1.958 Kelurahan/Desa.

Namun demikian, belum seluruh tugas pemerintahan dilaksanakan di Propinsi Kalimantan Selatan, salah satunya adalah kegiatan Pembangunan Kependudukan dan KB, masih merupakan tugas perpanjangan tangan (disentralisasi) pemerintah pusat sebab kegiatan ini masih ditangani Perwakilan BKKBN Pusat di Propinsi Kalimantan Selatan. Namun demikian, penerapan otonomi daerah tidak seluruhnya menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan KB karena di 13 Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani program Kependudukan dan KB berbentuk Badan.

      C.     Sosial Budaya dan Kependudukan

Dengan luas wilayah sebesar 36.985 km²  dan jumlah penduduk sebanyak 3.626.119 jiwa maka kepadatan penduduk di Propinsi Kalimantan Selatan  menjadi  98/km². Dengan kondisi kepadatan penduduk tersebut masih tersedia lahan yang sangat luas untuk digarap, apalagi Kalimantan Selatan masih memiliki lahan potensial diseluruh wilayahnya.

Namun demikian, kondisi kepadatan penduduk yang masih sangat memungkinkan untuk menampung penduduk ini tidak serta merta mengurangi minat masyarakatnya dalam mengikuti program KB yang merupakan bagian dari pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Ini disebabkan suku bangsa yang bermukim di Kalimantan Selatan seperti Suku Banjar, Dayak ,Jawa , dan Bugis dengan mayoritas penduduk beragama Islam (96,80%), Protestan (2,85%), Katolik (1,81%), Hindu (0,95%), Buddha (0,17%)  dengan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia, Bahasa Banjar, Bahasa Bakumpai, Bahasa Bukit, Bahasa Dusun Deyah, dan  Bahasa Maanyan ini sangat terbuka dan mudah menerima dengan adanya perubahan maupun pembaharuan yang terjadi.  Salah satu-nya adalah Pembangunan Kependudukan dan KB dengan program-program andalannya seperti :

1.       Pelayanan KB

2.       Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga

3.       Advokasi dan Edukasi

4.       Pendidikan dan Pelatihan.

      D.     Kelompok Bina Keluarga Balita

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, tidak semata-mata mengenai pelayanan dan alat kontrasepsi melainkan juga Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Dalam kegiatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dilaksanakan beberapa pembinaan, seperti Bina Keluarga Balita.

Kondisi Bina Keluarga Balita secara umum di Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1.       Kelompok Percontohan BKB

Target jumlah Kelompok BKB Percontohan di Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 sebanyak 302 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 324 kelompok BKB Percontohan atau sebesar 107%.

Kondisi ini tergambar dalam grafik berikut:

 

2.       Anggota BKB Aktif

Target jumlah keluarga menjadi anggota BKB aktif di Propinsi Kalimantan tahun 2011 sebanyak 60.434, sampai dengan Desember 2011 tercapai sebanyak 55.832 atau 92,39%.

 

3.       Anggota BKB Yang Menggunakan KKA

Dalam tahun 2011 tidak ada target untuk anggota BKB yang menggunakan Kartu Kembang Anak akan tetapi keberadaan dan kegiatan dalam kelompok BKB tidak dapat terlepas dari alat pantau Tumbuh Kembang Anak yakni berupa Kartu Kembang Anak.

Dari  55.832 anggota BKB yang aktif sebanyak 20.606 yang menggunakan Kartu Kembang Anak atau sebesar 36,91%

 

4.       Kader BKB

Jumlah kader BKB di Propinsi Kalimantan Selatan berdasar data tahun 2011 berjumlah 5.464 orang dengan kriteria sebanyak 190 orang sudah pernah mendapat pelatihan dan 5.274 yang belum pernah mendapat pelatihan. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

 

 I  II.    PROFIL KELOMPOK BKB

K      A.       Kabupaten Barito Kuala 

1.       Geografi Kabupaten Barito Kuala

Letak geografis Kabupaten Barito Kuala berada dekat dengan Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan yakni Banjarmasin. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dari letak yang berdekatan dengan Ibukota Propinsi menyebabkan Kabupaten Barito Kuala menjadi daerah penyangga atas perkembangan kependudukan yang terjadi di Kota Banjarmasin sehingga kerap terjadi pergeseran volume kependudukan dari Kota Banjarmasin ke Kabupaten Barito Kuala sebab daerah ini ditetapkan sebagai Kabupaten Pengembangan Hunian untuk Propinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2009.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Barito Kuala sebanyak  34 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 34 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam  17 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

 3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 4.614 atau tercapai sebanyak 85,26% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 5.396.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 1.256 atau sebesar 27,22% dari jumlah anggota BKB Aktif.

           B.    Kabupaten Banjar

1.       Geografi Kabupaten Banjar

Letak geografis Kabupaten Banjar berada dekat dengan Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan yakni Banjarmasin. Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Dari letak yang berdekatan dengan Ibukota Propinsi menyebabkan Kabupaten Banjar menjadi daerah penyangga atas perkembangan kependudukan yang terjadi di Kota Banjarmasin  dan Banjarbaru sehingga kerap terjadi pergeseran volume kependudukan dari Kota Banjarmasin  dan Banjarbaru ke Kabupaten Banjar.

 2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Banjar sebanyak  38 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 29 buah atau 76%.  Target ini dibagi ke dalam  19 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Banjar sebanyak 3.377 atau tercapai sebanyak 84,03% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 4.019.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Banjar sebanyak 2.127 atau sebesar 57% dari jumlah anggota BKB Aktif.

          C.    Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1.       Geografi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

 

Letak geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan  Kabupaten Kotabaru.

Kabupaten ini berada di tengah Propinsi Kalimantan Selatan dan bukan termasuk daerah penyangga sebab selain tempatnya yang berada jauh dari Ibukota Propinsi, juga tidak berada di daerah pinggiran laut sebagai sarana transportasi yang menjadi andalan terjadinya perubahan atau pergeseran volume kependudukan di sebuah wilayah.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak  22 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 22 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam  11 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 4.883 atau tercapai sebanyak 63,83% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 7.650.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten hulu Sungai Tengah sebanyak 536  atau sebesar 7% dari jumlah anggota BKB Aktif.

           D.     Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 

1.       Geografi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

 

Letak geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Bumbu dan  Kabupaten Kotabaru.

Kabupaten ini berada di Selatan Propinsi Kalimantan Selatan dan bukan termasuk daerah penyangga sebab selain tempatnya yang berada jauh dari Ibukota Propinsi, juga tidak berada di daerah pinggiran laut sebagai sarana transportasi yang menjadi andalan terjadinya perubahan atau pergeseran volume kependudukan di sebuah wilayah.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak  22 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 22 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam  11 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 7.922 atau tercapai sebanyak 81,60% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 8.605.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 4.125  atau sebesar 52,07% dari jumlah anggota BKB Aktif.

         E.        Kabupaten Hulu Sungai Utara

1.       Geografi Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten yang terletak di bagian utara provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah yakni Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Timur dan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan. Kabupaten ini berada di Pusat Propinsi Kalimantan Utara dan termasuk katagori wilayah terpencil.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak  20 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 50 buah atau 250%.  Target ini dibagi ke dalam 20 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 sampai dengan 3  kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 4.790 atau tercapai sebanyak 72,96% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 6.565.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2.000  atau sebesar 41,75% dari jumlah anggota BKB Aktif.

           F.      Kabupaten Kotabaru

1.       Geografi Kabupaten Kotabaru

 

Kabupaten Kotabaru berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Pasir dan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,  Kabupaten Tanah Bumbu dan Selat Makasar.

Kabupaten ini berada di pesisir Propinsi Kalimantan Selatan dan termasuk katagori wilayah kepulauan sebab terdapat beberapa pulau yang menjadi satu gugusan dengan Kabupaten Kotabaru.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Kotabaru sebanyak  40 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 40 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 20 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Kotabaru sebanyak 1.170 atau tercapai sebanyak 93,53% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 1.251.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Kotabaru sebanyak  397  atau sebesar 33,93% dari jumlah anggota BKB Aktif.

G.     Kabupaten Tanah Laut

1.                  1. Geografi Kabupaten Tanah Laut

 

• Kabupaten Tanah Laut berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kota  Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten,  Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa. Kabupaten ini berada di pesisir Propinsi Kalimantan Selatan dan termasuk katagori wilayah pesisir sebab lebih dari 60% luas wilayahnya berada di tepi pantai Laut Jawa.

2.               2.   Kelompok BKB Percontohan

• Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Tanah Laut sebanyak  22 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 22 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 11 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.          3.    Anggota BKB Aktif

• Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2.121 atau tercapai sebanyak 88,33% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 2.401.

            4.     Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

• Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Tanah Laut sebanyak  581  atau sebesar 27,39% dari jumlah anggota BKB Aktif.

          H.      Kabupaten Tapin

1.       Geografi Kabupaten Tapin

Kabupaten Tapin berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kabupaten ini berada di pusat Propinsi Kalimantan Selatan dan termasuk katagori wilayah pedalaman.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Tapin sebanyak  24 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 24 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 12 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Tapin sebanyak 3.337 atau tercapai sebanyak 113,97% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 2.906.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

5.    Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Tapin sebanyak 750  atau sebesar 22,46% dari jumlah anggota BKB Aktif.

I.                I.         Kabupaten Tabalong

1.       Geografi Kabupaten Tabalong

 

Kabupaten Tabalong berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah yakni Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur dan Barito Utara juga berbatsan dengan Propinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Pasir dan Tanah Grogot sedangkan perbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kabupaten ini berada di Utara Propinsi Kalimantan Selatan dan termasuk katagori wilayah pedalaman.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Tabalong sebanyak  24 kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 24 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 12 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Tabalong sebanyak 5.608 atau tercapai sebanyak 77,48% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 7.238.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Tabalong sebanyak  4.021  atau sebesar 71,70% dari jumlah anggota BKB Aktif.

J.       Kota Banjarmasin

 

1.       Geografi Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah yakni Kabupaten Kapuas dan berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Barito Kuala,  Kota Banjarbaru , Kabupaten Banjar dan Laut Jawa.

Daerah ini merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan dan termasuk dalam kota besar di Indonesia disamping itu berhadapan langsung dengan Laut Jawa sehingga memungkinkan dibentuknya pelabuhan besar sebagai salah satu sarana adanya perubahan dan perkembangan kependudukan di Banjarmasin.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kota Banjarmasin sebanyak  10  kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 10 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 5 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kota Banjarmasin sebanyak 1.765 atau tercapai sebanyak 60,74% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 2.906.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kota Banjarmasin sebanyak  2.017  atau sebesar 114,28% dari jumlah anggota BKB Aktif.

          K.       Kota Banjarbaru

1.       Geografi Kota Banjarbaru

 

Kota Banjarbaru berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kota Banjarmasin , Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut..

Daerah ini berbatasan dengan Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan sehingga memungkinkan dibentuknya pelabuhan besar sebagai salah satu sarana adanya perubahan dan perkembangan kependudukan seperti di Banjarmasin.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kota Banjarbaru sebanyak  10  kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 10 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 5 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kota Banjarbaru sebanyak 480 atau tercapai sebanyak 53,39% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 899.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kota Banjarbaru sebanyak  141  atau sebesar 29,38% dari jumlah anggota BKB Aktif.

L               L.        Kabupaten Tanah Bumbu

1.       Geografi Kabupaten Tanah Bumbu

 

Kabupaten Tanah Bumbu berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Tanah Laut,  Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotabaru.

Kabupaten ini termasuk dalam daerah pedalaman dengan katagori daerah pertambangan. Ini menjadi daya tarik tersendiri yang berpengaruh terhadap pergeseran volume kependudukan baik di Kabupaten ini maupun daerah lainnya di Propinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini pemekaran dari Kabupaten Tanah Laut.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak  20  kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 20 buah atau 100%.  Target ini dibagi ke dalam 10 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 11.830 atau tercapai sebanyak 201,46% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 5.872.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak  2.237  atau sebesar 11,91% dari jumlah anggota BKB Aktif.

           M.     Kabupaten Balangan

1.       Geografi Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Pasir dan berbatasan dengan wilayah lain di Propinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Tabalong,  Kabupaten Hulu Sungai Utara , Kabupaten Banjar dan Laut Jawa. Balangan merupakan Kabupaten Pemekaran antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tabalong.

2.       Kelompok BKB Percontohan

Target Kelompok BKB Percontohan di Kabupaten Balangan sebanyak  16  kelompok dan sampai dengan Desember 2011 terpenuhi sebanyak 17 buah atau 106%.  Target ini dibagi ke dalam 8 Kecamatan sehingga rata-rata setiap Kecamatan memenuhi 2 sampai dengan 3 kelompok BKB Percontohan.

3.       Anggota BKB Aktif

Jumlah anggota BKB Aktif di Kabupaten Balangan sebanyak 3.948 atau tercapai sebanyak 83,93% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebesar 4.704.

4.       Anggota BKB Aktif Menggunakan KKA

Jumlah anggota BKB Aktif yang menggunakan Kartu Kembang Anak di Kabupaten Balangan sebanyak  418  atau sebesar 10,58% dari jumlah anggota BKB Aktif.

 IV.    EVALUASI HASIL PEMBINAAN KELOMPOK BKB

Evaluasi terhadap hasil pembinaan baik ke pengelaola, kader maupun kelompok BKB dilakukan dalam bentuk Peningkatan Prestasi atau lomba yang diselenggarakan berkaitan dengan Hari Keluarga maupun Hari Ibu.

Hasil dari kegiatan pembinaan tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut ini.   

            A.      Kabupaten Barito Kuala

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Mawar dengan alamat di Mekatani Desa Tanipah  Kecamatan Mandastana  Kabupaten Barito Kuala yang berdasar hasil koreksi menggunakan form stratifikasi berada dalam tahap Paripurna. Kelompok ini dilengkapi Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mandastana pada tanggal 4 Juni 2007.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok  menjadi kader Kelompok BKB Mawar sejak tahun 2007 dengan pendidikan terakhir SMP menggunakan alat kontrasepsi Suntik sejak tahun 2007. Sebagai Ketua Kelompok, sudah pernah mengikuti pelatihan dan orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan telah dipadukan dengan PAUD akan tetapi dilakukan berdasar rencana kerja tertulis. Namun belum bisa menunjukkan pencatatan dan pelaporan.

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader kelompok sebanyak 10 orang dan hanya Ketua yang pernah mendapat pelatihan atau  hanya 10% kader yang terlatih. Oleh karenanya, tidak semua kader mengetahui tugas kader bantu maupun kader piket.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 66,6%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 100%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 100% dan 66% yang ber-KB. Namun tidak terekam K/0/KB yang menunjukkan kesertaan ber-KB

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun belum setiap anggota BKB tidak memiliki KKA bahkan kader belum bisa mengisi KKA dan yang tersedia adalah fotocopy KKA.

7.       Sarana Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kelompok BKB diperlukan sarana penyuluhan antara lain Media Komunikasi dan di Kelompok BKB Mawar media ini terbatas pada media yang di droping dari BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan.

Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif akan tetapi kader yang bersangkutan tidak dapat membuat dan digantikan dengan kader lain. Kemampuan kader kurang sempurna dalam pembuatan APE namun tetap dapat dijadikan media interaksi.

           B.      Kota Banjarmasin

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Tanjung beralamat di Jalan Jahri Saleh RT 24 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang berdasar hasil koreksi menggunakan form stratifikasi berada dalam tahap Paripurna. Kelompok ini dilengkapi Surat Keputusan Kepala Kelurahan tanggal 31 Januari 2007.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok  menjadi kader Kelompok BKB Tanjung sejak tahun 2007 dengan pendidikan terakhir Strata-1 menggunakan alat kontrasepsi IUD sejak tahun 2003. Sebagai Ketua Kelompok, sudah pernah mengikuti pelatihan dan orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan telah dipadukan dengan PAUD dan TPA Al-Qur’an yang dilakukan dengan membuat rencana kerja dan pencatatan pelaporan dalam bentuk form C/I/BKB

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader kelompok sebanyak 5 orang dan seluruh kader atau  100% kader yang terlatih dengan menggunakan dana APBD dan donatur. Oleh karenanya, semua kader mengetahui tugas baik sebagai kader  inti, kader bantu maupun kader piket.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 82%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 82%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 92,7% dan 98% yang ber-KB. Kesertaan ber-KB anggota Kelompok BKB ini terekam dalam K/0/BKB.

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun dan setiap anggota BKB memiliki KKA bahkan KKA yang tersedia berasal dari APBD pengadaan Badan KB-PMP Kota Banjarmasin Tahun 2011. Disamping itu, kader mampu menjelaskan tentang pengisian KKA.

7.       Sarana Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kelompok BKB diperlukan sarana penyuluhan antara lain Media Komunikasi dan di Kelompok BKB Tanjung media ini tidak terbatas pada media yang di droping dari BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan melainkan inovasi dari  kreatifitas kader dan Ibu Balita. Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif dan kader beserta Ibu Balita dapat membuat APE inovatif kemudian Ibu Balita dapat menggunakan APE tersebut sebagai media interaksi dengan Balita.

            C.     Kabupaten Banjar

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Ceria dengan alamat di Jalan Martapura Lama Km. 12,700 Kelurahan Sungai Tabuk Kota  Kecamatan Sungai Tabuk  Kabupaten Banjar yang berdasar hasil koreksi menggunakan form stratifikasi berada dalam tahap Paripurna. Kelompok ini dilengkapi Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Tabuk.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok  menjadi kader Kelompok BKB Ceria sejak tahun 2009 dengan pendidikan terakhir Strata-1 menggunakan alat kontrasepsi IUD sejak tahun 2009. Sebagai Ketua Kelompok, sudah pernah mengikuti pelatihan dan orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan telah dipadukan dengan PAUD akan tetapi dilakukan tanpa membuat rencana kerja walaupun sebelum dilakukan kegiatan Penyuluhan telah dimulai dengan mengadakan rapat pertemuan.

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader kelompok sebanyak 5 orang dan hanya Ketua yang pernah mendapat pelatihan atau  hanya 20% kader yang terlatih. Oleh karenanya, tidak semua kader mengetahui tugas kader bantu maupun kader piket.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 81,6%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 86%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 100% dan 98% yang ber-KB. Namun tidak terekam K/0/KB yang menunjukkan kesertaan ber-KB anggota Kelompoknya.

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun belum setiap anggota BKB memiliki KKA bahkan KKA yang tersedia adalah fotocopy KKA.

7.       Sarana Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kelompok BKB diperlukan sarana penyuluhan antara lain Media Komunikasi dan di Kelompok BKB Ceria media ini terbatas pada media yang di droping dari BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan.

Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif akan tetapi kader yang bersangkutan tidak dapat membuat dan digantikan dengan kader lain. Kemampuan kader kurang sempurna dalam pembuatan APE sebab tidak dapat dijadikan media interaksi.

            D.     Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Kaca Piring I di jalan Kerja Bhakti I Rt. 06/III Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari form stratifikasi kelompok BKB diketahui Kelompok BKB Kaca Piring berada dalam tahap Paripurna dilengkapi dengan Surat Keputusan Camat Kandangan pada tanggal 5 Agustus 2003.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok menjadi kader BKB Kaca Piring sejak tahun 2003, pendidikan SD sedangkan alat kontrasepsi yang dipergunakan adalah PIL. Sebagai ketua kelompok, sudah mendapatkan pelatihan atau orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan terintegrasi dengan PAUD dan Posyandu sehingga dukungan bisa diberikan oleh berbagai pihak yang terkait dedngan pelaksanaan kegiatan. Rencana kereja memang tertulis namun berada di tangan Petugas Lapangan KB.

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader sebanyak 6 orang namun hanya 2 orang terlatih atau sebesar 33,3%  yang sudah terlatih dan setiap kader dapat menyebutkan tugas kader inti namun tidak semua kader dapat menyebutkan tugas pokok kader lainnya.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 89%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 86%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 100% dan 100% yang ber-KB. Namun tidak terekam K/0/KB yang menunjukkan kesertaan ber-KB anggota Kelompoknya.

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun belum setiap anggota BKB memiliki KKA bahkan KKA yang tersedia adalah fotocopy KKA.

7.       Sarana Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Kelompok BKB diperlukan sarana penyuluhan antara lain Media Komunikasi dan di Kelompok BKB Ceria media ini terbatas pada media yang di droping dari BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan maupun dari Dinas terkait dengan pengelolaan PAUD.

Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif dan kader yang bersangkutan dapat membuat APE berbentuk rumah namun belum bisa menjadikan  APE buatannya sebagai media interaksi.

            E.      Kabupaten Tabalong

1.       Identitas Kelompok

Kelompok BKB Melati di jalan Ahmad Yani Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Dari form stratifikasi kelompok BKB diketahui Kelompok BKB Kaca Piring berada dalam tahap Paripurna dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Halangan pada tanggal 6 Mei 1994.

2.       Kepengurusan Kelompok

Ketua Kelompok menjadi kader BKB Melati sejak tahun 1994, pendidikan SMA sedangkan alat kontrasepsi yang dipergunakan adalah IMPLAN sejak tahun 1996. Sebagai Ketua kelompok telah mendapatkan pelatihan atau orientasi.

3.       Kegiatan Kelompok

Kegiatan terintegrasi dengan Posyandu sehingga dukungan bisa diberikan oleh berbagai pihak yang terkait dedngan pelaksanaan kegiatan. Rencana kerja memang tertulis dengan pencatatan dan pelaporan dalam form C/I/BKB sejak tahun 2009.

4.       Kader Kelompok

Jumlah kader sebanyak 10 (sepuluh) orang dan seluruhnya atau 100% sudah dilatih oleh SKPD-KB Kabupaten Tabalong dengan menggunakan dana APBD. Hal ini kemudian didukung pada kemampuan kader dalam menjelaskan tugas pokok kader inti, kader bantu maupun kader piket di Kelompok BKB-nya.

5.       Keluarga Sasaran

Dari kader diperoleh informasi bahwa perbandingan antara sasaran Keluarga yang memiliki Balita dan menjadi anggota Kelompok BKB sebanyak 100%. Sedangkan dari Pembina Wilayah besar perbandingannya sebanyak 100%. Jumlah anggota yang PUS sebanyak 82,3% dan 80,4% yang ber-KB. Kesertaan ber-KB terekam dalam K/0/KB yang bisa ditunjukkan dalam bentul fotocopy.

6.       Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan dilakukan secara rutin, sudah melakukan pencatatan pelaporan ke dalam C/I/BKB namun setiap anggota BKB memiliki KKA bahkan KKA yang tersedia merupakan pengadaan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten.Tahun 2011.

7.       Sarana Penyuluhan

Secara acak diminta seorang kader untuk membuat APE inovatif akan tetapi kader tidak dapat membuat APE. Menurut informasi, kelompok kerap menggunakan sarana di rumah tangga sebagai Alat Permainan Edukatif atau media interaksi.

 V.      PENUTUP

Demikian Profil Kelompok BKB di Propinsi Kalimantan Selatan ini disusun dengan harapan dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

PERIMBANGAN KEUANGAN (SEBUAH TELAAH ANGGARAN di DALAM MANAGEMENT)

Prinsip-prinsip di dalam penerapan management tidak hanya berlaku di dunia usaha yang berorientasi pada pencapaian profit melainkan berlaku juga dalam pelaksanaan kegiatan dalam sistem pemerintahan. Hal ini disebabkan, sebagai sebuah sistem, pemerintahan memiliki tujuan berupa visi dan misi yang bisa dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip management.

Seorang tokoh manajemen terkenal yaitu Henry Fayol mengemukakan prinsip-prinsip manajemen, yakni:

1.        Division of work

Yaitu pembagian kerja dengan tujuan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih dengan usaha yang sama.

2.        Authority and Responsibility

Authority (wewenang) didalam manajemen sangat diperlukan guna melaksanakan kegiatan / operasional perusahaan. Disamping adanya wewenang juga diperlukan tanggung jawab (responsibility), sehingga wewenang yang telah diberikan harus mempunyai tanggung jawab.

3.        Disipline

Disiplin adalah melakukan apa yang sudah menjadi komitmen bersama baik antara pimpinan dengan bawahan maupun sesama anggota manajemen. Disiplin ini sangat penting karena suatu usaha tidak akan berhasil tanpa adanya kedisplinan.

4.        Unity of command

Kesatuan aba-aba (perintah) mutlak diperlukan bilamana suatu tujuan manajemen dapat dianggap berhasil. Karena pada dasarnya dalam perserikatan manusia, dalam industri, perdagangan, ketentaraan, rumah tangga ataupun negara, instruksi yang bersifat dualistis adalah sumber konflik yang tiada akhir dan dapat membahayakan anggota manajemen maupun anggota masyarakat yang lainnya.

5.        Unity of direction

Untuk dapat mencapai suatu tujuan bersama diperlukan adanya kesatuan arahan, sehingga dengan demikian tidak akan terjadi perbedaan arahan yang menyebabkan tujuan tersebut tidak tercapai.

6.        Subordination of individual interest to general interest

Kepentingan umum dan tujuan bersama merupakan hal diatas segalanya dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau tujuan pribadi (kelompok).

7.        Remuneration

Penghargaan (pemberian gaji yang sepadan) dan perbaikan kesejahteraan para karyawan dalam bekerja merupakan stimulus bagi karyawan untuk dapat bekerja dengan baik dan dapat memenuhi target (tujuan) perusahaan.

8.        Centralization

Sentralisasi atau Desentralisasi dapat digunakan tergantung pada seberapa besar tingkatan organisasi yang dipakai. Bilamana suatu organisasi masih dalam taraf kecil, maka desentralisasi tidak diperlukan. Akan tetapi bila suatu organisasi sudah berkembang pesat dan menjadi besar maka desentralisasi diperlukan disamping perlunya sentralisasi juga.

 9.        Scalar chain

Prinsip scalar chain (rantai saklar) yakni mempermudah komunikasi antara pegawai setingkat sehingga dapat mengabaikan line of authority di tingkatan mereka.

10.     Order

Penempatan orang dan penempatan pekerjaan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Sehingga pemesanan dan pemilihan akan sumber daya yang tepat sangat perlu diperhatikan.

11.     Equity

Dalam rangka merangsang pekerja dalam melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan dan kesetiaan diperlukan keramahan dan keadilan. Karena kombinasi keramahan dan keadilan akan menghasilkan equity (modal utama)

12.     Stability of turn over of personnel

Stabilitas kondisi personal karyawan mutlak diperlukan dan harus mendapat perhatian bila tidak ingin target dan tujuan perusahaan terhambat dan terbengkalai.

13.     Initiative

Sumber kekuatan perusahaan adalah adanya insiatif di kalangan atasan dan bawahan, khususnya pada masa sulit. untuk itu penting menggairahkan dan mengambangkan inisiatif yang semaksimal mungkin.

14.     Esprit de crops

Persatuan dan kehamonisan merupakan kekuatan besar bagi perusahaan sehingga diperlukan usaha untuk merealisasikan. ‘Memecah kekuatan untukmelemahkannya adalah suatu tindakan yang bijaksana, tetapi memecah-mecah tim sendiri merupakan dosa besar di dalam suatu perusahaan.’

Penerapan prinsip-prinsip management di atas apabila disatukan dengan visi dan misi yang sama sebenarnya tidak menyebabkan terjadinya pertentangan antar bagian, meskinpun bagian-bagian dalam lembaga pemerintahan tersebut kerap dibagi ke dalam 2 misi yakni misi utama yang sifatnya menentukan pencapaian sebuah visi dan misi penunjang yang sifatnya sebagai penunjang misi utama.

Sebagai sebuah sistem, pembagian misi diharapkan justru mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Akan tetapi pembagian misi dalam pencapaian visi ini bisa menjadi masalah tersendiri saat sebuah sistem bersentuhan dengan unsur-unsur management seperti :

• Men, tenaga atau orang-orang yang dimanfaatkan;
• Money, anggaran yang dibutuhkan;
• Materials, bahan atau material yang diperlukan;
• Machines, mesin atau alat yang dipergunakan dalam berproduksi;
• Method, cara yang dipergunakan dalam bekerja;
• Marketing, pasar dan pemasaran hasil produksi yang dihasilkan

Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan kondisi pertentangan antara satu dengan yang lain terutama dalam hal money atau anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian visi sebuah sistem, termasuk sistem dalam pemerintahan.

OPERASIONAL VS PENUNJANG

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu bagian dalam sistem pemerintahan yang membagi misi pelaksanaan management-nya pencapaian tujuan menjadi Mission Center yang berperan langsung dalam pencapaian tujuan dan Service Center yang berperan menunjang terhadap tugas pokok dan fungsi dari Mission Center. Satu sama lain tidak saling bertolak belakang melainkan saling terkait untuk mewujudkan tujuan program yakni Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015. Namun ketika terkait dengan unsur-unsur management maka satu sama lain ternyata bisa saling bertolak belakang. Yang paling berpengaruh adalah pengetahuan program bagi masing-masing pengemban missi.

1.       Mission Center

Sebagai pengemban misi, bagian-bagian yang berada dalam gugus kegiatan ini lebih bersifat operasional dan bersentuhan langsung dengan subyek maupun obyek dari program. Oleh karenanya, penempatan unsur-unsur management di bagiaan ini akan terfokus pada ketetapan dan kepastian jumlah antara lain :

• a.       Men bukan hanya sebagai para pelaksana program melainkan juga subyek dan obyek program seperti Peserta KB Baru, Peserta KB Aktif, Kelompok Bina-Bina, Kader Bina-Bina dan seterusnya. 
• b.       Materials yakni bahan yang diperlukan agar tujuan tercapai seperti sarana pelayanan penunjang, modul, sarana pelayanan, sarana penyuluhan dan seterusnya. 
• c.       Machine yakni peralatan yang diperlukan agar jumlah sasaran program KB bisa memenuhi target seperti laparskopi, alat kontrasepsi, perlengkapan pelayanan dan mekanisme operasional pelaksanaan kegiatan di lapangan. 
• d.       Method yakni cara kerjanya juga jelas yakni dengan melihat pada hasil seperti kesertaan ber-KB, kesertaan dalam pembinaan kelestarian ber-KB dan seterusnya yang dilakukan dalam Kelompok-Kelompok Kegiatan. 
• e.       Marketing yakni cara pemasaran program yang tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus bekerja sama dengan service center. 
• f.        Money yakni anggaran yang diperlukan agar tujuan program bisa terpenuhi dan bisa dilaksanakan oleh bagian-bagian dalam gugus mission center.Penetapan anggaran dihitung sesuai dengan target-target yang ditetapkan sehingga nilai nominal-nya sangat logis bila ditinjau dari sudut pandang matematis.

2.       Service Center

Sebagai pendukung terlaksananya kegiatan di mission center, bagian ini tidak bersentuhan langsung dengan subyek maupun obyek program melainkan memberi stimulan terhadap subyek maupun obyek pelaksana program. Dari sudut pandang ini maka unsur manajemen yang perlu diperhatikan dalam bagian-bagian di gugus service center adalah :

• a.       Men adalah orang-orang yang mendukung terpenuhinya kebutuhan mission center. Pada sistem yang diterapkan BKKBN maka orang-orang tersebut bukan hanya pengelola program di tingkat Pusat dan Propinsi melainkan hingga ke lini lapangan. 
• b.       Materials yakni bahan yang diperlukan tentunya terkait dengan kebutuhan menunjang kegiatan mission center seperti informasi, pengetahuan, peraturan hukum dan sarana-sarana lain yang diperlukan. 
• c.       Machine yakni peralatan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan mission center seperti media massa, tokoh formal dan tokoh informal serta media komunikasi lainnya 
• d.       Methode yakni cara yang dilakukan untuk bisa menunjang kegiatan mission center seperti siaran, promosi-promosi, media tradisional dan sebagainya. 
• e.       Marketing yakni pemasaran program dengan pemanfaatan kegiatan momentum 
• f.        Money yakni anggaran yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang menunjang kegiatan mission center.

3.       Analisis Masalah dalam Anggaran

Perimbangan dalam sebuah anggaran sangat mutlak diperlukan. Plafon anggaran yang jelas akan lebih memudahkan dalam menerapkan anggaran yang berimbang. Dalam hal ini, perimbangan bukan dipandang dari segi nominal anggaran semata melainkan antara input dan output yang dihasilkan.

Mengetahui bahwa keberhasilan gugus tugas di mission center bergantung pada pelaksanaan kegiatan di service center maka ideal-nya anggaran di bidang service center tidak hanya terfokus pada materials, method dan machine saja melainkan memperhitungkan men di dalam pelaksanaan kegiatan pada service center. Dalam hal ini lini lapangan merupakan pihak-pihak yang tidak termarjinal-kan dalam anggaran.

Ketika sebuah dana dengan nilai nominal terbesar namun kebutuhan men di lini lapangan hanya terakomodir kurang dari 10% (bahkan di bawah 5%) maka ini akan menjadi sumber masalah baru. Yang paling umum dirasakan adalah men di lini lapangan merasa dikebiri dalam hal anggaran akan tetapi diperah dalam hal pencapaian. Dampak dari masalah itu akan dirasakan langsung oleh mission center yang bersifat operasional dibanding service center yang bersifat non operasional.

Salah satu dari prinsip managemen adalah menumbuhkan bibit keharmonisan sehingga kondisi ini menjadi hak prerogative leadership dalam menentukan langkah selanjutnya. Termasuk di dalamnya memberikan informasi yang benar mengenai mekanisme operasional dimana dalam skema pelaksanaan kegiatan justru kader dan petugas di lini lapangan menjadi ujung tombak yang diharapkan tidak menjadi tumpul karena menjadi ujung tombok dalam pemenuhan target-target. 
Bukan hanya itu. stakeholder di level pemegang hak otonomi juga sepatutnyalah mendapat advokasi mengenai pentingnya unsur "men" dalam program Kependudukan dan KB dengan mengingat  kewenangan atas pengelolaan SDM dan SDA berada di tingkat Kabupaten/Kota sedangkan di sisi lain Kependudukan dan KB merupakan bagian dari tugas wajib pemerintahan.

Semoga program Kependudukan dan KB tetap jaya !!!

ANGKA KEMATIAN IBU di INDONESIA

Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN.

"AKI yang masih tinggi dalam dua dekade terakhir ini memang seolah tidak pernah berakhir," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar pada acara "Pelantikan anggota Kehormatan Rotary Club Solo Kartini dan Sekaligus Peresmian Ambulan Keliling" di Balaikota Surakarta, Jumat (14/6).

Selain angka kematian ibu, juga angka kematian bayi (AKB) cukup tinggi sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi itu dtambah lagi kasus anak dengan gizi buruk juga masih tinggi. "Ini perlu mendapat kewaspadaan," katanya.

Namun demikian Indonesia juga telah mencapai beberapa kemajuan antara lain pendidikan pada tingkat sekolah dasar, perbaikan dalam cakupan pelayanan kesehatan dasar dan lain-lain.

Menteri mengatakan Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, namun demikian tetap masih banyak masyarakat miskin dan rentan yang perlu ditangani dan dibantu.


Berdasarkan data Departemen Kesehatan Republik Indonesia, angka kematian ibu hamil banyak kali akibat para ibu tidak mempunyai akses untuk pergi ke bidan maupun dokter yang ada di daerah-daerah.
Menurut Dr. Lukman Laksmono dari Direktorat Bina Kesehatan Ibu Depkes RI, pihaknya telah mengetahui hal ini sejak lama. “Rata-rata, 10% ibu di Indonesia tidak pernah memeriksakan kandungannya ke petugas kesehatan. Pun, 30% ibu di Indonesia tidak melahirkan di dokter atau bidan. Mereka lebih memilih untuk melahirkan di dukun,” kata Lukman.

Departemen Kesehatan sendiri menargetkan angka kematian ibu pada 2010 sekitar 226 orang dan pada tahun 2015 menjadi 102 orang per tahun. Untuk mewujudkan hal ini, Depkes sedang menggalakkan program Making Pregnancy Saver (MPS) dengan program antara lain Program Perencanaan ersalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

“Kegiatan penanganan komplikasi merupakan hal yang paling vital dalam menyelamatkan ibu hamil, tapi sampai saat ini kinerjanya justru yang paling buruk,” kata Lukman.
Saat ini, berdasarkan data dari Depkes, 70% ibu hamil yang mengalami komplikasi tidak tahu harus ke mana ketika mengalami hal itu. Sementara itu, 30% sisanya belum tentu tertolong ketika datang ke petugas medis di daerah-daerah. Hal ini karena keterbatasan alat dan keahlian serta pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga-tenaga medis di daerah terpencil.