Penilaian dan Evaluasi SPM

Penilaian Indikator SPM

Dalam rangka mengetahui seberapa jauh pencapaian indikator  SPM Bangga Kencana, sebaiknya telah ditetapkan pula “Kondisi Ideal yang diinginkan”. Pelaksanaan penilaian indikator  disini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan pencapaian indikator pada kondisi yang diinginkan. Yakni dengan membandingkan antara “hasil penghitungan indikator ” dengan “kondisi ideal yang diinginkan”.

Pada paparan sebelumnya telah disebutkan bahwa kondisi yang diinginkan adalah menuju pada capaian target dalam RPJMN 2020-2024. Namun terkait dengan indikator SPM maka kondisi ideal yang diinginkan tidak terlepas dari pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah. Penetapan kondisi ideal yang diinginkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berada di BKKBN.

Berikut beberapa kemungkinan yang bisa dijadikan masukkan dalam penetapan kondisi ideal yang diinginkan dalam mewujudkan indikator SPM.

1. Target Dalam RPJMN

No	Jenis Target	Nilai Target	Kondisi Ideal	Jenis Capaian
1 2 3 4	TFR mCPR Unmet Need ASFR 15-19 th	2,10 63,41 7,4 18	2,08 63,45 7,4 19	Makin kecil makin baik Mendekati 75% makin baik Makin kecil makin baik Mendekati 19 makin baik

2. Berdasar Kewenangan Wajib

    a. Pemerintah Daerah Provinsi

No	Jenis Target	Nilai Target	Kondisi Ideal	Jenis Capaian
1.	Desain Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 dari 5	5 dari 5	Makin besar makin baik
2.	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasya rakatan	70%	75%	Mendekati 75% makin baik
3.	Pengelolaan desain pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahan an keluarga	60%	65%	Mendekati 65% makin baik

    b. Pemerintah Daerah Kabupaten.Kota

No	Jenis Target	Nilai Target	Kondisi Ideal	Jenis Capaian
1	Pelaksanaan advokasi/KIE	85%	90%	Makin besar makin baik
2	Pendayagunaan tenaga PKB	85%	90%	Makin besar makin baik
3	Pengendalian dan pendistri busian alokon	70%	75%	Makin besar makin baik
4	Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
	a. Peserta KB Baru MKJP	20%	25%	Makin besar makin baik
	b. Peserta KB Aktif MKJP	40%	45%	Makin besar makin baik
5	Memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan	60%	70%	Makin besar makin baik
6	Pelaksanaan  desain pemba ngunan keluarga melalui pem binaan ketahanan keluarga	70%	80%	Makin besar makin baik

    c. Perwakilan BKKBN Provinsi

No	Jenis Target	Nilai Target	Kondisi Ideal	Jenis Capaian
1 2  3 4	Penyediaan Alokon a. Suntik b. Pil c. Kondom d. IUD e. Implant Standarisasi PLKB Sertifikasi PLKB Pengelolaan dan Pengendalian SIGA	90% 90% 90% 90% 90% 65% 75% 90%	100% 100% 100% 100% 100% 70% 80% 100%	Makin besar makin baik Makin besar makin baik Makin besar makin baik Makin besar makin baik Makin besar makin baik Makin besar makin baik Makin besar makin baik Makin besar makin baik

Beberapa catatan penting dari penilaian indikator  yang perlu diperhatikan adalah pemahaman rumus yang akan digunakan untuk penilaian, yaitu

1. Untuk penilaian “Semakin Tinggi Semakin Baik” rumus yang digunakan adalah Realisasi dibagi Perencanaan dikali 100%
2. Untuk penilaian “Semakin Rendah Semakin Baik” rumus yang digunakan adalah Perencanaan dibagi Realisasi dikali 100%.

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM dilakukan oleh Tim SPM di tingkat  Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

Format dan bentuk laporanperlu ditentukan dalam peraturan hukum yang mengikat dan diterbitkan oleh pimpinan lembaga dalam hal ini Kepala BKKBN yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan tentang SPM dan NSPK.

Pelaksana pemantauan adalah Bidang Sekretariat karena berkaitan dengan NSPK dan SPM maka lebih diutamakan Bagian Hukum dan Pengawasan.

Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM dan NSPK merupakan bagian dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sehingga apabila Laporan SPM dan NSPK belum dilakukan maka penilaian SAKIP dapat berkurang.

Demikian rangkaian pemikiran yang bisa saya sumbangsihkan untuk pelaksanaan program Bangga Kencana di Republik Indonesia. Dengan alur pemikiran

1. Target di RPJMN Fondasi bangunan Bangga Kencana
2. SPM adalah bangunan Bangga Kencana
3. NSPK adalah pagar saat melaksananakan pembangunan

Semoga bermanfaat.

I;m Proud To Be A Family Planing Participant

SPM, TARGET RPJMN DAN URUSAN WAJIB

Perhitungan Target dalam RPJMN

TFR

Pembilang      : Jumlah kelahiran pada wanita usia subur per kelompok umur 15-19, 20-29, 30-39,  40-49 tahun pada periode tahun penilaian.
Sumber Data  : Pendataan Keluarga atau Survey
Penyebut        : Jumlah wanita usia subur per kelompok umur 15-19, 20-29, 30-39, 40-49 tahun pada periode tahun penilaian.
Sumber Data    : Pendataan keluarga atau Survey

mCPR
Pembilang        :  Jumlah peserta KB Aktif kontrasepsi mondern pada periode tahun penilaian
Sumber Data    :    Pendataan Keluarga atau Survey
Penyebut          :    Jumlah Pasangan Usia Subur pada periode tahun penilaian
Sumber Data    :    Pendataan Keluarga atau Survey

Unmet Need
Pembilang         : Jumlah PUS yang tidak ber-KB walaupun tidak ingin anak lagi dan ingin anak tapi ditunda pada periode tahun penilaian.
Sumber Data    :    Pendataan Keluarga dan Survey
Penyebut          :    Jumlah PUS pada periode tahun penilaian
Sumber Data    :    Pendataan Keluarga dan Survey

ASFR 15-19 Tahun
Pembilang       : Jumlah kelahiran pada wanita usia subur kelompok umur 15-19 tahun pada periode tahun penilaian.
Sumber Data : Pendataan Keluarga dan Survey 
Penyebut       : Jumlah Wanita Usia Subur kelompok umur 15-19 Tahun pada peri ode tahun penilaian 
Sumber Data : Pendataan Keluarga dan Survey

SPM Berdasar Kewenangan Urusan Wajib

A.  Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan kewenangan urusan wajib yaitu :

1. Desain Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di provinsi dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3. .Pengelolaan desain pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga.

Rincian perhitungan SPM berdasar masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

1. Desain Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembilang     : Jumlah Aspek Grand Desain Pembangunan Kependudukan yang  disusun pada periode tahun penilaian.

Sumber Data :  Dokumen GDPK

Penyebut       :  5 Aspek Grand Desain Pembangunan Kependudukan yang tersusun pada periode tahun penilaian

Sumber Data  :  Dokumen GDPK

2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan

Pembilang    : Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi GDPK pada periode tahun penilaian.

Sumber Data : Evaluasi Pelaksanaan GDPK

Penyebut       : Jumlah Organisasi Kemasyarakatan se Provinsi pada periode tahun penilaian

Sumber Data : Data Kesbangpol Pemerintah Daerah Provi

3. Jumlah Keluarga Menjadi Anggota Bina Keluarga (Balita-Remaja-Lansia) pada periode tahun penilaian.

Pembilang       : Jumlah Keluarga Menjadi Anggota Bina Keluarga (Balita-Remaja-Lansia) pada periode tahun penilaian.

Sumber Data  : Evaluasi Pelaksanaan GDPK

Penyebut       : Jumlah Keluarga se Provinsi Per Kelompok Umur anggota Keluarga (Balita, Remaja dan Lansia) pada periode tahun penilaian

Sumber Data  : Dokumen GDPK

B. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan kewenangan urusan wajib yaitu :

1. Pelaksanaan advokasi/KIE
2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB
3. Pengendalian dan pendistribusian alokon
4. Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah
5. Memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan
6. Pelaksanaan  desain pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga

Rincian perhitungan SPM berdasar masing-masing urusan adalah sebagai berikut 

1. Pelaksanaan advokasi/KIE

• Pembilang      :  Jumlah Gerak Mobil Unit Penerangan pada periode tahun penilaian.
• Sumber Data  :  Laporan MUPEN
• Penyebut        :  Jumlah Mingguan pada periode tahun penilaian
• Sumber Data  :  Laporan MUPEN

2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB

• Pembilang       :  Jumlah Keluarga yang diberi penyuluhan oleh PKB/PLKB pada periode tahun penilaian.
• Sumber Data   :  F/I/Dal/15
• Penyebut         :  Jumlah Seluruh Keluarga di Kabupaten/Kota pada periode tahun penilaian
• Sumber Data   :  F/I/Dal/15

3. Pengendalian dan pendistribusian alokon

• Pembilang       :  Jumlah Faskes yang melaporkan distribusi alokon pada periode tahun penilaian.
• Sumber Data  :   F/II/KB/15
• Penyebut         :  Jumlah Faskes Yang Mendapatkan Droping alokon pada periode tahun penilaian
• Sumber Data  :   F/II/KB/15

4. Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah

• Pembilang       :  Jumlah Peserta KB Aktif pada periode akhir tahun penilaian.dikurangi Jumlah Peserta KB Aktif periode awal bulan tahun penilaian
• Sumber Data  :   F/II/KB/15 Desember dan F/II/KB/15 Januari
• Penyebut         :  Jumlah Peserta KB Aktif pada periode akhir tahun penilaian
• Sumber Data  :   F/II/KB/15 Desember

5.  Memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan

• Pembilang       : Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi GDPK pada periode tahun penilaian.
• Sumber Data  : Evaluasi Pelaksanaan GDPK
• Penyebut        : Jumlah Organisasi Kemasyarakatan se Kabupaten/Kota pada periode tahun penilaian
• Sumber Data  : Data Kesbangpol Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. Pelaksanaan  desain pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga

• Pembilang       : Jumlah Keluarga Menjadi Anggota Bina Keluarga (Balita-Remaja-Lansia) pada periode tahun penilaian.
• Sumber Data   :  Evaluasi Pelaksanaan GDPK
• Penyebut           Jumlah Keluarga se Provinsi Per Kelompok Umur anggota Keluarga (Balita, Remaja dan Lansia) pada periode tahun penilaian
• Sumber Data    : Dokumen GDPK

C. Perwakilan BKKBN Provinsi melaksanakan kewenangan urusan wajib yaitu :

1. Penyediaan Alokon
2. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi PLKB/PKB
3.  Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga

Rincian perhitungan SPM berdasar masing-masing urusan adalah sebagai berikut

1.  Penyediaan Alokon

• Pembilang       :    Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kontrasepsi per Jenis Kontrasepsi bagi Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru pada periode akhir tahun penilaian.dikurangi Jumlah Peserta KB Aktif periode awal bulan
• Sumber Data   :    F/II/KB/15
• Penyebut         :    Jumlah Ketersediaan Alat Kontrasepsi Per Jenis Kontrasepsi pada periode akhir tahun penilaian
• Sumber Data  :    F/II/KB/15

2. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi PLKB/PKB

• Pembilang       :    Jumlah PKB yang Lulus Sertifikasi pada periode tahun penilaian
• Sumber Data   :    Sertifikasi PLKB/PKB
• Penyebut         :    Jumlah seluruh PKB pada periode tahun penilaian
• Sumber Data   :    Sertifikasi PLKB/PKB

3.  Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga

• Pembilang         :    Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang melapor online pada periode penilaian
• Sumber Data        :    F/II/KB/15
• Penyebut          :    Jumlah Kabupaten/Kpta, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang ada  pada periode akhir tahun penilaian
• Sumber Data        :    F/II/KB/15

Penghitungan Pencapaian Indikator SPM

Untuk pencapaian SPM tetap yang utama adalah pencapaian target RPJMN 2020-2024 Bidang Pengenda lian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti TFR, ASFR, Umet Need dan mCPR dan kemudian pencapaian pelaksanaan kewenangan wajib seperti yang telah diuraikan per Pemerintah Daerah dan Perwakilan BKKBN Provinsi. 

Dalam penghitungan pencapaian indikator SPM dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Semakin tinggi semakin baik untuk indikator SPM yang memang memerlukan hasil penghitungan dengan nilai tinggi
2. Semakin rendah semakin baik untuk indikator SPM yang memang memerlukan hasil penghitungan dengan nilai rendah.

Contoh yang memerlukan hasil penghitungan dengan nilai rendah semakin baik adalah unmet need. Oleh karenanya, perlu rumus-rumus penghitungan yang tepat untuk melakukan evaluasi apakah SPM sudah terlaksana dengan baik atau belum. Untuk itu, pada artikel berikut akan mencoba membahas tehnik evaluasi pelaksanaan SPM.

Dengan pelaksanaan SPM maka penerapan NSPK sebagai pedoman pelaksanaan urusan wajib bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dievaluasi setiap tahunnya hingga 5 tahun sesuai masa berlaku RPJMN.

Sampai bertemu pada artikel berikut mengenai evaluasi pelaksanaan SPM.

I'm proud to be a family planing participant

SPM DALAM URUSAN WAJIB

Berbagai perubahan sosial dan politik yang terjadi di dalam negeri serta pengaruh masyarakat internasional yang menguat dalam era globalisasi dewasa ini, menuntut adanya perubahan berbagai kebijakan dan strategi program pembangunan di segala bidang.Sebagai konsekuensinya, pembangunan keluarga-kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional harus mampu mengikuti perubahan dan tuntutan tersebut. Dalam kaitan ini, program KB nasional dengan paradigma baru telah mengantisipasi tuntutan masyarakat yang mengarah kepada keterbukaan, demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah, serta menyelaraskan dengan berbagai kesepakatan internasional.

Sejalan dengan adanya berbagai perubahan dan perkembangan dinamika pembangunan nasional maka pengelolaan pembangunan keluarga-kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) ditandai dengan penyerahan sebagian kewenangan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Dengan diterapkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab pelaksanaan pembangunan keluarga-kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) karena merupakan urusan wajib. Penerapan urusan wajib berupa pembangunan keluarga-kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) ini membuka peluang yang besar bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program itu sendiri, karena proses perumusan masalah program di daerah, penetapan dan pendayagunaan alokasi sumberdaya dan sumberdana, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program KKB dapat dilakukan dengan tepat dan cepat.

Untuk memberikan arah yang sesuai dengan tujuan pembangunan program KKB nasional serta tetap mengantisipasi tuntutan pelayanan publik, maka dalam penyerahan kewenangan tersebut maka perlu adanya Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Pembangunan Keluarga-Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bagi Pemerintah Daerah dan menjadi kewajiban untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan SPM AJA itu sendiri dengan indikator dan variabel data yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan, masih perlu untuk diamati dan dimonitor, agar tetap sesuai dengan arah tujuan program KKB nasional. Dengan adanya SPM tersebut makan dapat dilakukan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan dengan mengacu pada Peraturan BKKBN terkait penetapan SPM Bangga Kencana.

Untuk memberikan arah yang sesuai dengan tujuan pembangunan program KKB nasional serta tetap mengantisipasi tuntutan pelayanan publik, maka dalam penyerahan kewenangan tersebut maka perlu adanya Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Pembangunan Keluarga-Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bagi Pemerintah Daerah dan menjadi kewajiban untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan SPM AJA itu sendiri dengan indikator dan variabel data yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan, masih perlu untuk diamati dan dimonitor, agar tetap sesuai dengan arah tujuan program KKB nasional. Dengan adanya SPM tersebut makan dapat dilakukan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan dengan mengacu pada Peraturan BKKBN terkait penetapan SPM Bangga Kencana.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Analisis dan Penilaian Pelaksanaan SPM Bangga Kencana di Kabupaten/Kota ini meliputi:

1. Sasaran yang menjadi Substansi Pelaksanaan SPM Bangga Kencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan konkuren yang menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah terdiri dari
2. Jangkauan wilayah pelaksanaan SPM Bangga Kencana berdasar pada sasaran SPM terbagi atas SPM untuk Pemerintah Pusat yang diwakilkan pada Perwakilan BKKBN Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi dan SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Periode Penilaian SPM Bangga Kencana ini dilaksanakan setahun satu kali yaitu pada awal tahun yang merupakan penilaian satu tahun anggaran sebelumnya.

Sasaran Pelaksanaan SPM Bangga Kencana dapat dilihat sebagai berikut :

• Pada sub urusan Keluarga Berencana terdapat kewajiban atas 1)  pelaksanaan advokasi-KIE pengendalian kependudukan,  2) pendayagunaan tenaga penyuluh KB, 3) pengendalian dan pendistribusian alokon, 4)  pelaksanaan pelayanan KB di daerah, 5) memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sedangkan pengelolaan desain  advokasi, KIE dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di provinsi  bagi Pemerintah Daerah Provinsi.
• Pada sub urusan keluarga sejahtera terdapat kewajiban atas pelaksanaan  desain pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sedangkan pengelolaan desain  pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga bagi Pemerintah Daerah Provinsi.

Indikator Dalam SPM

Indikator yang tertuang dalam SPM Bangga Kencana, berkaitan dengan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal menjadi keharusan untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dikelompokan sesuai dengan urusan wajib dalam paparan sasaran SPM yaitu

1. Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka mewujudkan target dalam RPJMN melakukan  pelayanan minimal terkait  a.)  Pengelolaan desain advokasi dan KIE; b) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di provinsi; c)   Pengelolaan desain pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan target dalam RPJMN melakukan pelayanan minimal terkait  a) Pelaksanaan advokasi/KIE; b) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB; c) Pengendalian dan pendistribusian alokon; d) Pelaksanaan pelayanan KB di daerah; e) Memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan dan f) Pelaksanaan  desain pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga
3. Perwakilan BKKBN Provinsi  dalam rangka mewujudkan target dalam RPJMN melakukan pelayanan minimal terkait a) Penyediaan Alokon ; b) Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi PLKB/PKB dan c) Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga

Hubungan antara target RPJMN dengan SPM akan dibahas pada artikel berikutnya.

I'm Proud to Be a family planing participant