PERUBAHAN BUDAYA

Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dapat dijadikan pedoman, pegangan, arahan, petunjuk hidup di dunia yang merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Pandangan hidup dapat diklasifikasi sebagai berikut  :

1  Pandangan hidup yang berasal pada agama yakni pandangan hidup yang mutlak kebenarannya2. Pandangan hidup yang berasal pada nilai kebudayaan dan norma dalam sebuah wilayah berupa ideology

3.  Pandangan hidup yang berasal dari perenungan merupakan pandangan hidup yang relative kebenarannya

Dari tiga klasifiasi pandangan hidup tersebut justru pandangan hidup yang berasal dari kebudayaan dan norma dalam wilayah punya peran dalam pola interaksi dalam masyarakat.

Kebudayaan berasal dari kata dasar BUDAYA yang dalam bahasa Sansekerta adalah buddhayah, yakni bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal). Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.

“Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterprestasikan lingkungan dan pengalamanya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah-laku dan tindakan-tindakannya.”

Dalam pengertian lain, kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya.

Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia).

Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama.

Pada uraian mengenai pengertian kebudayaan tersebut maka jelas bahwa pandangan hidup yang berasal dari sebuah budaya akan disebarkan secara turun temurun dari generasi pendahulunya kepada generasi penerus. Apakah sebuah budaya bisa berubah ?

Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi  organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990). Perubahan kebudayaan bertitik tolak dan timbul dari organisasi sosial. Pendapat tersebut dikembalikan pada pengertian masyarakat dan kebudayaan. 

Masyarakat adalah sistem hubungan dalam arti hubungan antar organisasi dan bukan hubungan antar sel. Kebudayaan mencakup segenap cara berfikir dan bertingkah laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolik dan bukan warisan karena keturunan (Davis, 1960). Apabila diambil definisi kebudayaan menurut Taylor dalam Soekanto (1990), kebudayaan merupakan hal yang kompleks mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, maka perubahan kebudayaan adalah segala perubahan yang mencakup unsur-unsur tersebut. Soemardjan (1982), mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Dari uraian tersebut maka jelas bahwa sebuah budaya atau kebudayaan itu bisa berubah sejalan dengan perubahan social tanpa merubah organisasi social yang ada di dalam masyarakat. Berapa lama perubahan itu bisa berlangsung ?

Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya komunikasi; cara dan pola pikir masyarakat; faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi; dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ada pula beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang intensifnya hubungan komunikasi; perkembangan IPTEK yang lambat; sifat masyarakat yang sangat tradisional; ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat; prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru; rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan; hambatan ideologis; dan pengaruh adat atau kebiasaan.

Cepat atau lambatnya perubahan budaya tergantung pada factor-faktor pendukung dan factor-faktor penghambatnya. Perbandingan antar kedua factor ini bisa dijadikan tolok ukur dalam proses perubahan budaya dalam suatu komunitas. Dari sekian banyak factor penghambat perubahan budaya adalah adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat dalam sebuah komunitas. Apakah yang dimaksud dengan kepentingan ?

SILAHKAN BUKA ENTRY BLOG SAYA SEBELUMNYA DENGAN JUDUL KEPENTINGAN…OOOOH KEPENTINGAN

Catatan Pinggir dari Kegiatan Rakerda

A.      PEMBUKAAN

1.                    1.   Sambutan Kepala BKKBN Propinsi Kalsel : Drs. H.Burhanuddin, M.Ed.

a.       Pembukaan => mekanisme manajemen dalam pengelolaan program kependudukan dan KB yaitu Rakerda.

b.      Hasil SP 2010 menunjukkan pertambahan dan pertumbuhan penduduk semakin meningkat 3,6 juta 600 rb lebih selama 10 tahun. Dengan kondisi ini berpengaruh thd upaya peningkatan taraf kehidupan dan kesehatan pendudukan. Yang bertugas mengendalikan penduduk bukan hanya BKKBN oleh karenanya harus bersatu untuk bisa berjalan sebagaimana seharusnya

c.       Forum ini diharapkan mendapat formula baru dalam mengatasi permasalahan kependudukan so thema Rakerda Dengan Hasil SP tahun 2010 kita mantapkan komitmen  pembangunan Kependudukan dan KB nasional, LPP 1,98

d.      Pencapaian program KB Nasional sebanyak 139.660 peserta (109,27% dari PPM), berdasar hasil Rek.kes.da Unmet Need 3,7 sedang hasil  SDKI sebesar 6,2. Keberhasilannya tdk terlepas dr peran pemda dan lintas sektoral

e.      Ditandatangani KKP pada Rakernas Januari lalu dan jumlahnya lebih banyak dibanding tahun 2010.  Angka PPM dihitung berdasarkan indkitaor yang disesuaikan dengan  kondisi wilayah. Diharapkan PPM masing-masing  Kabupaten/Kota dapat dipernuhi dan terlaksana dengan baik untuk dapat memenuhi permintaan masyarakat akan kes ertaan ber-KB

f.        Materi pada Rakerda hari ini antara lain Materi pada Rakerda hari ini antara lain Kebijakan dan strategi, implikasi SP thd pembangunan di Kalsel, kebijakan pelayanan dasar kesehatan ibu dan balita, evaluasi akhir . DIharapkan dapat membuat rumusan utk dasar pelaksanaan kegiatan di kab/Kota masing2.

g.       Penutup  => Deputy mohon memberi sambutan dan Gubernur menyambut sekaligus membuka Rakerda PengelolaanPembangunan Kependudukan dan KB Propinsi Kalimantan Selatan

2.                  2.      Sambutan Kepala BKKBN Pusat diwakilkan Deputi Latbang => Dra. Hj. K asmiyati, MSi.

a.       Pembukaan => pengantar sambutan Kepala BKKBN Pusat

b.      Rakerda merupakan tindak lanjut dari Rakernas tahun 2011 pada 24-27 Januari 2011 yang dibuka oleh Menko Kesra RI yang menekankan bahwa denganUU no 52/2009 dan Peraturan presiden 62/2010 maka tugas fungsi ke depan lebih berat sbb adanya perubahan struktur organisasi. Konsekwensi-nya bukan hanya menjalankan program KB namun penyelerasian dg kependudukan apalagi Hasil SP tahun 2010 secara nasional 237,6 jt jiwa dengan LPP 1,94% pertahun. Oleh karenanya perlu langkah-langkah konkreet melalui penyelerasian aspek kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas sesuai daya tampung daerah.

c.       Sebenarnya dukungan keberhasilan program Keluarga Berencana dapat dilihat dari hasil SP 2010 dimana penduduk usia 0-4 tahun lebih sedikit di banding penduduk usia di atasnya dan inin membuktikan keberhasilan program KB. Semakin meningkatnya dukungan pusat hingga daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yg memberi payung yg kuat dalam bentuk Perpres, Inpres yg memuat ttg program KB.

d.      Sudah banyak propinsi dan daerah yg memberikan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan kependudukan dan KB walau jumlahnya belum maksimal. Pembangunan berkeadilan dalam Perpres menjadi landasan untuk pelaksanaan pembangunan KKB. Banyak daerah yang menempatkan anggaran kependudukan dan KB namun belum optimal

e.      Untuk mengantisipasi masalah penduduk perlu langkah antara lain :

1)      SP 2010 perlu kajian analisisi utk menetapkan sasaran pembanguna KKB di daerah. Propinsi dpt mengakomodir perubahan issue strategis yg termuat dalm MDGs.

2)      Penanggulangan kematian ibu dan bayi => jampersal merupakan peluang utk memberkan pelayanan KB sesegera mungkin bg ibu pasca natal. Utk memenuhi sasaran KB baru akanlebih mudah dicapai. Dukungan BKKBN adalah alokon, sarana/prasarana serta meningkatkan provider pelayanan KB melalui pelatihan terhadap bidan dan dokter agar terampil dan kompeten dalam melakukan pelayanan.

3)      Untuk menggerakkan dunia usaha dan KB ada MoU BKKBN Pusat dan APINDO yg harius djabarakan ke dalam kegiatan lebih konkreet sesuai dg kondisi daerah. propinsi yg punya APINDO agar ditindak lanjuti

4)      Setiap propinsi memanfaatkan lembaga pendidikan untuk menjadikan sarana motivasi KKB terutama PUP, pemberdayaan keluarga melalui ketahahan PEK.

5)      Jika program KB tidak berjalan g baik maka ketahanan pangan juga akan terancam. 

f.        Dg pokok2 pikiran tsb diharapkan ada pemantapan komitmen dg stakeholder ttg KKB. Untuk itu perlu pemantapan demand an suplay menempatkan koordinasi, meningkatkan koordinasi dg sektor terkait agar menjadi program terpadu, penggerakan partisipasi masyarakat dlm bentuk revitalisasi , inovasi baru dlm penyerasian dlm kebijakan kependudukan dg program lainnya dan KB. Aka nada reward khusus bg propinsi yg berhasil mencari inovasi, peningkatan kualitas data dan informasi KKB agar dpt membangun KKB berbasis IT.

g.       Penutup => reward karena berhasil mencapai KKP telah diperoleh BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan meski tidak menduduki peringkat pertama.

3.                  3.    Sambutan Wagub

a.       Pembukaan =>  terima kasih thd seluruh jajaran pengelola KB  dan BKKBN Propinsi Kalsel sehingga ledakan pendudukan di Kalsel bisa dikendalikan walau di beberapa titik masih terjadi ledakan. Peran BKKBN sangat pentinga dalam startegis nasional yg harus disukseskan yg wajib bagi daerah.

b.      Pertumbuhan kependudukan punya pengaruh thd kualitas penduduk dan ekonomi yg menyangkut kesejahteraan.  Oleh karenanya dlm raker dan rakor Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan, BKKBN Propinsi diminta melakukan ekspose agar bisa dipahami oleh pejabat pengambil keputusan dalam mendukung pembangunan Kependudukan dan KB. Ini terkait dg kendala di setiap SKPD-KB Kabupaten/Kota dalam pembuatan anggaran akibat kurangnya pemahaman Bupati/Walikota dan bagian keuangan dalam hal pentingnya program KB bagi daerah.

c.       Program Kependudukan dan KB tidak dapat dinikmati hasilnya dalam jangka pendek melainkan program investasi untuk jangka panjang dlm rangka meningkatkan kualitas dan tarap hidup masyarakat. Keluarga sbg sebuah kekuatan dlm masyarakat shg keluarga punya peran penting yg harus direncanakan. Sekiranya tdk ada program KB tahun 200 diperkirakan penduduk Indonesia 280 jt jiwa namun kenyataannya hanya 205 juta jiwa. Program KB penting dlm LPP shg bisa mengendalikan penggunakan sumber energy dan pangan yang pertumbuhannya tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

d.      Tujuan akhir program KB ialah Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Rakerda ini diharapkan menjadi ruang yg mampu menjawab permasalahan dan menciptakan kesamaan pandang dalam pelaksanaan program KB. Kesamaan pandang dari perumus kebijkaan sangat diperlukan dalam satu kacamata.

e.      Sosialisasi memegang peranan penting dalam pembangunan Kependudukan dan KB mengingat mobilisasi stakeholder yang berlangsung begitu cepat sehingga harus dilakukan secara terus menerus.

f.        Diharapkan Rakerda ini menghasil satu rumusan yg maksimal dalam menjalankan tugas karena tugas ini adalah ibadah. Selama menempatan tugas ebagai sebuah ibadah  maka hasil yang diberikan akan maksimal.

g.       Penutup => dengan mengucap Bismillahirrahmaanirrahiim RAKERDA Pembangunan Kependudukan dan KB BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan dinyatakan RESMI dibuka.

4.                   4.    Do’a

B.      PENYAMPAIAN RAKERDA

1.       Kebijakan dan Strategi Pembangunan KKB 2011 oleh  Deputy Bidang Latbang

1)      Pembangunan KKB tahun 2010-2014 mrpkan prog strategis dlm menyiapkan SDM berkualitas. Hasil SP melebihi proyeksi  dan LPP 1,63% naik 1,92%. Terbitnya UU dan perpes yang baru

2)      6 Kebijakan dan strategsi dasar

a)      bersifat inclusive dan berdimensi wilayah

b)      Integrasi dan menyatukan momitmen

c)       Pengembangan ekonomi local

d)      keserasian pertumubhan

e)      peningkatan kualitas SDM

3)      Prioritas pembangunan

4)      Dukungan BKKBN dalam program prioritas

a)      pembinaan kesertaan ber-KB

b)      penguatan tumbuhnya kelembagaan program KB

c)       peningkatan  sosialisasi ke stakeholder

d)      pengembangan media komunikasi

e)      peningkatan kemitraan dg lintas sektor

f)       peningkatan kemitraan dg sektor swasta

g)      penyediaan data dan informasi program KKB

5)      Landasan Pembangunan KKB => UU no. 52/2009,RPJPN, RPJMN, RKP 2011, Perpes no 52/2010 ttg Program KKB, Renstra program KKB, Renja BKKBN

6)      Tantangan BKKBN ttg program kependudukan => kuantitas (jumlah, struktur dan perserbaran) dan kualitas penduduk (Indeks Pembangungan Masyarakat) dan komponen pertumbuhan disamping program KB.

7)      Propinsi penyumbang jumlah penduduk Indonesia dan dunia adalah Jawa Barat. Tahun 2009 trend penduduk 1,3 yg menurun bila disbanding dg thn 70 dan 80 an namun di tahun 2011 naik.

8)      Struktur penduduk di bawah 10 tahun besar, di bawah 16 tahun membesar sedang lansia mengecil. Kalau berdasar struktur tersebut tdk diantisapasi maka akan memiliki potensi masalah. Harapan hidup semakin meningkat juga merupakan masalah tersendiri.

9)      Persebaran penduduk yg tidak merata di Jawa 58,7 % sedang luas tanahnya hanya 7% dengan Kepadatan penduduk 10.000 jiwa/Km²

10)   Kualitas penduduk => turun akibat maternal, natal, IMR, kemiskinan meningkat, pendidikan 5,7 tahun, pengangguran meningkat. 

11)   Jumlah penduduk diproyeksikan 2025 diperkirakan 270 juta

12)   Kebijakan dan strategi KKB

a)      Umum PTS 2015 =>visi => TFR 2,1 , NRR=1 kebijakannya adalah revitaliasi KB dan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk

b)      Kebijakan

c)       Sasaran 2010-2014

-          Meningkatnya CPR secara modern dari 57,4  menjadi 65%

-          menurunkan kebutuhan Unmet Need tahun 2014 menjadi 5

-          menurunkan AFR

-          meningkatnya median usia kawin pertama => 19,8 tahun ditahun berikut 21

-          Menurunnya kelahiran yg tidak diinginkan

-          meningkatkan partisipasi KB pria

-          meningkatnya kesertaan ber-KB PUS pra S dan KS I anggota kelompok UPPKS

-          bina keluarga

-          meningkaatnya partisipasi yg punya anak dalam BKB/BKR

d)      sasaran strategis 2011

-          CPR 11,

-          Unmet Need 6,8 %

-          peserta KB baru 7,2 juta

-          MKJP harus 26,1%

-          PB pria 4 %

 13)   Kegiatan Prioritas Program Tehnis

a)      Penduduk

b)      KB-KR

c)       KS-PK (Ketahanan Balita dan Anak, Ketahanan Remaja, Ketahanan dan BKR, ketahanan lansia)

d)      API (advokasi, kedataan dan informasi, ketersediaan data kependudukan)

e)      Kegiatan generic => secretariat;  balatbang (pulin, PPSDM Ap, Pusra, Pusduk); pengawasan.

14)   Pokok-Pokok kegiatan

a)      Kajian dan analisis hasil SP

b)      Perencanaan pengendalian penduduk di rpopinsi hatus dalam bentuk proyeksi dg kerjasama mitrakerja

c)       pendidikan kependudukan beripa sosialisasi dan diseminasi,

d)      Analisa dampak kependudukan

e)      KB-KR

·         Penggerakan pelayanan MKJP, distribus perlengkapan klinik KB, pelayanan komplikasi berat dan penggerakan tenaga pelayanan

·         peningkatan kesertaan KB jalur swasta, penyediaan inform consent,pertemuan medis tehnis

·         KHIBA dan PMKR

f)       KS-PK sudah jelas

g)      API

h)      Perencanaan Program dan Anggaran

i)        Balatbang

j)        Pengawasan dan akuntabilitas

b.      Implikasi Hasil SP 2010 Kalsel  dan dampak thd  pembangunan di Kalsel oleh Drs. Suryani ,MSc.

1)      Bagi SKPD KB yang akan melaporkan hasil Rakerda ke Kabupaten secara ringkas adalah “mengngkat batang nang tinggalam” Batang adalah kayu

2)      Jumlah penduduk per Kabupaten/Kota berdasar hasil sensus penduduk tahun 1990 dan tahun 2000 juga tathun 2010. Dari hasil tersebut tampak jumlah penduduk naik dalam setiap 10 tahun

3)      Jumlah pertambahan penduduk di Kalsel bertambahan dari tahun 2000 -> 2010 sebanyak 25% per tahunnya. Angka pertumbuhan penduduk di Kalsel pembulatan 2 artinya selama 10 tahun rata-rata kenaikan penduduk di kalsel 2% per tahun dan ini lebih tinggi dari angka nasional.

4)      Di bagian tenggara propinsi Kalsel pertumbuhan pendudukan lebih ccepat diakibatkan pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha. Sedangkan di daerah Hulu Sungai pertumbuhan pertahunnya hanya 1,84.

5)      Namun dari kepadatan penduduk berdasar luas wilayah maka di wilayah yg tadinya pertumbuhan rendah ternyata areal-nya lebih padat dibandingkan wilayah tenggara. Belum lagi apabila wilayah tersebut dikaitkan dengan wilayah yang produktif.

6)      Angka kelahiran dan migrasi penduduk masuk (100 ribu lebih) lebih banyak daripada migrasi penduduk keluar propinsi Kalsel sedangkan angka kematian menurun.

7)      Jumlah pertumbuhan penduduk 2009 – 2010. Tahun 2008 sebanyak 3,4 sedang kenaikan hanya 1,8 pertahun.  Dari data registrasi penduduk tahun 2009 ternyata kenaikan penduduk 3,7.

c.       Pembahasan

1)      Pertanyaan

a)      John dari Tanah Bumbu       :  Tahun 2010 pertumbuhan 3,7% yang berkembang di daerah Tenggara, pertanyaan dikarenakan apa ?

b)      Ahmad Rusdi Dinkes tanbu : LPP harusnya tidak diratakan harus di bawah angka nasional sebab dari paparan tersebut jelas tetapi yg perlu diperhatikan adalah angka kelahiran dan migrasi masuk. Perlu ada transmograsi local. Human Developmen Indeks yg menurun sebab penduduk padat sedang kualitas rendah terkait data yang dubling dalam pendataan. Capil, BPS dan BKKBN hendaknya punya kerjasama dalam registrasi penduduk

c)       Musdalifah PPK (PSK)          :   Keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari GNB penduduk setempat yg berpengaruh thd jumlah penduduk miskin. Kemiskinan umumnya teropencil dimana akses pelayanan sangat sulit yg menjadi Pe-Er bagi BKKBN untuk mengantisipasi pelayanan KB. Kemiskinan berdampak pada kualitas penduduk yg dilahirkan. Hal ini harus menjadi perhatian dalam menyediakan akses.

d)      Ny. Sudarno                             :   Kerjasama BKKBN Propinsi Kalsel dan TP PKK sudah ada ketetapan sesuai dengan Raker TP PKK Nasional. Telah diketahui bahwa angka TFR yang cukup tinggi dan TP PKK Propinsi menetapkan program pencapaian yaitu POSYANDU terintegrasi. Kader TP PKK adalah membina langsung masyarakat yang terendah adalah Dasa Wisma. Diharapkan perubahan struktur BKKBN ditambah kurangnya sosialisasi program KB. P4PKK (Pusat Pembelajaran Penanganan dan Pelayanan). Sehubungan dengan adanya kegiatan pelatihan diharapkan ada pelatihan untuk kader TP PKK.

e)      Dari BPMP Propinsi Kalsel   :   Di HSU angka kematian ibu dan bayi agak tinggi sehingga bidan yg menangani desa dengan jumlah banyak sedangkan sarana transportasi melalui sarana transportasi air. Seringkali kemudian di mutasi. Ini merupakan persoalan kependudukan di bidang kesehatan.  IPM tergantung dari kesehatan dan pendidikan maka sudah sepantasnya dikeroyok untuk mengatasinya. Kalau ada sosialisasi di BKKBN bisa dilakukan secara bersama untuk Dasa Wisma

2)      Jawab

a)      Pak Suryani                           :     1.  Angka 3,7 berdasar terekam pada tahun 2009 dan bila di banding sensus penduduk 2010 sangat berbeda yaitu hanya 2 %. Angka pertumbuhan tinggi diperkirakan angka kelahiran masih dominan sedangkan migrrasi masih belum berpengaruh besar. Semuanya masih perlu dikaji

2.       Berdasar hasil survey yang ada di BKKBN sehingga masih perlu kegiatan survey dan mohon di lapangan komposisi dana supervisor diperbesar. Pada rasio jenis kelamin penduduk  yang rendah HSS dan HSU sedang yg lainnya lebih tinggi. Artinya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dengan data sepertihalo tersebut

3.       BPMP memang perlu pengkajian khusus tentang angka kematian Ibu, Bayi dan Balita.

b)      Deputy                                   :   1.    Di masing-masing kabupaten agar di buat komposisi penduduk berdasar kelompok umur dan jenis kelamin. Juli 2011 diharapkan sudah tersedia

2.    Kejadian registrasi double akibat adanya keperluan dan biasanya tidak berpengaruh terhadap pendataan keluarga. HDI Indonesia berada di posisi ke-6

3.    Tahun mendatang adda pelayanan Galcitas dengan menggunakan sarana MUYAN artinya BKKBN sudah memiliki sarana mobilisasi pelayanan

4.    Berdasar hasil Radalgram di tahun 2010 diketahui adanya kekurangan tenaga pelayanan terlatih dan tahun 2011 prioritas ke tenaga pelayanan. Untuk pelatihan kader dilaksanakan oleh Kabupaten sebab Propinsi dan Pusat masih diusahakan dana operasional. Sedangkan DAK sudah jelas peruntukkannya. Hubungi DIklat Kalsel

5.    Setuju sekali dengan bekerjasama dengan lintas sektoral. Oleh karenanya perlu sinergi dalam menjalankan program kependudukan dan KB. Jampersal juga dalam bentuk kerjasama

6.    Untuk dana mini survey sudah maksimal sedangkan SDKI masih bisa diperhitungkan sebab SDKI harus di supervise di lapangan. Tahun 2012 semoga dananya bisa memadai.

c)       Kesimpulan                          :  Bersama-sama melaksanakan program kependudukan dan KB sehingga bisa berjalan dengan baik.

2.       Kebijakan Pelayanan Dasar dan penurunan angka kematian bagi Ibu Anak dan Evaluasi Program

a.       Advokasi Sinergititas Program Kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalsel

1)      Tahun 2009 Program kesehatan di Kalimantan selatan masih terdapat angka kematian bayi 611 dan Ibu meninggal 111 pertahun, gizi buruk 87, IPM 26 dari 33 propinsi penyumbang tertinggi adalah umur harapan hidup (63,45 tahun).

2)      Hal tersebut disebab pertolongan persalinan bukan ditangan paramedic melainkan dukun beranak yg jumlahnya dua kali lipat dripada bidan.

3)      Globalisasi Resiko Kesehatan yang disebabkan oleh penyakit-penyakit berdasar geografis dan prilaku. Kesehatan merupakan hak asasi manusia mengharuskan penanganan kesehatan secara maksimal.

4)      MDGs bergantung pada sektor KB dan Kesehatan.  Target persalinan oleh tenaga professional maka diharapkan semua desa ada bidan sebab 105 desa tidak ada bidan, UN KB 5%, untuk persalinan diberikan bantuan bila persalinan melalui tenaga professional namun  pembiayaan persalinan gratis hanya sampai anak kedua. Kalsel baru 76%

5)      Inpres 1 dan no 3 percepat pembaungan millennium yg ter cantum dalam MDGs. Jamkesmas – Jamkesprop dan Jamkesda untuk menanggulangi kesehatan bagi keluarga miskin. Kriteria miskin dari pendapatan adalah Rp. 250.000 perbulan

6)      8 fokus => KIA dan KB, Prioritas kesehatan biaya operasional kesehatan yang did roping ke Puskesmas yg bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan program KB di lapangan yang bertujuan untuk membantu penanggulangan preventif.

7)      masalah yang ada sekarang adalah rumah sakit dengan perbandngan 1 tempat tidur 1.500 penduduk padahal idelanya 1 tempat tidur untuk 1000 penduduk sehingga perlu peningkatan kualitas pelayanan.

8)     Di daerah ada Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yg menjadi pertimbangan alokasi anggaran kesehatan . Prioritas output target pengurangan gizi merupakan rencana aksi untuk menjawab MDGs.

9)      Pencapaian indicator ekstra gizi melalui ASI ekslusif (baru 36%) inisiasi menyusu dini sebab dengan ini diharapkan bisa membantu menanggulangi kematian ibu dan bayi

10) Masih rendahnya gizi rendah akibat factor lingkungan social, gizi seimbang, belum sempurnanya pola makan dan akses yang terbatas

11)   HSU tertinggi angka kematian Balita, Imunisasi Lengkap kalsel masih di bawah nasional padahal diyakini imunisasi mengatasi kematian ibu dan anak

12)   Kunjungan Natalis lengkap 90% di bawah nasional.

13)   Kunjungan neonatal dan cakupan imunisasi lengkap .

14)   Masih banyak yg tidak punya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

15)   Kesehatan ibu dari 228 menjadi 102 dan kematian ibu paling tinggi Banjar, HSU dan Banjarmasin yg sebagian besar disebabkan perdarahaan dan pre-eklamsia.

16)   Kalau boleh diadakan PLKB dari bidan

17)   Peningkatan akses pelayanan sejak hamil hingga lansia

18)   Buku KIA penting bagi Ibu hamil, 5 imunisasi dasar lengkap, stiker pada ihamil

19)   Manajemen pelayanan KB berkualitas

20)   Perkawinan usia muda secara nasional 47,2%  yang paling tinggi adalah Kalsel di atas 50% dari angka nasional

21)   Kesinambungan keluarga dalam pembinaan kesehatan anak sangat diperlukan termasuk Panti Pemulihan Gizi

22)   Polindes akan dikembangkan menjadi Poskesdes dengan tenaga minimal bidan. Pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayi secara nasional baik namun per-daerah masih ada disparietas.

23)   Sosialisasi Kondom dimana Indonesia termasuk Negara tercepat dalam kasus HIV/Aids dengan kematian 4000 sedang di kalsel 209 sebanyak 52% disebabkan hubungan seksual dan 32% narkoba dan sisanya dari ibu ke bayi. Kalsel sudah 11 % sehingga perlu dikembangkan clinic transmister from mother to child.

24)   Gubernur kalsel dapat penghargaan KPAI dengan sebaran HIV terbesar di Tanah Bumbu  sedangkan Aids tertinggi di Banjarmasin.

25)   Kecenderungan penularan HIV / Aids trend-nya naik.  Kewaspadaan universal menjadi standar dalam penanganannya

26)   Kesehatan tidak masuk pada ranah hala dan haram melainkan pencegahan demi keamanan

b.      Kepala Bidang KB-KR

1)       Sudah disampaikan pada pra rakerda

c.       Pembahasan

1)      Pertanyaan

a)      Tut dari IBI                           :    Ada calon siswa yang tidak memiliki biaya akhirnya tidak dapat melanjutkan pendidikan padahal di daerah yang bersangkutan belum ada bidan

b)      Sunarto (Ketua IPeKB)           :   PPM naik 40% maka beban petugas lapangan KB akan bertambah. Pertanyaan, sejauhmana anggaran punya perhatian terhadap penyuluh lapangan KB dalam upaya meningkatkan dukungan bagi PLKB/PKB. Termasuk di dalamnya renumerasi yang diusulkan oelh SKPD-KB dalam upaya memberi dukungan operasional bagi penyuluh KB

c)       Dinas Kesehatan Tanah Laut   :   Upaya peningkatan status gizi sudah diberkan Fe namun hal tersebut tidak sesuai standar kebutuhan guzu bagi ibu hamil. Program Fe gratis bagi ibu hamil agar sesuai dengan standar. Masih banyak bidan dan dokter yang belum dilatih pelayanan kontrasepsi.

2)      Jawaban

a)      Kepala Dinas Kesehatan         :   1.    Calon bidan desa yang berasal dari daerah pedalaman. Perlu disampaikan data calon siswa bidan yang punya kemampuan namun tidak memiliki biaya untuk sekolah bidan. Kalau ada calon bidan bisa diberi rekomendasi untuk bisa mendapat beasiswa bidan gratis, namun tetap harus sesuai dengan nilai minimum

2.       masukan untuk pemberian Fe (asam folat) yang sesuai standar

b)      Kepala Bidang KB-KR                      :   1.    34% anggaran sudah di arahkan untuk petugas lapangan. Melalui dana DAK ditujukan untuk mendukung pelaksanaan di lapangan. Dukungan dari daerah berupa APBD sangat tergantung pada kinerja petugas lapangan agar dapat menaikkan anggaran bagi petugas lapangan KB

2.  Pelatihan diutamakan bagi bidan-bidan terpencil.

C.      RUMUSAN HASIL RAKERDA

Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 9-10 Februari 2011 di Hotel Rodhita Banjarmasin dengan tema “Dengan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 Kita Mantapkan Komitmen Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”.

Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2011 diikuti oleh Kepala BKKBN Provinsi, Kepala SKPD-KB Kab/Kota beserta Pejabat Eselon III, Ka. Dinas Kesehatan Kab/Kota, dan Pejabat Eselon III BKKBN Prov. Kal-Sel, serta mitra kerja terkait.

Setelah mendengarkan arahan dari Wakil Gubernur Kal-Sel, deputi Balatbang dan Ka. BKKBN Prov. Kal-Sel, serta mencermati penyajian evaluasi program KB tahun 2010, maka rumusan RAKERDA Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1.          Program pengendalian penduduk tidak terbatas pada pengendalian kelahiran, akan tetapi juga mencakup penurunan kematian dan pengarahan mobilitas penduduk, untuk mencapai sasaran program pembangunan kependudukan tersebut dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi dan kemitraan lintas sektor, advokasi, sosialisasi, promosi dan fasilitasi kebijakan pengendalian penduduk guna mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan.

                    

2.          Revitalisasi program KB 2010-2014 meliputi: Pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian kependudukan, pembinaan dan kemandirian keluarga berencana, peningkatan promosi dan penggerakan masyarakat, peningkatan dan pemanfaatan SDM berbasis TI, pelatihan penelitian dan pengembangan program KB dan peningkatan kualitas manajemen program.

3.          Keluarga merupakan kekuatan dalam masyarakat sehingga keluarga punya peran penting dalam pembangunan. Oleh karenanya, dalam rapat kerja dan rapat koordinasi Bupati/walikota se Kalimantan Selatan BKKBN Propinsi melakukan ekspose agar bisa dipahami oleh pejabat pengambil keputusan dalam mendukung pembangunan Kependudukan dan KB. Terutama dalam hal pembuatan rencana kegiatan bagi SKPD-KB yang sering terkendala di Bupati/Walikota dan bagian keuangan. Mengingat Program Kependudukan dan KB tidak dapat dinikmati hasilnya dalam jangka pendek melainkan program investasi untuk jangka panjang dlm rangka meningkatkan kualitas dan tarap hidup masyarakat maka perlu adanya sosialisasi terhadap stakeholder.

4.          Propinsi perlu melakukan pengkajian hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang didahului dengan pembuatan komposisi penduduk berdasar kelompok umur dan jenis kelamina, setidaknya sudah selesai pada Juli 2011.

5.          Untuk meningkatkan peran dunia usaha terhadap program KB maka propinsi yang memiliki APINDO perlu menindaklanjuti MoU antara Kepala BKKBN Pusat dengan APINDO

6.          Pemanfaatan lembaga pendidikan untuk penyebarluasan informasi PUP dan ketahanan keluarga

7.          Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat di 374 Klinik KB Pemerintah dan Swasta, maka perlu pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi provider bagi 943 bidan dan 319 dokter, serta pelayanan sesuai SOP dengan pemberian informed consent.

8.          KIA dan KB merupakan salah satu dari 8 fokus sinergisitas kesahatan dimana setiap Puskesmas mendapat dukungan yang bisa dipergunakan oleh SKPD-KB bersama-sama dengan Puskesmas dalam tindakan preventif kesehatan salah satunya adalah melalui program Keluarga Berencana

9.          Dalam upaya meningkatkan pembinaan dan penggerakan lini lapangan perlu mendorong upaya peningkatan kuantitas tenaga lapangan (PLKB/PKB) melalui berbagai mekanisme baik rekruitmen tenaga baru maupun meningkatkan kualitas tenaga lapangan melalui berbagai pelatihan (LDU, refreshing dan pelatihan teknis lainnya).

10.      Peserta KB suntikan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Oleh karena itu, perlu upaya meningkatkan kembali minat KB MKJP khususnya Medis Operatif, IUD, dan Implant. Untuk itu, kebijakan pelayanan KB dilaksanakan melalui jalur pemerintah, jalur swasta, penggarapan daerah galcilas/khusus melalui pelayanan mobile, dan pelayanan KB post partum.

11.      Untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, maka diperlukan pengetahuan, ketrampilan,  sikap dan perilaku keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB PUS anggota Poktan. Dalam bidang kesehatan perlu ditingkatan pelayanan kesehatan anak melalui ASI ekslusif.

12.      Sosialisasi Kondom selain untuk program KB juga untuk mengantisipasi penyebaran HIV/Aids

13.      Meningkatnya capaian sasaran dibandingkan dengan KKP yang ditetapkan perlu dibarengi dengan kualitas data yang lebih baik.  Untuk itu diperlukan integritas yang tinggi, meningkatkan kualitas manajemen melalui peningkatan kecepatan dan kualitas penyediaan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta perlu adanya langkah-langkah strategis untuk pemantapan sistim pencatatan dan pelaporan.

14.      Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) dan komitmen stakeholder dan mitra kerja, maka perlu dilakukan advokasi dan KIE melalui pengembangan media komunikasi dan diversifikasi media dan isi pesan program KKB.

15.      Dalam upaya menunjang pencapaian sasaran RKP 2011 perlu pemantapan pengelolaan manajemen keuangan dan sarana, melalui peningkatan kompetensi SDM aparatur agar dapat mengelola perencanaan program dan anggaran sesuai dengan tuntutan dan tantangan program yang harus terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, melalui langkah-langkah manajemen organisasi termasuk pengelolaan laporan keuangan yang handal dan pengamanan aset negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rumusan Hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 untuk dipedomani dan dijabarkan dalam pelaksanaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana  Tahun 2011    di masing-masing wilayah. Rumusan ini menjadi satu kesatuan dengan materi yang ada. Semoga  Allah SWT meridhoi usaha-usaha kita semua. Amin.           

                                         

D.      PENUTUPAN

Penutupan Rakerda oleh Kepala BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan dengan memberikan reward kepada Kabupaten/Kota yang mencapai seluruh KKP dengan hasil lebih dari 100 % yaitu :

1.       Kota Banjarmasin

2.       Kabupaten Tanah Bumbu

3.       Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penandatanganan kesepakatan KKP antara BKKBN Propinsi Kalsel dengan SKPD-KB yang diwakilkan oleh Kabupaten HSU dan Tabalong.

THE LEADER AND THE HEADER

HEADER versusLEADER

An organization formed to achieve a goal. In the implementation of the achievement of that goal, management is required so that the achievement of the goals expected to be maximally existing resources within the organization. The activities of organization undertaken within an organization can be seen in the chart of the organizational structure itself. The more plural of organization's goals is shown by the big chart structure. In addition to organizational goals, big or small the organization also affects the organizational structure chart. To see the activities in the organization chart can be known from the organizational structure.

In addition to the organizational structure that describes the job mentioned about the main duties and functions of each section of the structure chart. In addition, also mentioned personnel who are responsible for the position. Someone who sits in a position in the organizational structure is usually called a "leader" or "header". Two of these concepts have meaning in a similar reason are have the authority to commanding the  subordinates have  to do the basic tasks and functions of his position within the organization.

But apparently the "LEADERSHIP" with the "HEADERSHIP" has a fairly significant differences.

The difference can be described as follows: (Homoman, 1986)

1. Leadership:

• Approved by members of the organization in terms of utilization of organizational resources in the achievement of goals is done by agreement between the lead by being led.
• Use bottom up planning, it means the planning in the utilization of organizational resources in achieving the goal always come from subordinates input 
• Imposed by the individual who is a member of the organization so that individuals can carry out activities that lead to the achievement of a conscious and organized because it was clear about the goals of the organization

2. Headership

• Applicable to members of the organization in terms of  organizational resources in achieving the goals is to use the led by the lead
• Implemented without requesting approval from members of the organization means any action taken more top-down planning with no digging or input from the organization's needs
• Enforced through a system organization utilization means the organizational structure in performing their duties and functions without having to understand and be understood members of the organization about the purpose of the organization.

Someone who has the leadership, of course, will have headership but not necessarily a headership have leadership.

The question is : Are we the leader or the header ?

The answer is : how  we use the subordinates and the resources of organization to achieve the organization's goals.